Ketua Umum HMS Center Desak Pemerintah Jelaskan Pemanfaatan Utang Negara dan Dampak Terhadap Pembangunan Ekonomi

- Jurnalis

Sabtu, 9 September 2023 - 09:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Krisis ekonomi berkepanjangan dan lambannya pemulihan ekonomi, menunjukkan kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktek monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial.
Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berutang dan mempermanis istilah hutang luar negeri dengan bantuan luar negeri.

Celakanya, lagi utang luar negeri dari negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Tingkat kebocoran ini cukup signifikan bahkan memakan porsi yang cukup besar dari total anggaran pembangunan,” ujar Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Sabtu (9/9).

Dia menjelaskan pinjaman Bank Dunia untuk Indonesia banyak yang bocor di birokrasi Indonesia.

“Saya kira, persoalan utang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional,” tegasnya.

Hardjuno, menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta perlakukan lebih adil dari Bank Dunia.

Sebab selama ini Jokowi adalah presiden yang sangat hobi berutang dibandingkan dengan semua presiden Indonesia sebelumnya sejak Presiden Soekarno.

“Kan utang sudah jadi pilihan bahkan hobi dari pemerintahan Pak Jokowi. 10 tahun memerintah nambah utang Rp 5,125 triliun sehingga total utang kita sekarang Rp 7,787 triliun. Kan ini seperti seneng utang tapi giliran bayar ngeluh, minta perlakuan adil,” kata Hardjuno.

Semestinya, Jokowi menyusun rencana guna memastikan setiap rupiah utang yang diambil pemerintah benar-benar produktif sehingga bisa membayar utang dengan happy tanpa mengeluh.

Di mana-mana bahkan di level keluarga saja, utang harus selalu produktif.
“Utang 1 harus dapat 2 lebih, buat bayar utang beserta bunga dan sisanya laba usaha dari duit utang tadi.

Jangan mau utang tapi giliran ditagih susah. Ini namanya apa? Kita jadi mempertanyakan efektifitas dan produktifitas utang yang Jokowi ambil kalau caranya begini,” kata Hardjuno.

Sampai hari ini belum ada data konkret yang menunjukkan perubahan signifikan dalam penggunaan utang Indonesia.
Padahal rakyat Indonesia berhak mengetahui pemanfaatan utang Indonesia ini. Artinya, utang harus digunakan secara efisien untuk proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.
Namun sayangnya, utang banyak juga yang di korup.

“Berapa banyak kasus korupsi di infrastruktur. Menteri, bupati, sampai kades banyak dipenjara gara-gara infrastruktur yang duitnya dari utang,” papar Hardjuno.

Masifnya budaya korupsi ini menjadi pertanyaan rakyat Indonesia. Terutama, sejauh mana benefit utang ini dalam peningkatan pendapatan negara. Sebab, data menunjukkan bahwa sektor pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengumpulkan pendapatan yang cukup.

Menurut Hardjuno, dengan utang yang terus meningkat, risiko ketidakmampuan pembayaran utang negara menjadi semakin besar.

“Dan ini sangat berbahaya bagi bangsa ini kedepannya,” jelasnya.

Hardjuno juga mengkritik kurangnya transparansi dalam penggunaan dana yang diterima dari, misalnya, Bank Dunia saja. Untuk itu, dia mendesak pemerintah menjelaskan pemanfaatan utang ini serta bagaimana dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Dan Jokowi musti jelaskan sebelum pemerintahannya berakhir,” papar Hardjuno.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Berkomitmen Untuk Terus MengEMASkan Indonesia, Pegadaian Cetak Laba 5,85 Triliun Selama Tahun 2024
Kirim Uang Keluar Negeri Melalui Pegadaian Digital Saja
CSR RS PKU Kutowinangun Sasar Tukang Becak, Sopir Ambulance dan UMKM
Parepare Ekspor Cangkang Sawit 5.194 Ton
Hadiah Tahun Baru 2025, Pegadaian Dapat Restu OJK untuk Kembangkan Bisnis Emas
Naikan PPN 12%, PAN Nilai Prabowo Berpihak Kepada Rakyat Kecil
Meski Diguyur Hujan, Kampanye Supian-Chandra Membludak
Gurīn Energy Tunjuk Retno Marsudi Jadi Direktur

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 23:28 WIB

Ketua Gerakan Santri Mengabdi: Pemangkasan DAK dan DAU Jadi Pemicu Optimalisasi Kapasitas Daerah

Senin, 10 Februari 2025 - 10:40 WIB

BMI Dukung Penuh AHY Untuk Kembali Pimpin Demokrat

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:28 WIB

Waketum ABDSI, Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:24 WIB

Ketua JMSI Papua Tengah Hadiri Fortune Indonesia Summit 2025

Selasa, 4 Februari 2025 - 18:53 WIB

Hingga Kini, SK Pelantikan DPRD Kab Nduga Belum Diproses Biro Hukum Provinsi

Minggu, 2 Februari 2025 - 16:58 WIB

Brighton Real Estate Luncurkan Tiga Inovasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Industri Properti Indonesia

Sabtu, 1 Februari 2025 - 15:47 WIB

Keluarga Besar Karanganyar Roma Dukung Pejuang Mata Uang Rupiah Jadi Pahlawan Nasional

Jumat, 31 Januari 2025 - 21:21 WIB

BUMP dan Crew 8 ke Wamentrans Viva Yoga: Silaturahmi untuk Memberdayakan Petani Transmigran

Berita Terbaru