(Pakar Ekonomi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr. Mukhtar Adam)
Di laut Halmahera, kapal-kapal berangkat setiap hari, berlayar menuju pacific, dengan muatan nikel, besi, baja, untuk logam masa depan. Angkanya fantastis, ratusan triliun rupiah. Tapi aneh, di gugus pulau, pemerintah daerah tetap menghitung anggaran dengan jari gemetar, pegawai dipangkas TPP, di pulau layanan publik tak tersedia, dari APBD kecil. Jalan berlubang, Sekolah kekurangan guru, puskemas tanpa dokter, pulau tanpa dermaga, Lingkungan terkelupas.
Mungkin kita keliru menyebut ini “kemajuan”. Orang-orang tua di Kie Raha punya ungkapan lama: “Ence mana yang mau rugi.” Dulu itu sindiran ringan. Kini ia menjelma menjadi struktur. Bukan lagi soal orang per orang, tapi tentang cara kerja kuasa. Tentang siapa yang menentukan harga, kontrak, jalur logistik, dan ke mana untung mengalir.
Cina datang bukan dengan meriam, tapi dengan offtaker, Bukan dengan pasukan, tapi dengan smelter. Bukan dengan penjajahan klasik, melainkan dengan kontrak panjang dan rantai nilai tertutup. Ini bukan invasi. Ini ekonomi yang patuh pada dirinya sendiri.
Moloku Kie Raha menyuplai tanahnya, airnya, hutannya, dan tenaganya. Sebagai imbalan, daerah mendapat debu. Negara pusat mendapat pajak. Pasar global mendapat logam murah. Masyarakat lokal mendapat pekerjaan buruh kasar yang sebentar di PHK atau digilas mesin, lalu derita selamanya.
Ironinya, kemiskinan di Maluku Utara tidak meledak. Statistik berkata, angkanya rendah dari asumsi yang rendah, garis kemiskinan yang tak layak, akibatnya terlihat dekat dengan garis kemiskinan walau sesungguhnya kemiskinan ekstrim yang ditutupi dari angka statestik, keluarga hidup dalam kerentanan harga barang yang melambung tinggi, yang setiap waktu terkamar dala kemiskinan dari harga yang didominasi ence, walau begitu tambang tak berhenti walau sebentar, mereka terus menyalakan smelter kemiskinan, ini sebuah tontonan kemiskinan yang sopan. Tidak berteriak, tidak membakar ban.
Mungkin karena itu ia jarang didengar, di kampung-kampung sekitar tambang, orang masih tertawa. Masih berbagi ikan, masih Babari menjelang Ramadhan walau Negara lalu berkata, lihat, mereka bahagia. Seolah-olah kebahagiaan bisa menggantikan air bersih, sekolah dengan perahu, sakit taka da dokter, harga diancam gelombang, pulau tak berdermaga, hidup dalam kepasrahan, menunggu kematian, anak-anak kehilangan masa depan walau Indeks Kebahagian terus melambung tinggi dalam pesta rakyat yang dibuat pemda sebagai penghibur duka derita.
Kita pernah melihat cerita serupa di Bali, ketika Pariwisata Cina tumbuh pesat, wistawan cina datang penuh keramaian. Tapi toko-toko lokal sepi, Uang berputar dalam lingkaran sendiri, yang punya agen sendiri, toko sendiri, pembayaran sendiri, semuanya dikuasai ence. Ekonominya besar, tapi bocor. Bali protes. Maluku Utara belum.
Barangkali karena Maluku Utara terlalu sibuk bertahan, dari harapan Dana Bagi Hasil katanya ada, walau tersembunyi di balik efisiensi. Tapi ia datang terlambat, kecil, dan bersyarat. Pajak daerah katanya bisa diperbesar, walau industry tambang engan membayar. Tapi jantung industrinya tak boleh disentuh, karena disana kuasa bermain, jangan coba-coba jika tak akan kehilangan harapan. Nilai ekspor katanya kebanggaan nasional, tapi ikan, pala dan cengkeh dibebani bea keluar yang mahal, walau tambang nol persen.
Tapi ketika daerah bertanya, “bagian kami di mana?”, jawabannya selalu normative, demi investasi, demi catatan makro dari surplus neraca perdagangan, dari ekonomi yang tumbuh keatas tak sempat mendarat kebawah. Ini bukan soal Cina jahat atau lokal lemah. Ini soal negara yang membiarkan daerah penghasil hidup dari sisa-sisa debu tambang. Soal pembangunan yang mengukur keberhasilan dari tonase, bukan dari kehidupan, soal surplus neraca perdagangan bukan soal harga barang konsumsi.
Di pinggir republik, Maluku Utara berdiri di atas tanah yang kaya. Tapi kekayaan itu terlalu cepat pergi. Seperti tamu yang makan kenyang, lalu lupa pamit, ke sang pemilik rumah yang harus Babari membersihkan kerusakan negerinya. Masihkah kita menyebutnya pembangunan?.
