Siaranindonesia.com, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hasanuddin Wahid, menegaskan pemerintah wajib menyelesaikan kajian komprehensif sebelum menetapkan perubahan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tanpa perhitungan yang cermat, kebijakan itu berisiko memperparah tekanan ekonomi pekerja, bukan meringankannya.
“Sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif. Jangan sampai perubahan aturan perpajakan justru menambah beban masyarakat yang saat ini juga menghadapi berbagai kebutuhan dan tekanan biaya hidup,” kata Hasanuddin, Senin (16/112026).
Wacana penyesuaian PTKP mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah menghitung besaran kenaikan dengan mempertimbangkan akumulasi inflasi. Jika terealisasi, ini akan menjadi perubahan pertama sejak 2016 hampir satu dekade PTKP bertahan di angka Rp54 juta per tahun.
Politikus yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPP PKB itu menilai, penyesuaian PTKP tidak boleh bertumpu semata pada perbandingan dengan kebijakan perpajakan negara lain. Pemerintah perlu menyusun simulasi dampak terhadap penghasilan bersih pekerja dari berbagai kelompok pendapatan, mulai dari yang berpenghasilan rendah hingga menengah.
Hasanuddin juga meminta agar hasil kajian pemerintah dibahas bersama Komisi XI DPR sebelum kebijakan resmi ditetapkan. Menurutnya, kajian itu harus mencakup perubahan biaya hidup, distribusi beban pajak antarkelompok penghasilan, dampak terhadap daya beli, serta konsekuensi terhadap penerimaan negara.
“Prinsipnya, kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah tentu perlu menjaga penerimaan negara, tetapi jangan sampai upaya tersebut dilakukan dengan mengorbankan daya beli dan kesejahteraan pekerja. Kita ingin kebijakan yang adil, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkas legislator asal Kota Malang, Jawa Timur itu.

























