BANDUNG, SiaranIndonesia.com– Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menekankan pentingnya kemampuan memahami manusia dan mengendalikan diri bagi pemimpin masa depan Polri.
Pesan tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat memberikan materi mengenai neuroleadership atau kepemimpinan berbasis neurosains kepada peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-36 Tahun 2026 di Lembang, Bandung, Kamis (27/8/2026).
Menurut Taruna, kepemimpinan di lingkungan Polri tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan, pangkat, maupun kemampuan memberikan instruksi. Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan mengelola diri, mengendalikan emosi, memahami karakter manusia, serta mengambil keputusan secara tepat dalam situasi penuh tekanan.
“Seorang pemimpin masa depan tidak boleh cuma mengandalkan kewenangan atau pangkat. Anda harus mampu menguasai diri sendiri, mengelola tekanan, dan memahami manusia secara mendalam,” tegas Taruna.
Ia menjelaskan, pemahaman terhadap cara kerja otak manusia dapat menjadi salah satu fondasi dalam membangun kepemimpinan yang lebih adaptif. Pendekatan neurosains, kata dia, membantu pemimpin memahami bagaimana seseorang berpikir, merespons tekanan, mengendalikan emosi, serta mengambil keputusan.
Kemampuan tersebut dinilai semakin penting karena tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum terus berkembang. Perubahan teknologi, kecerdasan buatan (artificial intelligence), bioteknologi, hingga dinamika geopolitik menghadirkan lingkungan strategis yang semakin kompleks.
Karena itu, calon pemimpin Polri perlu memiliki kemampuan berpikir strategis sekaligus kemampuan membaca risiko. Pemimpin tidak hanya dituntut cepat mengambil keputusan, tetapi juga mampu mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat.
Taruna juga mengingatkan bahwa kepemimpinan modern membutuhkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, pengendalian diri, integritas, dan kemampuan membangun hubungan dengan manusia.
Dalam konteks tugas kepolisian, kemampuan memahami manusia menjadi semakin penting karena polisi berhadapan langsung dengan masyarakat dalam berbagai situasi, mulai dari pelayanan publik, penanganan konflik, hingga kondisi krisis.
Selain berbicara mengenai kepemimpinan, Taruna turut menyoroti ancaman peredaran obat keras ilegal di Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan sinergi yang kuat antara BPOM dan aparat penegak hukum, khususnya Polri.
“Sinergi BPOM dan Polri menjadi kunci utama untuk memutus rantai kejahatan obat ilegal. Kita harus melindungi masyarakat sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang sehat,” ujarnya.
Taruna menilai kolaborasi lintas lembaga merupakan bagian penting dari kepemimpinan modern. Kompleksitas persoalan publik tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, sehingga diperlukan koordinasi, pertukaran informasi, serta kesamaan tujuan.
Dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, ia mendorong calon pemimpin Polri untuk terus mengembangkan kapasitas keilmuan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
Pemimpin masa depan, menurut Taruna, harus mampu menggabungkan kewenangan dengan kebijaksanaan. Pangkat dan jabatan merupakan instrumen kepemimpinan, tetapi kepercayaan masyarakat dibangun melalui integritas, keteladanan, kemampuan memahami manusia, dan kualitas keputusan.
Kehadiran Taruna Ikrar di Sespimti Polri menjadi bagian dari penguatan perspektif keilmuan bagi calon pimpinan Polri. Pendekatan neurosains diharapkan dapat memperkaya cara pandang peserta dalam menjalankan kepemimpinan di tengah perubahan lingkungan strategis yang semakin cepat.
Dengan demikian, kepemimpinan Polri ke depan diharapkan tidak hanya kuat dalam penegakan hukum, tetapi juga semakin humanis, adaptif, berbasis pengetahuan, serta mampu mengelola tekanan dan kompleksitas persoalan masyarakat.
