Ketum HMS Minta Satgas BLBI Eksekusi Hak Tagih Obligor dan Debitor

- Jurnalis

Kamis, 23 Februari 2023 - 13:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com – Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho meminta Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) agar fokus mengeksekusi hak tagih kepada para obligor dan debitor yang mengemplang uang rakyat puluhan tahun. Langkah tegas sangat diperlukan mengingat mereka tidak punya niat sama sekali menyelesaikan kewajibannya kepada negara.

“Saya kira, bangsa ini tidak boleh tunduk pada mereka (konglomerat hitam_red) yang nyata-nyata telah membuat bangsa ini hancur. Ingat, mereka ini mengisap darah rakyat lewat uang pajak yang telah dibayarakan kepada negara. Dan tatkala mereka sudah kembali kaya raya, rakyat dilepehin,” ujar Hardjuno Wiwoho di Jakarta, Kamis (23/2).

Menurutnya, salah satu persoalan yang hingga kini belum tuntas yakni soal dugaan adanya hak tagih negara kepada pemilik lama BCA yakni Anthony Salim dan Keluarga sejak 1998 sampai dengan 2023.

Masalah ini menjadi bertambah runyam setelah pemerintah menjual salam di BCA melalui program divestasi kepada konsorsium Farallon Capital pada 2002 lalu dengan harga saham yang sangat murah atas intervensi Dana Moneter Internasional (IMF).

“Mengapa tak ada satupun pihak yang benar-benar berani mengusut hingga tuntas kasus BLBI BCA ini. Dan saya kira, negara ini tidak boleh tunduk dan kalah sama Anthony Salim Cs,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD, AALanyalla Mahmud Mattalitti dan tiga Wakil Ketua yakni Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan B. Najamudin sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait hasil kerja Pansus BLBI DPD RI.
Butir kedua rekomendasi tersebut menegaskan Pansus BLBI DPD menemukan adanya ketidakwajaran (irregularity) dalam proses penjualan aset BCA dari BPPN kepada pembeli baru.
Sedangkan butir ketiga, Pansus BLBI DPD menemukan adanya ketidakwajaran saat BCA dikelola oleh tim kuasa direksi yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Berdasarkan MSAA dan Audit Investigasi BPK 2000- 2004, diduga ada tidak kurang dari 198 triliun rupiah dengan jaminan perorangan atau personal quarantee,” kata Hardjuno.

Hardjuno menyayangkan Satgas BLBI terus menyebut sejumlah angka hingga Rp 28 triliun atas aset sitaan sejumlah obligor.
Padahal, aset tersebut belum terjual. Hal itu berpotensi bisa mengulang kesalahan BPPN dulu saat menyita aset obligor BLBI ini.

“Namun ketika dijual harganya tidak sampai 10 persen dari nilai awal atau yang dijaminkan,” tegasnya.

Kembali Hardjuno mengingatkan poin rekomendasi Keempat, Pansus BLBI DPD yang menyatakan bahwa hasil temuan audit BPK mengenai temuan BLBI belum ada tindak lanjut oleh pemerintah.

Padahal, hasil audit BPK terkait temuan BLBI tersebut diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi.

“Maka lebih penting Satgas fokus pada eksekusi hak tagih agar upaya yang mereka lakukan lebih efektif dan bisa memberikan hasil pengembalian kerugian negara,” sarannya.

“Dan bukan memburu aset dan mengklaim telah mengamankan senilai puluhan triliun. Klaim tersebut justru terkesan semu, karena aset yang disita langsung divaluasi, bukan berdasarkan harga jual yang bisa langsung disetorkan ke kas negara,” pungkas Hardjuno.

Komentar Facebook

Berita Terkait

PKBM PRIMAGO INDONESIA ikut Memeriahkan Lebaran Depok 2024 dengan Penampilan Drama Budaya
Inginkan Perubahan, Bima Arya Dukung SS
Ajukan CLTN Supin Suri Mundur Dari Jabatan Sekda
Jamaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 29 Zulkaidah, Ada Sanki Berat Bagi PPIU dan Jamaah Jika Dilanggar
Masuk Kedai Tuli, Kemenag Kota Gorontalo Layak Zona Integitas
Jadikan Undip Milik Bersama, Rektor Suharnomo Jaring Aspirasi Mahasiswa
Jemaah Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
Mohammad Idris: Pemkot Depok Tanggung Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus 

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 10:11 WIB

MI Mumtaza Islamic School Pondok Cabe Gelar Goes To Jogja bersama Dirgantara AIA Tour Travel

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:28 WIB

Ngubek Empang, Tradisi Lebaran Betawi Depok Simbol Kebersamaan

Sabtu, 11 Mei 2024 - 13:34 WIB

SMP Sumbangsih Pasar Minggu Adakan Goes to Bandung Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Kamis, 9 Mei 2024 - 18:32 WIB

SMK Arrahman Depok Kunjungan ke Bandung Bersama Dirgantara AIA Tour Travel

Selasa, 7 Mei 2024 - 10:26 WIB

SMA Pelita Depok Adakan Goes To Bandung bersama Dirgantara AIA Tour Travel

Senin, 12 Februari 2024 - 10:30 WIB

SMK Tirtajaya Depok Kunjungan Industri ke Jogja dengan Dirgantara AIA Tour Travel

Selasa, 6 Februari 2024 - 09:41 WIB

SMK Annur Depok Kunjungan Industri ke Bandung dengan Dirgantara AIA Tour Travel

Senin, 5 Februari 2024 - 13:45 WIB

Umrah Murah Cuma Rp 22 Juta, Begini Syaratnya

Berita Terbaru

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto dalam upacara 17-an bulan Februari dan pembinaan ASN Pemkab Kebumen, di Lapangan Setda Kebumen, Jumat (17/2/2023). (Foto : Kebumenkab.go.id)

Daerah

Bupati Kebumen Sebut Larangan Study Tour Terlalu Berlebihan

Selasa, 21 Mei 2024 - 19:39 WIB

Daerah

Inginkan Perubahan, Bima Arya Dukung SS

Senin, 20 Mei 2024 - 20:39 WIB

Daerah

Ajukan CLTN Supin Suri Mundur Dari Jabatan Sekda

Senin, 20 Mei 2024 - 20:34 WIB