Legislator PKB: Kajian Mendalam Harus Jadi Syarat Sebelum PTKP Diubah 

- Editor

Senin, 16 November 2026 - 16:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hasanuddin Wahid, menegaskan pemerintah wajib menyelesaikan kajian komprehensif sebelum menetapkan perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tanpa perhitungan yang cermat, kebijakan itu berisiko memperparah tekanan ekonomi pekerja, bukan meringankannya.

“Sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif. Jangan sampai perubahan aturan perpajakan justru menambah beban masyarakat yang saat ini juga menghadapi berbagai kebutuhan dan tekanan biaya hidup,” kata Hasanuddin, Senin (16/112026).

Wacana penyesuaian PTKP mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menghitung besaran kenaikan dengan mempertimbangkan akumulasi inflasi. Jika terealisasi, ini akan menjadi perubahan pertama sejak 2016 hampir satu dekade PTKP bertahan di angka Rp54 juta per tahun.

Politikus yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPP PKB itu menilai, penyesuaian PTKP tidak boleh bertumpu semata pada perbandingan dengan kebijakan perpajakan negara lain. Pemerintah perlu menyusun simulasi dampak terhadap penghasilan bersih pekerja dari berbagai kelompok pendapatan, mulai dari yang berpenghasilan rendah hingga menengah.

Hasanuddin juga meminta agar hasil kajian pemerintah dibahas bersama Komisi XI DPR sebelum kebijakan resmi ditetapkan. Menurutnya, kajian itu harus mencakup perubahan biaya hidup, distribusi beban pajak antarkelompok penghasilan, dampak terhadap daya beli, serta konsekuensi terhadap penerimaan negara.

“Prinsipnya, kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah tentu perlu menjaga penerimaan negara, tetapi jangan sampai upaya tersebut dilakukan dengan mengorbankan daya beli dan kesejahteraan pekerja. Kita ingin kebijakan yang adil, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas legislator asal Kota Malang, Jawa Timur itu.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Tersembunyi di Kaki Gunung Salak, Situs Prasejarah Arca Domas Cibalay Menanti Perhatian Pemerintah
Gibran Mundur, PAN Dukung Dasco Dampingi Prabowo, Ini Tiga Alasannya
Ketua DPC Gerindra Busel Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden Dampingi Prabowo
Investor Inggris dan FMCG AS Bidik MMIX, Fundamental Tetap Kuat di Tengah Koreksi Pasar
Santri Digital Center Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden, Ini Alasannya
Garuda Institute: Prof. Dasco Pilihan Paling Oke Isi Kursi Wapres
Sukarya Putra: PASPROBO Tetap Berdiri Tegak Mengawal Agenda Strategis Presiden Prabowo
Saiful Chaniago: Dukung Prof. Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Wapres RI, Tokoh Persatuan dan Jembatan Semua Kekuatan Bangsa

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 09:41 WIB

Tersembunyi di Kaki Gunung Salak, Situs Prasejarah Arca Domas Cibalay Menanti Perhatian Pemerintah

Senin, 16 November 2026 - 22:18 WIB

Gibran Mundur, PAN Dukung Dasco Dampingi Prabowo, Ini Tiga Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 16:15 WIB

Legislator PKB: Kajian Mendalam Harus Jadi Syarat Sebelum PTKP Diubah 

Senin, 16 November 2026 - 08:59 WIB

Ketua DPC Gerindra Busel Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden Dampingi Prabowo

Minggu, 15 November 2026 - 22:46 WIB

Santri Digital Center Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 - 19:10 WIB

Garuda Institute: Prof. Dasco Pilihan Paling Oke Isi Kursi Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 15:24 WIB

Sukarya Putra: PASPROBO Tetap Berdiri Tegak Mengawal Agenda Strategis Presiden Prabowo

Minggu, 15 November 2026 - 15:19 WIB

Saiful Chaniago: Dukung Prof. Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Wapres RI, Tokoh Persatuan dan Jembatan Semua Kekuatan Bangsa

Berita Terbaru