Serobot Tanah Warisan Milik Almarhum, Kuasa Hukum Bakal Tempuh Jalur Hukum

- Jurnalis

Minggu, 26 November 2023 - 17:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com, Manokwari – Kuasa Hukum dari Ahli Waris Almarhum Oknum warga dan Pemerintah Kabupaten Charles SiatManokwari, bakal menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan pemerintah Papua Barat.

Kuasa hukum dari Ahli Waris Charles Siatmiko Hendratno, Aloisius Gago, menerangkan bahwa tanah yang terletak di Desa Masiepi Distrik Manokwai Selatan, telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dan puluhan oknum warga, meskipun sudah dimiliki oleh Almarhum Charles Siatmiko Hendratno dan istrinya, Theresia Tandriani.

Aloisius Gago menyampaikan bahwa tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik dan Pelepasan Adat.

“Namun, Pemerintah Kabupaten disebut-sebut telah menguasai penuh tanah tersebut, bahkan melakukan penyerobotan dan merusak tanaman yang ditanam oleh Almarhum sejak tahun 1974,” kata Aloisius Gago, Kepada Wartawa, Minggu 26 November 2023 di Menteng, Jakarta Pusat.

Aloisius, menyebut tindakan penyerobotan tersebut dilakukan oleh sekelompok oknum masyarakat sekitar bulan Agustus 2002, “Kata Aloisius.

“Mereka menebang pohon dan membangun 40 unit rumah di atas tanah yang seharusnya dimiliki oleh Almarhum Charles Siatmiko Hendratno. Tanah tersebut, yang memiliki sertifikat atas nama Theresia Tandriani, istri Almarhum, dengan luas 84.291 m2,” katanya.

Aloisius menduga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menggunakan tanah tersebut untuk pemukiman dan membangun fasilitas umum tanpa izin, termasuk Balai Desa dan kuburan tanpa persetujuan ahli waris.

“Almarhum Charles Siatmiko Hendratno diklaim telah berusaha mengadukan masalah ini kepada pihak berwenang, namun tidak mendapat respon,” ujarnya.

Pada pertemuan tahun 2019, Pemkab Manokwari disebut tidak menyinggung permasalahan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Almarhum Charles Siatmiko Hendratno. Ia menduga tanah tersebut bahkan telah dijadikan desa yang dinamai Desa Masyepi, yang jelas merugikan ahli waris.

Aloisius Gago mengestimasi kerugian yang dialami kliennya akibat perbuatan oknum masyarakat dan Pemerintah mencapai Rp 44.473.900.000,-. Setelah meninggalnya Almarhum Charles Siatmiko Hendratno pada Maret 2021, anaknya, Rixon Hendratnoputra, melalui kuasa hukum, terus memperjuangkan hak milik orang tuanya.

Proses hukum yang dilakukan melibatkan pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Namun, proses tersebut dianggap lambat dan merugikan klien.

Sementara, Tim Kuasa hukum, Semar Dju, SH menyebut Ditjen Sengketa Kementerian ATR/BPN RI baru-baru ini melakukan penelitian lapangan terhadap tanah objek sengketa. Namun, proses ini masih berlanjut dan menunggu ekspose hasil penelitian.

Lebih lanjut, kata Semar, lambatnya penanganan sengketa oleh Ditjen Sengketa Kementerian ATR/BPN RI. Meskipun Menteri ATR/KBPN Bapak Hadi Tjahjanto menyerukan penyelesaian cepat konflik pertanahan, kasus ini dianggap sebagai contoh penanganan yang lamban dan merugikan.

Menurut Semar, mengadukan kasus ini ke Presiden dan Menteri ATR/KBPN RI untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) No.44 milik Pemerintah Daerah Manokwari serta meminta ganti rugi kepada kliennya. Mereka berharap agar proses penyelesaian dapat dipercepat untuk keadilan dan pemulihan hak milik yang sah,” tegasnya.

Sementara itu, Chandra Goba,S.H. menjelaskan bahwa ada indikasi penyalahgunaan keuangan negara oleh Pemda dengan melakukan pembayaran kepada pihak yang bukan pemegang sertifikat hak milik atas penerbitan Sertipikat Hak pakai no 44.

“Ada indikasi penyalahgunaan wewenang yg dilakukan oleh Pemda dan BPN setempat atas tebitnya sertifikat hak pakai di atas Sertipikat hak milik klien kami, dan ada indikasi penyerobotan lahan yang dilakulan oleh Pemda dan masyarakat setempat yang saat ini mendiami lahan tersebut,”ucapnya.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Ketua Gerakan Santri Mengabdi: Pemangkasan DAK dan DAU Jadi Pemicu Optimalisasi Kapasitas Daerah
FGMI Mengajak Semua Pihak Untuk Tidak Membuat Opini Tendensius Terhadap Kapolres Jaksel Dalam Kasus AKBP Bintoro
BMI Dukung Penuh AHY Untuk Kembali Pimpin Demokrat
Waketum ABDSI, Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025
Ketua JMSI Papua Tengah Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025
Hingga Kini, SK Pelantikan DPRD Kab Nduga Belum Diproses Biro Hukum Provinsi
Brighton Real Estate Luncurkan Tiga Inovasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Properti Indonesia
Keluarga Besar Karanganyar Roma Dukung Pejuang Mata Uang Rupiah Jadi Pahlawan Nasional

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 23:28 WIB

Ketua Gerakan Santri Mengabdi: Pemangkasan DAK dan DAU Jadi Pemicu Optimalisasi Kapasitas Daerah

Senin, 10 Februari 2025 - 10:40 WIB

BMI Dukung Penuh AHY Untuk Kembali Pimpin Demokrat

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:28 WIB

Waketum ABDSI, Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:24 WIB

Ketua JMSI Papua Tengah Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025

Selasa, 4 Februari 2025 - 18:53 WIB

Hingga Kini, SK Pelantikan DPRD Kab Nduga Belum Diproses Biro Hukum Provinsi

Minggu, 2 Februari 2025 - 16:58 WIB

Brighton Real Estate Luncurkan Tiga Inovasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Properti Indonesia

Sabtu, 1 Februari 2025 - 15:47 WIB

Keluarga Besar Karanganyar Roma Dukung Pejuang Mata Uang Rupiah Jadi Pahlawan Nasional

Jumat, 31 Januari 2025 - 21:21 WIB

BUMP dan Crew 8 ke Wamentrans Viva Yoga: Silaturahmi untuk Memberdayakan Petani Transmigran

Berita Terbaru