Sosialisasi Empat Pilar, Ridwan Hisjam Bicara Tiga Tantangan Demokrasi ke Depan

- Jurnalis

Rabu, 6 Maret 2024 - 19:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ridwan Hisjam saat menggelar sosialisasi empat pilar di Aula Yayasan Ash Shaumiyah, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Pada Rabu 6 Maret 2024.

Ridwan Hisjam saat menggelar sosialisasi empat pilar di Aula Yayasan Ash Shaumiyah, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Pada Rabu 6 Maret 2024.

Malang, Siaran Indonesia.com – Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menyampaikan masih terdapat beberapa isu terkait pengelolaan demokrasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Pemilu di Tanah Air. Menurutnya, isu-isu tersebut memberikan pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikan dalam waktu dekat, menengah, dan panjang.

“Persoalan pertama terkait regresi demokrasi. Di mana skor demokrasi Indonesia cenderung mengalami regresi dari tahun-tahun sebelumnya, terutama pada 3 indeks, yaitu indeks budaya politik, partisipasi publik, dan kebebasan berpendapat. Terlihat dari data Freedom House, skor demokrasi Indonesia turun dari 65 di tahun 2017 menjadi 59 di tahun 2022. Sejak tahun 2020, juga sudah ada beberapa publikasi, seperti yang dibuat oleh Thomas Power dan Eve Warburton tahun 2020 yang menyoroti kekhawatiran bahwa demokrasi di Indonesia bergerak dari stagnasi menuju regresi dalam satu dekade terakhir,” ujar Ridwan saat menggelar sosialisasi empat pilar di Aula Yayasan Ash Shaumiyah, Kepanjen, Malang, Jawa Timur, Pada Rabu 6 Maret 2024.

Persoalan kedua yang masih sangat mengganggu demokrasi Indonesia, lanjut Ridwan, yakni masih kuatnya potensi politisasi identitas. Polarisasi politik sebagai akibat dari menguatnya politik identitas bukanlah fenomena baru.

Namun, hal tersebut menjadi lebih jelas dalam beberapa tahun terakhir di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam tiga edisi terakhir pemilu dimulai dari Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019 telah terjadi polarisasi politik yang begitu besar.

“Berdasarkan laporan survei Litbang Kompas bertajuk Tantangan Menepis Polarisasi Politik Pemilu 2024 terekam sejumlah faktor yang dianggap publik sebagai penyebab keterbelahan atau polarisasi politik. Hasil survei menunjukan sebanyak 27,1 persen responden juga menilai, sikap saling tidak menghargai pilihan atau intoleransi menjadi sumber utama terjadinya polarisasi ketika pemilu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ridwan menerangkan persoalan ketiga adalah praktik politik uang atau money politics. Berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahun 2023, terdapat lima provinsi yang dianggap paling rentan dan memerlukan pengawasan ketat.

Kelima provinsi tersebut mencakup Maluku Utara dengan skor 100, diikuti oleh Lampung dengan skor 55,56, Jawa Barat dengan skor 50, Banten dengan skor 44,44, dan Sulawesi Utara dengan skor 38,89.

“Melihat pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019, selama masa tenang Bawaslu telah menangkap tangan peserta Pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihannya. Total terdapat 25 kasus di 25 kabupaten/kota yang tertangkap. Selain itu, Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri mengatakan bahwa saat ini ada tidak kurang dari 35 kasus politik uang yang ditangani tim Satgas Anti Politik Uang. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menyumbang total 262 kasus politik uang yang resmi dilaporkan ke Bawaslu,” pungkasnya.

“Untuk Pemilu 2024, kita belum tahu, semua masih dalam proses,”tambahnya. (Al)

Komentar Facebook

Berita Terkait

Ketua Gerakan Santri Mengabdi: Pemangkasan DAK dan DAU Jadi Pemicu Optimalisasi Kapasitas Daerah
FGMI Mengajak Semua Pihak Untuk Tidak Membuat Opini Tendensius Terhadap Kapolres Jaksel Dalam Kasus AKBP Bintoro
BMI Dukung Penuh AHY Untuk Kembali Pimpin Demokrat
Waketum ABDSI, Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025
Ketua JMSI Papua Tengah Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025
Hingga Kini, SK Pelantikan DPRD Kab Nduga Belum Diproses Biro Hukum Provinsi
Brighton Real Estate Luncurkan Tiga Inovasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Properti Indonesia
Keluarga Besar Karanganyar Roma Dukung Pejuang Mata Uang Rupiah Jadi Pahlawan Nasional

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 23:28 WIB

Ketua Gerakan Santri Mengabdi: Pemangkasan DAK dan DAU Jadi Pemicu Optimalisasi Kapasitas Daerah

Senin, 10 Februari 2025 - 10:40 WIB

BMI Dukung Penuh AHY Untuk Kembali Pimpin Demokrat

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:28 WIB

Waketum ABDSI, Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:24 WIB

Ketua JMSI Papua Tengah Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025

Selasa, 4 Februari 2025 - 18:53 WIB

Hingga Kini, SK Pelantikan DPRD Kab Nduga Belum Diproses Biro Hukum Provinsi

Minggu, 2 Februari 2025 - 16:58 WIB

Brighton Real Estate Luncurkan Tiga Inovasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Properti Indonesia

Sabtu, 1 Februari 2025 - 15:47 WIB

Keluarga Besar Karanganyar Roma Dukung Pejuang Mata Uang Rupiah Jadi Pahlawan Nasional

Jumat, 31 Januari 2025 - 21:21 WIB

BUMP dan Crew 8 ke Wamentrans Viva Yoga: Silaturahmi untuk Memberdayakan Petani Transmigran

Berita Terbaru