Putusan MK Picu Keresahan Publik dan Coreng Pembangunan Demokrasi

- Jurnalis

Selasa, 17 Oktober 2023 - 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SiaranIndonesia.com- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan Capres-Cawapres mendapatkan berbagai respons negative dari masyarakat. Bahkan dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk apabila tidak dilakukan langkah preventif yang signifikan.

Pemerhati Isu-Isu Strategis, Prof dubes Imron Cotan mengemukakan pendapat bahwa berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia telah melakulan Gerakan sebagai respons atas putusan MK mengenai syarat Capres-Cawapres. Hal tersebut disampaikan dalam webinar nasional Moya Institute, tanggal 17 Oktober 2023 yang mengangkat tema ”MK : Benteng Konstitusi?”.

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2023 MK memutuskan bahwa Kepala Daerah atau Pejabat Negara dapat mendaftarkan diri sebagai Capres-Cawapres walaupun belum berusia 40 tahun.

“Deklarasi Juanda merupakan salah satu tanda bahwa publik menolak keras putusan MK terrsebut,” Ujar Prof Dubes Imron Cotan

“Ratusan tokoh dari berbagai kalangan dan termasuk dari kubu pendukung Presiden Joko Widodo menyatukan diri untuk bersama-sama menolak dan mengecam keras putusan yang dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi dan demokrasi”, lanjut Prof Imron Cotan.

Sementara itu, pada webinar yang sama Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menilai putusan MK terkait syarat Capres-Cawapres tersebut merupakan puncak kekeliruan yang dilakukan oleh MK. MK telah menjadi lembaga superbodi yang mampu melawan aturan apapun.

“MK sedang meampakkan diri mempromosikan kejahatan konstitusional untuk mengakomodasi kepentingan politik yang sangat bertentangan dengan kehendak rakyat”, Tegas Hendardi.

Sekretaris Umum Pengurus Pusat / PP Muhammadiyah, Abdul Mut’i menegaskan bahwa MK telah terang-terangan mencoreng demokrasi Indonesia yang pondasinya diletakkan oleh para pendiri bangsa serta disempurnakan secara berkesinambungan dalam setiap dinamika perjalanan Bangsa Indonesia.

“Putusan MK menjadi preseden buruk dalam sejarah perjalanan Bangsa Indonesia, dimana demokrasi dicoreng secara terbuka oleh lembaga negara yang diamanatkan rakyat sebagai penjaga marwah konstitusi tersebut,” tegas Abdul Mut’i

DIrektur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting / SMRC Sirojudin Abbas menilai MK juga telah menjadi agen politik untuk kepentingan electoral pihak tertentu dan tidak membutuhkan analisis mendalam untuk membuktikan hal tersebut.

“Putusan MK sudah semestinya dapat disimpulkan sebagai titipan kelompok tertentu dengan mengkebiri demokrasi” ujar Sirojudin Abas.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Tanggapi Isu Dugaan Skandal Amoral Menteri Agama, FGMI: Itu Fitnah Yang Sangat Keji
Pemprov DKI Jakarta Berangkatkan Ribuan Peserta Mudik Gratis 2025
Dr. Teguh: Pemerintah Harus Mendengarkan Suara Rakyat, Jangan Otoriter! Tolak UU TNI dan RUU Kejaksaan yang Mengkhianati Demokrasi!
5 Toko Busana Muslim di sekitar Sawangan Depok, Jawa Barat*
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gelar Seremonial Pemberangkatan Mudik Gratis 2025
STAR4Hire Luncurkan DreamLeap Program, Solusi Terobosan Karier Global Menuju Amerika Serikat dan Negara Maju
Zoom Seminar Program Ma’had Al Azhar (SMP-SMA) di Mesir Bersama Bimbel Primago Tahun 2025
PCNU Kota Depok dan Gus Yahya Berbagi 300 Paket Berbuka

Berita Terkait

Sabtu, 22 Maret 2025 - 03:58 WIB

Pernikahan Budak Pesek dengan Sepupu Nabi Muhammad Saw dan Islam tentang Keturunan Istimewa

Kamis, 6 Maret 2025 - 11:20 WIB

Ridwan Hisyam: Umrah, Kekuasaan, dan Resonansi Semesta

Senin, 10 Februari 2025 - 21:28 WIB

Membangun Generasi Tanpa Perundungan Melalui Humanitarian Seminar

Jumat, 6 Desember 2024 - 12:26 WIB

Masa Depan Demokrasi Keerom Pasca Pilkada 2024

Selasa, 19 November 2024 - 20:52 WIB

Pengamat : Elektabilitas Paslon Didukung Kekuasaan Bertumbangan, Publik Makin Cerdas Berpolitik

Minggu, 3 November 2024 - 11:00 WIB

Sujud & Cabup Kebumen Arif Sugiyanto Bisa Potensi Kena UUITE

Minggu, 20 Oktober 2024 - 16:31 WIB

Hati-Hati, Bansos Jadi Alat Politik di Pilkada Kebumen!

Minggu, 20 Oktober 2024 - 13:41 WIB

UMKM di 2024 Harus Memiliki Straregi Bisnis yang Dinamis dan Responsif

Berita Terbaru