Siaran indonesia-Permasalahan sampah di Kota Depok menjadi momok tersendiri bagi pemerintah daerah di kota berjuluk Sejuta Belimbing ini. Dari tahun ke tahun, persoalan sampah nyaris tak pernah terselesaikan, terlebih dalm kurun waktu 20 tahun terakhir.
Menyikapi hal itu, bakal calon wali kota Depok, H. Supian Suri bertekad untuk menyelesaikan persoalan sampah dalam satu periode kepemimpinannya nanti.
“Yang melatarbelakangi saya dan Pak Chandra maju menjadi wali-wakil wali kota karena kami melihat masih banyak PR besar yang harus diselesaikan. Kami yakin itu bisa diselesaikan, teknologi sudah canggih dan banyak hal yang bisa dilakukan, yang penting ada kemauan untuk menyelesaikannya,” ujar Supian kepada Jurnal Depok, kemarin.
Ia mengatakan, kondisi TPA Cipayung sudah tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pembuangan sampah.
“Mau diangkut atau mau dipadati bagaimanapun memang luasnya hanya segitu, enggak akan bisa menyelesaikan persoalan kalau polanya masih seperti ini,” paparnya.
Putra dari KH. Muhammad Ali itu menilai, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan di hilir saja melainkan harus dari hulu.
Dikatakannya, ke depan sampah tidak lagi harus dikirim ke TPA Cipayung tapi bisa diselesaikan di level kota, kecamatan dan kelurahan.
“Sampah itu sederhana, 50 persen adalah sampah organic yang bisa diolah menjadi pupuk dan magot. Sementara 20-25 persen masih memiliki nilai ekonomis dan sekitar 20-25 persen itu residu yang bisa diselesaikan dengan teknologi saat ini. Jadi, kami dan Pak Chandra sangat meyakini satu periode kepemimpinan kami masalah sampah akan selesai,” tekadnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, berbagai persoalan di Kota Depok seperti sampah, kemacetan, banjir dan masalah sosial lainnya sesungguhnya dapat diselesaikan asalkan ada kemauan dari pemimpin daerah.
“Cerita pemerintahan, pemerintah itu satu. Tidak ada pemerintah kota, provinsi dan pemerintah pusat, dalam konteks pemerintahan semuanya menjadi satu kesatuan karena masyarakat kita adalah masyarakat yang sama,” jelasnya.
Supian yang meniti karier birokrat dari level bawah hingga terakhir menjabat Sekda Kota Depok menilai, kewenangan pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan.
“Tidak bisa memisahkan kewenangan pusat lalu Pemerintah Kota Depok dibiarkan, tidak bisa juga melepaskan kewenangan provinsi lalu Pemerintah Kota Depok melepaskan. Sehingga terjadilah kondisi-kondisi seperti saat ini, karena apa yang menjadi kewenangan pusat seolah-olah diabaikan dan apa yang menjadi kewenangan provinsi diabaikan, sementara permasalahan itu dirasakan oleh masyarakat Depok,” ungkapnya.
Ia berharap, kehadiran Supian-Chandra mampu menjawab harapan-harapan masyarakat Kota Depok dan mampu menyelesaikan PR-PR yang belum selesai serta mampu melakukan perubahan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat Kota Depok.
Sementara itu Anggota DPRD Depok, Babai Suhaimi hingga kini belum pernah melihat dan mendengar Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono melakukan sidak ke TPA Cipayung.
“Padahal Pak Wakil Wali Kota saat ini mau lima tahun menjabat, namun saya enggak pernah lihat dan dengar tuh beliau melakukan sidak langsung ke TPA Cipayung, terlebih ketika kondisi longsor. Cobalah datang ke sana, lihat belatung-belatung yang berserakan dan cium aromanya yang begitu sedap,” ungkap Babai yang kediamannya nempel dengan TPA Cipayung.
