Meluruskan Narasi 8 Tuntutan Aksi Mahasiswa: Komitmen Penuh Pemerintahan Prabowo Menuju Indonesia Emas yang Berkeadilan dan Merakyat

- Editor

Kamis, 20 Agustus 2026 - 14:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Sukarya Putra / Sekjen PASPROBO

 

Kami dari Dewan Pimpinan Pusat Pasukan Prabowo (DPP PASPROBO) memandang perlu untuk meluruskan gelombang opini keliru yang sengaja diembuskan oleh segelintir kelompok, termasuk aksi yang digalang oleh BEM Universitas Indonesia. Sebagai elemen bangsa yang mengawal jalannya roda pemerintahan, kami menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada satu pun kebijakan maupun program strategis dari Presiden Prabowo Subianto yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat kecil. Menuduh negara melakukan penjajahan atas rakyat sendiri atau menutup mata terhadap upaya sistematis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial adalah bentuk lompatan logika yang tidak adil dan jauh dari realitas objektif di lapangan.

Argumen yang menuntut penghentian program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) justru sangat mencederai kebutuhan mendasar jutaan anak sekolah dan masyarakat perdesaan. Program Makan Bergizi Gratis bukanlah pemborosan anggaran, melainkan sebuah investasi kemanusiaan jangka panjang yang paling konkret untuk memotong rantai stunting, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, sekaligus menggerakkan ekonomi riil berbasis bahan pangan lokal di setiap daerah.

Begitu pula dengan Koperasi Desa Merah Putih yang justru menjadi pilar utama guna memastikan kedaulatan pangan, memperkuat posisi tawar petani, dan membebaskan desa dari jerat tengkulak yang selama ini menyengsarakan masyarakat bawah.Pemerintah juga terus membuktikan komitmennya dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat melalui kendali ketat terhadap harga kebutuhan pokok dan BBM, di tengah ancaman krisis geopolitik global yang tidak menentu.

Kebijakan fiskal ekspansif dan optimalisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang bukan untuk segelintir elite, melainkan untuk membangun konektivitas, membuka lapangan kerja massal, serta meletakkan fondasi ekonomi yang kuat agar Indonesia mampu tumbuh mandiri tanpa ketergantungan asing. Menolak kelanjutan PSN sama saja dengan menghentikan lompatan kemajuan infrastruktur yang saat ini justru sangat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di berbagai pelosok nusantara.Mengenai aspek keamanan dan pembangunan di daerah, tuduhan bahwa terjadi militerisasi sipil melalui pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (YON TP) adalah kesalahpahaman yang sangat mendasar.

Kehadiran YON TP di bawah visi Presiden Prabowo justru mengintegrasikan kekuatan pertahanan dengan aksi nyata ketahanan pangan, pertanian, dan penanggulangan dampak bencana alam. TNI kini hadir bukan untuk menindas, melainkan bahu-membahu bersama rakyat sipil guna mengoptimalkan lahan produktif demi swasembada pangan nasional. Hubungan pusat dan daerah pun tetap harmonis melalui otonomi yang terukur guna menjamin pemerataan pembangunan yang berkeadilan, tanpa meninggalkan tanggung jawab negara dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra maupun Flores.

DPP PASPROBO mengajak seluruh lapisan mahasiswa dan elemen masyarakat untuk berpikir lebih jernih, konstruktif, dan objektif dalam melihat kesungguhan pemerintah yang bekerja siang malam demi kedaulatan serta kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Membaca Transisi Indonesia dari Stabilitas Elit Menuju Kedaulatan Institusi
Menawarkan Inisiatif Fiskal Berdaulat di APEC 2026
Momentum Kebangkitan Manufaktur: Membaca Sinyal Ekspansi di Balik Rekor PMI dan IKI
Akad Muawadhat: Ekonomi Syariah di Balik Transaksi Sehari-hari
Mencari Harta, Menjaga Amanah: Jalan Al-Qur’an menuju Kesejahteraan
Ketika Politik Memangsa Bisnis: Bahaya Oligarki dan Matinya Nalar Teknokratis
Santri Muda Nusantara: Anomali Polisi Bersama Masyarakat vs Tindakan Intimidasi & Penggeledahan Terhadap Santri Hamalatul Qur’an
Perubahan Diri dalam Lensa IRT

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 20:27 WIB

Bukan Sekadar Memaafkan, Restorative Justice Tekankan Tanggung Jawab dan Pemulihan

Minggu, 22 November 2026 - 16:03 WIB

Menang Dukungan di Musda VI, Thaher Hanubun Pilih Hormati Keputusan AHY

Jumat, 20 November 2026 - 22:31 WIB

PRESIDEN PRABOWO BUKAN PENGHIANAT REFORMASI, BELIAU KORBAN FITNAH 1998 YANG TAK PERNAH DIBUKA DENGAN JUJUR

Jumat, 20 November 2026 - 13:59 WIB

Santri Digital Center: Hentikan Penghakiman terhadap Dasco, Publik Harus Berpegang pada Fakta dan Bukti

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

Perkuat Daya Saing Destinasi, Tim Dosen UNJ Latih Pokdarwis Desa Wisata Bulak Indramayu Terapkan Tata Kelola DMO

Kamis, 19 November 2026 - 13:42 WIB

Danantara Dinilai Percepat Transformasi BUMN, Sinergi Jadi Kunci Wujudkan Asta Cita Prabowo

Rabu, 18 November 2026 - 12:08 WIB

Cari Pengganti Gibran, Mawardin Sidik Sebut Amran Sulaiman Layak Dipertimbangkan Dampingi Prabowo

Selasa, 17 November 2026 - 09:41 WIB

Tersembunyi di Kaki Gunung Salak, Situs Prasejarah Arca Domas Cibalay Menanti Perhatian Pemerintah

Berita Terbaru