JAKARTA, SiaranIndonesia.com— Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., mengingatkan bahwa ancaman keamanan pangan kini bergerak secepat rantai pasok global. Satu insiden pada produk yang diperdagangkan lintas negara dapat berkembang menjadi krisis kesehatan publik, mengganggu perdagangan, sekaligus meruntuhkan kepercayaan konsumen.
Karena itu, negara-negara ASEAN dinilai tidak lagi cukup mengandalkan mekanisme pengawasan nasional. Kawasan membutuhkan sistem tanggap darurat keamanan pangan yang terintegrasi, cepat, berbasis sains, dan mampu bekerja melintasi batas negara.
“Dalam rantai pasok pangan yang semakin saling terhubung, satu insiden keamanan pangan dapat dengan cepat melampaui batas negara, berdampak pada kesehatan masyarakat, mengganggu perdagangan, dan mengikis kepercayaan konsumen,” kata Taruna saat membuka ASEAN Food Safety Emergency Response (FSER) Tabletop Simulation Exercise di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan delegasi, pakar, fasilitator, serta perwakilan negara-negara anggota ASEAN untuk menguji kesiapan kawasan menghadapi kedaruratan keamanan pangan. Simulasi berlangsung selama tiga hari dan dirancang untuk menguji mekanisme respons ketika sebuah insiden berpotensi menyebar lintas negara.
Taruna menilai tantangan keamanan pangan semakin rumit karena sistem produksi dan distribusi pangan kini terhubung dalam jejaring regional maupun global. Produk dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dalam waktu singkat, sementara bahaya baru terus muncul dan berkembang.
Dalam kondisi itu, keterlambatan deteksi atau pertukaran informasi dapat memperbesar dampak sebuah insiden. Persoalan yang semula bersifat lokal berpotensi berubah menjadi masalah regional sebelum otoritas sempat mengambil langkah pengendalian.
“Keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama di tingkat regional,” ujar Taruna.
Satu dari 10 Orang Jatuh Sakit
Urgensi penguatan sistem tersebut tercermin dari besarnya beban penyakit akibat pangan tidak aman. Setiap tahun, diperkirakan satu dari 10 orang di dunia jatuh sakit akibat mengonsumsi pangan yang tidak aman. Sekitar 420.000 orang meninggal dunia setiap tahun akibat persoalan tersebut.
Bagi Taruna, angka itu menunjukkan bahwa keamanan pangan tidak dapat lagi dipandang semata sebagai urusan teknis regulator. Dampaknya bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, aktivitas ekonomi, perdagangan, hingga kepercayaan publik.
“Keamanan pangan tidak lagi semata-mata merupakan fungsi regulatori. Ini adalah investasi strategis dalam kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan konsumen,” katanya.
Karena itu, ASEAN didorong membangun respons darurat di atas empat fondasi utama: deteksi cepat, pertukaran informasi tepat waktu, penilaian risiko berbasis ilmu pengetahuan, dan tindakan regional yang terkoordinasi.
Empat unsur tersebut menjadi penting ketika produk yang sama beredar di sejumlah negara. Dalam situasi kedaruratan, kecepatan satu negara dalam menemukan risiko harus diikuti kemampuan negara lain menerima informasi, menilai ancaman, melacak distribusi produk, dan mengambil keputusan secara terkoordinasi.
Jangan Menunggu Krisis
Taruna menegaskan, kesiapsiagaan tidak dapat dibangun ketika krisis sudah terjadi. Sistem respons harus diuji sebelum menghadapi keadaan darurat yang sebenarnya.
“Kesiapsiagaan tidak dapat dimulai ketika krisis terjadi. Ia harus dikembangkan sebelumnya melalui sistem yang kuat, koordinasi yang efektif, dan latihan simulasi secara berkala seperti ini,” ujar Taruna.
Melalui simulasi selama tiga hari, negara-negara anggota ASEAN akan menguji mekanisme tanggap darurat, memvalidasi proses koordinasi dan pengambilan keputusan, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada, serta memperkuat kemampuan sistem antarnegara untuk bekerja secara terpadu.
Latihan tersebut juga menjadi ujian terhadap pertanyaan mendasar dalam sebuah krisis pangan: seberapa cepat informasi dapat dibagikan, siapa mengambil keputusan, bagaimana risiko ilmiah diterjemahkan menjadi kebijakan, dan sejauh mana negara-negara dapat bergerak bersama ketika ancaman melintasi yurisdiksi nasional.
Menurut Taruna, latihan semacam ini penting karena krisis pangan tidak memberi banyak ruang bagi respons yang lambat. Keterlambatan keputusan dapat memperluas paparan masyarakat, meningkatkan biaya penanganan, dan memicu gangguan perdagangan yang lebih besar.
Melindungi Lebih dari 700 Juta Penduduk
Taruna mengajak negara-negara anggota menjadikan forum FSER sebagai momentum memperkuat solidaritas kawasan. ASEAN, dengan populasi lebih dari 700 juta jiwa, membutuhkan sistem yang mampu menjembatani perbedaan kapasitas nasional dalam menghadapi kedaruratan pangan.
“Marilah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat solidaritas dan komitmen bersama dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan lebih dari 700 juta penduduk di seluruh ASEAN,” katanya.
Ia optimistis pembelajaran dari simulasi akan memperkuat kesiapsiagaan nasional sekaligus meningkatkan koordinasi regional. Tujuan akhirnya adalah membangun sistem keamanan pangan ASEAN yang lebih tangguh dan dipercaya masyarakat.
Komitmen tersebut juga dinilai sejalan dengan kampanye Hari Keamanan Pangan Sedunia tahun ini, “From Burden to Solutions, Safe Food Everywhere”. Pesan itu menempatkan sains, kesiapsiagaan, dan kolaborasi sebagai fondasi sistem keamanan pangan.
Menurut Taruna, investasi dalam kesiapsiagaan bukan sekadar biaya menghadapi risiko. Ia merupakan bagian dari strategi pembangunan kawasan.
“Berinvestasi dalam kesiapsiagaan kedaruratan keamanan pangan berarti berinvestasi dalam pembangunan berkelanjutan dan daya saing jangka panjang ASEAN,” ujarnya.
Atas nama Pemerintah Indonesia dan BPOM RI, Taruna juga menyampaikan apresiasi kepada ASEAN Health Cluster 4, Sekretariat ASEAN, dan seluruh negara anggota ASEAN yang terus memperkuat kesiapsiagaan regional sejak inisiatif ASEAN FSER dibentuk pada 2020.
Upaya tersebut sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 3 tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera serta SDGs 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Indonesia melalui BPOM menegaskan bahwa ancaman pangan lintas batas membutuhkan jawaban yang juga melampaui batas negara. Di tengah rantai pasok yang semakin kompleks, kecepatan informasi, ketepatan sains, dan koordinasi antarnegara akan menentukan apakah sebuah insiden dapat dikendalikan sejak dini atau berkembang menjadi krisis regional.
