Putusan MK Mengikat dan Demokratis

- Editor

Sabtu, 4 November 2023 - 15:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Putusan MK Mengikat dan Demokratis

Toenjes Swansen Maniagasi, S.H

Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi (KODE) Papua

 

Setiap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) final dan mengikat, yang wajib dihormati oleh semua pihak. Sekalipun putusan itu menimbulkan beragam pendapat – penolakan. Apa yang dilakukan oleh MK dengan mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 tahun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, membolehkan setiap warga negara yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dengan syarat memiliki pengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan yang dipilih melalui Pemilu”.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan mengatasnamakan demokrasi, maka putusan tersebut juga demokratis.

Menegakkan hukum adalah inti dari pemerintahan yang adil dan demokratis. Putusan MK adalah bentuk perlindungan yang melibatkan kepentingan seluruh masyarakat dan negara.

Tuntutan pencabutan putusan MK tentang batas usia Capres dan Cawapres oleh Majelis Kehormatan MK tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UUD 1945. Oleh karenanya, tidak mungkin Majelis Kehormatan mencabut putusan tersebut.

Pengadilan etika yang saat ini sedang berproses oleh Majelis Kehormatan MK tidak memiliki kewenangan untuk mencabut putusan MK Nomor 90 karena tidak ada dasar hukum yang bisa dirujuk. Dukungan untuk pencabutan ini seharusnya tidak diterima.

Pewacanaan hak angket oleh DPR RI atas putusan tersebut juga tidak memiliki dasar yang kuat. Singaktnya wacana hak angket DPR seharusnya tidak mempengaruhi putusan Majelis Kehormatan MK yang akan di umumkan pada 7 November. Prosesnya harus transparan untuk menghindari ketidakjelasan yang merugikan masyarakat.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Membaca Transisi Indonesia dari Stabilitas Elit Menuju Kedaulatan Institusi
Menawarkan Inisiatif Fiskal Berdaulat di APEC 2026
Momentum Kebangkitan Manufaktur: Membaca Sinyal Ekspansi di Balik Rekor PMI dan IKI
Akad Muawadhat: Ekonomi Syariah di Balik Transaksi Sehari-hari
Mencari Harta, Menjaga Amanah: Jalan Al-Qur’an menuju Kesejahteraan
Ketika Politik Memangsa Bisnis: Bahaya Oligarki dan Matinya Nalar Teknokratis
Santri Muda Nusantara: Anomali Polisi Bersama Masyarakat vs Tindakan Intimidasi & Penggeledahan Terhadap Santri Hamalatul Qur’an
Perubahan Diri dalam Lensa IRT

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 09:41 WIB

Tersembunyi di Kaki Gunung Salak, Situs Prasejarah Arca Domas Cibalay Menanti Perhatian Pemerintah

Senin, 16 November 2026 - 22:18 WIB

Gibran Mundur, PAN Dukung Dasco Dampingi Prabowo, Ini Tiga Alasannya

Senin, 16 November 2026 - 16:15 WIB

Legislator PKB: Kajian Mendalam Harus Jadi Syarat Sebelum PTKP Diubah 

Senin, 16 November 2026 - 08:59 WIB

Ketua DPC Gerindra Busel Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden Dampingi Prabowo

Minggu, 15 November 2026 - 22:46 WIB

Santri Digital Center Usulkan Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 - 19:10 WIB

Garuda Institute: Prof. Dasco Pilihan Paling Oke Isi Kursi Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 15:24 WIB

Sukarya Putra: PASPROBO Tetap Berdiri Tegak Mengawal Agenda Strategis Presiden Prabowo

Minggu, 15 November 2026 - 15:19 WIB

Saiful Chaniago: Dukung Prof. Sufmi Dasco Ahmad Sebagai Wapres RI, Tokoh Persatuan dan Jembatan Semua Kekuatan Bangsa

Berita Terbaru