Siaran Indonesia.com, Jakarta – Koordinator Nasional Santri Digital Center, Prayoga, mengingatkan agar berbagai narasi negatif yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disikapi secara objektif dan tidak berkembang menjadi penghakiman opini di ruang publik.
Menurut Prayoga, setiap persoalan yang berkaitan dengan pejabat publik harus dilihat berdasarkan fakta, bukti, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengulangan tuduhan tanpa pembuktian tidak boleh dijadikan dasar untuk membangun persepsi negatif terhadap seseorang.
“Yang perlu dilihat adalah fakta dan bukti, bukan sekadar narasi yang terus diulang. Kalau ada kritik, silakan disampaikan. Kalau ada tuduhan, harus dibuktikan. Jangan sampai opini yang belum terverifikasi justru berkembang menjadi penghakiman dan pembunuhan karakter,” tegas Prayoga.
Ia mengajak masyarakat melihat Dasco secara lebih utuh, termasuk peran dan kontribusinya dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Salah satu yang patut dicermati adalah keterlibatan Dasco dalam mengawal pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara terbuka menyebut Dasco sebagai figur yang menginisiasi percepatan pembahasan sejak Agustus 2025 dan mengawal prosesnya hingga pengesahan pada 19 November 2026.
Proses pembahasan tersebut juga melibatkan 87 kali rapat dengar pendapat untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, dan berbagai organisasi. Dasco turut memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama bersama pemerintah pada 18 November 2026.
“Fakta-fakta seperti ini juga harus menjadi bagian dari penilaian publik. Kita tidak boleh hanya sibuk membicarakan isu negatif, tetapi mengabaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang sedang dijalankan. Penilaian terhadap seorang pejabat harus dilakukan secara menyeluruh dan adil,” kata Prayoga.
Ia menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kritik dan pengawasan, tetapi keduanya harus dibangun di atas kejujuran informasi dan penghormatan terhadap fakta.
“Santri Digital Center mengajak masyarakat untuk mengedepankan tabayun. Jangan mudah percaya, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari hentikan penghakiman berbasis opini dan kembalikan diskusi publik pada fakta, bukti, serta argumentasi yang sehat,” tutupnya.

























