NALAR.INFO – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendorong agar polemik mengenai keabsahan persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Menurut Asep, ketidakpastian yang terus berlangsung terkait persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Penyelesaian yang jelas dinilai penting agar kehidupan politik dan pemerintahan dapat kembali berfokus pada agenda yang lebih produktif.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelesaian melalui jalur ketatanegaraan, Asep mengaku telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bersama sejumlah anggota DPR RI dari berbagai fraksi.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional sebagai anggota parlemen, bukan didorong oleh persoalan pribadi terhadap Gibran.
“Saya menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab konstitusional. Ini bukan keputusan berdasarkan suka atau tidak suka kepada seseorang, melainkan ikhtiar untuk memastikan konstitusi tetap menjadi panglima,” kata Asep dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Asep menyampaikan, terdapat dua alternatif yang menurutnya dapat mengakhiri polemik tersebut. Pertama, DPR menjalankan mekanisme konstitusional melalui penggunaan hak yang dimiliki lembaga legislatif. Kedua, Gibran secara sukarela memilih mengundurkan diri.
“Ada dua jalan untuk mengakhiri polemik ini. DPR melalui mekanisme konstitusionalnya atau Mas Gibran sendiri dengan kebesaran hati mengambil opsi kenegarawanan melalui pengunduran diri. Itu sepenuhnya hak dan pilihan beliau,” ujarnya.
Meski telah menandatangani usulan HMP, Asep menekankan bahwa langkah tersebut tidak dapat dianggap sebagai keputusan yang menyatakan Gibran bersalah.
Baginya, mekanisme tersebut merupakan ruang untuk menguji persoalan berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi. Dengan demikian, hasil akhirnya harus ditentukan melalui proses yang berlaku, bukan berdasarkan tekanan ataupun penilaian politik semata.
“Hak Menyatakan Pendapat bukanlah vonis. Ini merupakan ikhtiar agar persoalan diuji secara terhormat melalui mekanisme konstitusi, dibahas di DPR, diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dan diputuskan oleh MPR,” jelasnya.
Asep juga menyatakan kesiapannya menghormati apa pun hasil dari proses tersebut. Jika persyaratan pemberhentian tidak terbukti, semua pihak harus menerima keputusan yang dihasilkan. Namun, apabila terbukti, konsekuensi konstitusionalnya juga harus dijalankan.
“Jika persyaratan pemberhentian tidak terbukti, kita wajib menerimanya dengan lapang dada. Sebaliknya, jika terbukti, kita juga wajib menjalankannya. Begitulah seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Asep.
Ia berharap penyelesaian melalui jalur konstitusi dapat memberikan kepastian sehingga pemerintah, DPR, dan masyarakat tidak terus terseret dalam perdebatan yang berkepanjangan.
Asep menilai, energi bangsa seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik dan mendorong pembangunan nasional.
Ia kembali menegaskan bahwa sikapnya dalam mendukung usulan HMP bukan semata-mata langkah politik, melainkan bagian dari upaya menjaga kepastian konstitusi dan martabat kehidupan bernegara.
“Langkah ini bukan soal kepentingan politik jangka pendek. Yang harus kita jaga adalah kepastian konstitusi agar pemerintahan dapat berjalan dan bangsa ini bisa terus bergerak maju,” pungkasnya.
