Oleh Hasim Habibi, Pemerhati Ekonomi Politik LSPR Communication & Business Institute
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan kembali bertemu di KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) 2026 di Hong Kong dan Shenzhen, setelah pertemuan keduanya di Korea Selatan tahun lalu menjadi momentum penting meredakan Perang Dagang. Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekadar bagaimana mengambil keuntungan dari meredanya ketegangan AS-Tiongkok, melainkan bagaimana memastikan bahwa kepentingan nasional tidak dikorbankan dalam permainan geopolitik dan ekonomi global tersebut.
Pada pertemuannya di Korea Selatan tahun lalu, Presiden AS dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyadari kerentanan di antaranya, keduanya sepakat untuk meredakan sejenak friksi. Kesepakatan penting pun dihasilkan, menangguhkan kebijakan tarif dan kontrol ekspor Tiongkok atas mineral tanah jarang (rare earths). Kedua pemimpin juga mengumumkan rencana pembicaraan tingkat tinggi lanjutan. Sejak saat itu, kedua pemimpin telah bertemu dua kali, Washington dan Beijing. Dan bulan ini, mereka diperkirakan akan bertemu kembali dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pacific (APEC) 2026 di Hong Kong dan Shenzhen.
Beberapa analis menyambut gelombang pertemuan ini sebagai langkah strategis atau bahkan kerja sama bilateral. Namun, realitas ekonomi politik global sulit membenarkan optimisme dangkal tersebut. Tiongkok tetap merupakan kekuatan yang terus ekspansif, sementara Amerika Serikat adalah kekuatan yang berada dalam posisi rekonfigurasi relatif. Peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, dalam analisisnya mengenai globalisasi dan tata kelola ekonomi internasional, kerap mengingatkan bahwa kompetisi antar-negara besar bukanlah sekadar benturan hegemonik murni, melainkan persaingan struktural dalam merancang aturan main (rules of the game) yang menguntungkan kelompok kepentingan inti (core elites) di atas beban negara-negara berkembang. Ketimpangan informasi, asimetri kekuasaan pasar, dan kegagalan institusi global membuat integrasi ekonomi kerap memperlebar jurang ketimpangan alih-alih mendistribusikan kemakmuran secara adil.
Dilema Fiskal Negara Middle Power dan Intervensi State-Driven Economy
Peredaan ketegangan China-Amerika akan memberikan ruang bernapas yang sangat dibutuhkan bagi negara-negara yang terjebak di antara kedua raksasa tersebut, khususnya negara-negara berkembang (middle powers) di ASEAN seperti Indonesia. Indonesia menyediakan contoh yang sangat jelas. Sebagai negara kepulauan yang sedang menggalakkan industrialisasi dan hilirisasi mineral kritis, seperti nikel dan rantai pasok kendaraan listrik, Indonesia berada tepat di garis persilangan tersebut. Ketika Washington memperketat aturan subsidi industri hijau dan Beijing memperluas ekspansi investasi smelter, Indonesia menanggung risiko terjebak dalam pembatasan perdagangan unilateral.
Gencatan senjata ekonomi di APEC membawa lega sementara bagi sektor manufaktur dan komoditas Indonesia. Namun, dokumen kesepakatan Menteri Keuangan APEC 2026 di Hong Kong yang mendorong belanja rumah tangga (household support) serta skema pembiayaan infrastruktur digital melalui blended finance dan de-risking MDB menghadirkan dilema struktural bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di satu sisi, Indonesia harus membiayai modal manusia (human capital) untuk menghadapi disrupsi otomatisasi dan skill-biased technological change (SBTC) berbasis AI. Di sisi lain, pagar batas defisit fiskal 3% PDB dan tingginya biaya utang global membatasi ruang gerak negara. Jika skema de-risking infrastruktur digital diterima tanpa kritis, Indonesia berisiko memikul risiko utang publik, sementara rente digital dan algoritma AI tetap dikuasai korporasi asing dari negara-negara inti.
Untuk memecahkan dilema ini, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi pengikut pasif dari permainan global. Indonesia perlu mengadopsi pendekatan state-driven economy, yang mana negara mengambil kemudi aktif mengarahkan alokasi sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan mutlak pada volatilitas rantai pasok global. Manifestasi nyata dari keberanian fiskal ini tecermin melalui alokasi masif pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp71 triliun dalam APBN, MBG bukan sekadar instrumen perlindungan sosial karitatif, melainkan bentuk fiscal statecraft yang strategis.
Sekalipun MBG masih diwarnai dinamika domestik, dengan dalih kasus keracunan dan transparansi. MBG sebagai inisiatif fiskal harus diperkuat melalui transformasi operasional. Data menunjukan, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), program MBG mendorong tambahan PDB sebesar Rp14,5 triliun hingga Rp26 triliun. Melalui pelibatan rantai pasok pangan lokal, UMKM pedesaan, dan koperasi tani, MBG bertindak sebagai stimulus domestik mandiri (multiplier effect ekonomi yang menggenjot permintaan domestik). Data Studi awal dari Indef memperkirakan alokasi anggaran MBG mendorong pertumbuhan PDB sekitar 0,06% atau setara Rp14,61 triliun. Langkah state-driven ini membuktikan bahwa di tengah tekanan integrasi global yang rapuh, Indonesia mampu merumuskan arsitektur fiskal alternatif yang berdaulat, memperkuat ketahanan pangannya dari dalam, sekaligus meredam guncangan eksternal pasar internasional.
Simbolisme Shenzhen dan Gagasan Indonesia sebagai Balancing Power
Penyelenggaraan APEC 2026 di Shenzhen dan Hong Kong mempertegas simbolisme perubahan peta kekuatan ini. Shenzhen adalah jantung industri teknologi Tiongkok—markas bagi raksasa telekomunikasi, produsen drone, dan ekosistem kendaraan listrik dunia.
Menggemakan kritik Joseph Stiglitz terhadap cacat struktural pasar global, ketimpangan penguasaan teknologi digital dan infrastruktur kecerdasan buatan di era modern bukanlah hasil dari pasar yang murni bebas, melainkan produk dari kebijakan ekonomi yang sengaja dirancang untuk memusatkan rente ekonomi (rent extraction) pada segelintir korporasi transnasional.
Shenzhen dan Hong Kong mungkin menjadi panggung bagi kekuatan besar untuk memperpanjang gencatan senjata ekonomi mereka. Namun bagi Indonesia, ketahanan ekonomi sejati tidak ditentukan oleh seberapa lama Washington dan Beijing berdamai, melainkan oleh keberanian Jakarta dalam menjaga otonomi fiskal, meredam hambatan birokrasi, serta mengamankan posisi tawar bangsa di atas meja perundingan global.
Sebagaimana dipetakan melalui kajian strategis dan focus group discussion (FGD) terbatas yang diinisiasi oleh Sino-Nusantara Institute, kunci utama bagi Indonesia adalah mewujudkan model co-creation yang nyata. Indonesia tidak boleh sekadar diposisikan sebagai pasar pasif atau penyuplai bahan mentah, melainkan sebagai mitra setara yang aktif menciptakan peluang bersama.

























