Jakarta – Papua ibarat surga kecil yang turun ke bumi Indonesia. Metafor ini bukan tanmpa bukti empiris. Papu memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan pemandangan indah yang mampu membuat semua orang terkagum.
Keindahan Bumi Cenderawasih ini harusnya menjadi berkah bagi masyarakatnya. Namun, terdapat ragam persoalan yang membuat kekayaan alam itu tak kunjung teraktual. Pemerintahan Joko Widodo terus berupaya agar Papua setara dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.
Peran serupa juga mesti dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil. Berjejaring dengan berbagai kelompok kepentingan dan atau organisasi masyarakat sipil untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan di Papua menjadi keharusan.
Salah satu inisiasi konkrit dilakukan melalui pertemuan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan bersama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) serta Persekutuan Gereja -Gereja di Indonesia (PGI) sebagai elemen keumatan.
Pertemuan yang berlangsung di Graha Oikumene, Jakarta pada Senin (18/92023), perwira tinggi Kopassus tersebut menyampaikan materi “Peran Kodam Cenderawasih mewujudkan Papua yang Aman dan Sejahtera dengan Pendekatan Kristiani”.
Izak menekankan bahwa Kodam Cenderawasih berupaya untuk mengatasi masalah di Papua dengan pendekatan gereja.
“Pertumpahan darah di Papua harus segera dihentikan. Kami berharap gereja turut serta membantu TNI mewujudkan hal tekad itu,” tegas lulusan Akademi Militer 1990 ini.
Pangdam juga mengajak GAMKI dan GMKI untuk membantu dan membawa damai di Papua. Bagaimanapun, Papua sampai saat ini tetap menjadi bagian dari NKRI merupakan rancangan dan kebaikan Tuhan meski banyak pihak yang menginginkan perpecahan terjadi.
“Tugas pokok Kodam adalah membina wilayah untuk terciptanya stabilitas dan pembangunan demi kehidupan masyarakat”, imbuhnya.
“Kami mengajak gereja, GAMKI, dan GMKI untuk menjalankan misi penggembalaan kepada umat dan melihat ke depan demi terwujudnya kedamaian di Papua. Semoga pertemuan ini bisa menjadi langkah awal kerjasama pelayanan di Tanah Papua,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Philip Sinurat menyampaikan kalau diskusi dengan Pangdam XVII/Cenderawasih merupakan langkah awal untuk kerjasama GAMKI dengan TNI agar terwujudnya hal baik di Tanah Papua.
“GAMKI tersebar di seluruh provinsi Indonesia termasuk di Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah,” ungkapnya.
Menurut Sahat, komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait Brigade Serba Guna (Brigsena), satuan tugas bentukan DPP GAMKI dan Presiden sangat mendukung serta memberi arahan agar segera menghadap Panglima TNI untuk kerjasama dalam memberikan pelatihan dan wawasan kebangsaan.
“Program GAMKI untuk Papua berfokus menyediakan wadah pelatihan pemuda-pemudi asli Papua dengan nama Rumah Kemajuan agar dapat memanfaatkan jalur afirmasi mulai dari LPDP, TNI, Polri, dan lembaga lain,” tuturnya.
Rencana tersebut sudah dimulai, dibuktikan dengan diterimanya beasiswa Rp 100 juta untuk kader GAMKI asli Papua yang nantinya mendapat pelatihan kewirausahaan.
Selain itu, pelatihan Lemhanas hasil MoU DPP GAMKI sebelumnya diharapkan dapat diselenggarakan untuk Papua di Merauke, Papua Selatan.
Pada kesempatan yang sama, Majelis Pertimbangan GAMKI Willem Wandik yang juga Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua menyampaikan pentingnya semangat sinergitas TNI dan GAMKI sebagai bentuk dukungan sesama anak bangsa bagi Papua.
“Kami berterima kasih atas kesediaan Mayjen TNI Izak Pangemanan hadir dan sebagai momen pertama kalinya TNI berada di Graha Oikumene yang merupakan ruang bersama dengan elemen keumatan di Indonesia,” kata Wandik.
