Santri Digital Center: Hentikan Penghakiman terhadap Dasco, Publik Harus Berpegang pada Fakta dan Bukti

- Editor

Jumat, 20 November 2026 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Siaran Indonesia.com, Jakarta – Koordinator Nasional Santri Digital Center, Prayoga, mengingatkan agar berbagai narasi negatif yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disikapi secara objektif dan tidak berkembang menjadi penghakiman opini di ruang publik.

Menurut Prayoga, setiap persoalan yang berkaitan dengan pejabat publik harus dilihat berdasarkan fakta, bukti, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengulangan tuduhan tanpa pembuktian tidak boleh dijadikan dasar untuk membangun persepsi negatif terhadap seseorang.

“Yang perlu dilihat adalah fakta dan bukti, bukan sekadar narasi yang terus diulang. Kalau ada kritik, silakan disampaikan. Kalau ada tuduhan, harus dibuktikan. Jangan sampai opini yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi penghakiman dan pembunuhan karakter,” tegas Prayoga.

Ia mengajak masyarakat melihat Dasco secara lebih utuh, termasuk peran dan kontribusinya dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Salah satu yang patut dicermati adalah keterlibatan Dasco dalam mengawal pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara terbuka menyebut Dasco sebagai figur yang menginisiasi percepatan pembahasan sejak Agustus 2025 dan mengawal prosesnya hingga pengesahan pada 19 November 2026.

Proses pembahasan tersebut juga melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi. Dasco turut memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama bersama pemerintah pada 18 November 2026.

“Fakta-fakta seperti ini juga harus menjadi bagian dari penilaian publik. Kita tidak boleh hanya sibuk membicarakan isu negatif, tetapi mengabaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang sedang dijalankan. Penilaian terhadap seorang pejabat harus dilakukan secara menyeluruh dan adil,” kata Prayoga.

Ia menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kritik dan pengawasan, tetapi keduanya harus dibangun di atas kejujuran informasi dan penghormatan terhadap fakta.

“Santri Digital Center mengajak masyarakat untuk mengedepankan tabayun. Jangan mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari hentikan penghakiman berbasis opini dan kembalikan diskusi publik pada fakta, bukti, serta argumentasi yang sehat,” tutupnya.

Komentar Facebook

Berita Terkait

PRESIDEN PRABOWO BUKAN PENGHIANAT REFORMASI, BELIAU KORBAN FITNAH 1998 YANG TAK PERNAH DIBUKA DENGAN JUJUR
Taruna Ikrar Lantik Dua Irjen Polisi Berdasarkan Keputusan Presiden, Perkuat Birokrasi dan Penindakan BPOM
Perkuat Daya Saing Destinasi, Tim Dosen UNJ Latih Pokdarwis Desa Wisata Bulak Indramayu Terapkan Tata Kelola DMO
Danantara Dinilai Percepat Transformasi BUMN, Sinergi Jadi Kunci Wujudkan Asta Cita Prabowo
Cari Pengganti Gibran, Mawardin Sidik Sebut Amran Sulaiman Layak Dipertimbangkan Dampingi Prabowo
Tersembunyi di Kaki Gunung Salak, Situs Prasejarah Arca Domas Cibalay Menanti Perhatian Pemerintah
Gibran Mundur, PAN Dukung Dasco Dampingi Prabowo, Ini Tiga Alasannya
Legislator PKB: Kajian Mendalam Harus Jadi Syarat Sebelum PTKP Diubah 

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 22:31 WIB

PRESIDEN PRABOWO BUKAN PENGHIANAT REFORMASI, BELIAU KORBAN FITNAH 1998 YANG TAK PERNAH DIBUKA DENGAN JUJUR

Jumat, 20 November 2026 - 13:59 WIB

Santri Digital Center: Hentikan Penghakiman terhadap Dasco, Publik Harus Berpegang pada Fakta dan Bukti

Kamis, 19 November 2026 - 20:33 WIB

Taruna Ikrar Lantik Dua Irjen Polisi Berdasarkan Keputusan Presiden, Perkuat Birokrasi dan Penindakan BPOM

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

Perkuat Daya Saing Destinasi, Tim Dosen UNJ Latih Pokdarwis Desa Wisata Bulak Indramayu Terapkan Tata Kelola DMO

Rabu, 18 November 2026 - 12:08 WIB

Cari Pengganti Gibran, Mawardin Sidik Sebut Amran Sulaiman Layak Dipertimbangkan Dampingi Prabowo

Selasa, 17 November 2026 - 09:41 WIB

Tersembunyi di Kaki Gunung Salak, Situs Prasejarah Arca Domas Cibalay Menanti Perhatian Pemerintah

Senin, 16 November 2026 - 22:18 WIB

Gibran Mundur, PAN Dukung Dasco Dampingi Prabowo, Ini Tiga Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 16:15 WIB

Legislator PKB: Kajian Mendalam Harus Jadi Syarat Sebelum PTKP Diubah 

Berita Terbaru