Blitar, Siaran Indonesia – Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang lebih popular disebut Empat Pilar MPR RI, merupakan kegiatan resmi MPR. Kegiatan ini merupakan perintah dari UU. No. 17 Tahun 2014. Sosialisasi bisa diselenggarakan di komplek gedung wakil rakyat maupun di berbagai tempat lain seperti sekolah, kampus, pesantren, dan di perkampungan masyarakat.
Peserta sosialisasi bisa dari berbagai kalangan, ada pelajar, mahasiswa, santri, guru, buruh, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Seluruh rakyat berhak mendapat sosialisasi.
Demikian disampaikan anggota MPR RI M. Sarmuji saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar pada Minggu 23 Juli 2023.
Lebih lanjut dikatakan, sosialisasi merupakan kegiatan yang dipentingkan agar warga bangsa paham dan mengerti dasar dan pilar-pilar bangsanya. “Jangan sampai warga bangsa tidak paham tentang negerinya, apalagi para tokohnya. Karena di Indonesia yang paternalistik ini, rakyat mengikuti keteladanan para tokoh dan para Pemimpin”terangnya.
Ketua Komisi IV DPR RI mengungkapkan bangsa Indonesia masih memegang prinsip paternalisme. Dijelaskan dari prinsip itu bahwa masyarakat dalam berperilaku akan bertauladan atau merujuk pada tokoh-tokoh panutan.
Tokoh-tokoh itu merupakan tokoh penting sehingga ditiru dalam keseharian. “Nah kalau tokoh yang ditiru memberantas korupsi maka rakyat juga akan melawan korupsi”, tuturnya. “Kalau tokoh yang dianut mempersatukan bangsa, maka rakyat tidak akan berkonflik”, tambahnya.
Bila berbicara tentang Empat Pilar MPR, bangsa ini akan mendapatkan ketauladanan yang diwariskan oleh Bapak dan Ibu Bangsa. Bapak dan Ibu Bangsa menurut Politisi Golkar itu adalah mereka yang terlibat langsung melahirkan Indonesia Merdeka, seperti mereka yang terlibat dalam keanggotaan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Panitia 9 maupun PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”
Dari 67 anggota, 2 di antara mereka adalah perempuan. Mereka yang berada di sana sangat terpelajar. Dua Perempuan tersebut juga demikian. Roro Soekaptinah, ia berasal dari Jogjakarta. Ia merupakan aktifis Aisyiyah dan menjadi anggota Kongres I Wanita 1928.
Perempuan satunya lagi bernama Maria Ulfa Santoso. Maria Ulfa merupakan perempuan pertama di Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum. Dirinyalah yang mengusulkan HAM dalam UUD. Ia merupakan Menteri Kesejahteraan Sosial pertama. “Dua perempuan itulah antara lain para Ibu Bangsa”, ujarnya.
“Bapak dan Ibu Bangsa itu memberikan ketauladanan yang luar biasa”, ujarnya.
Mereka adalah orang-orang yang terdidik. Ada yang sekolah di Belanda, Kairo, Mekkah, dan perguruan tinggi yang hebat lainnya, ada yg belajar di Indonesia, di Pesantren ada juga yang autodidak. Bapak dan Ibu Bangsa itu ada yang Muslim, non-Muslim, berpaham kebangsaan, dan ragam latar lainnya.
Dari BPUPK, Panitia 9 dan PPKI yang anggotanya beragam, lahirlah produk yang luar biasa yakni Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Bayangkan kalau di antara mereka ada yang ngotot untuk menjadikan agama, etnis, orientasi politik dan pahamnya sendiri untuk dasar negara, pasti tak akan lahir Indonesia dan NKRI seperti yang kita kenal sekarang ini”paparnya.
Dari sikap yang demikian, Sarmuji menyebut Bapak dan Ibu Bangsa memberi tauladan bahwa kita beragam namun bisa hidup bersama dan bergotongroyong dalam NKRI. Pada tahun politik ini masyarakat diminta bijak, dan selalu mencotoh para pendiri bangsa dalam berpolitik. “Bijak dalam politik artinya mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya,” ucapnya.
