Nasional Corruption Watch Minta Ketua KPK Tarik Surat Pengembalian Deputi Penindakan dan Dirdik ke Korps Bhayangkara Polri

- Jurnalis

Rabu, 15 Februari 2023 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com – Nasional Coruption Watch (NCW) meminta kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk menarik surat pengembalian Deputi Penindakan dan Dirdik ke Korps Bhayangkara karena terindikasi di intervensi dan otoriter.

Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna mengatakan, KPK saat ini sedang dalam keadaan darurat dalam hal penindakan korupsi atas terjadinya hal tersebut.

Menurut Hanifa, KPK tidak bisa memulangkan Irjen Karyoto selalu Deputi Penindakan dan Eksekusi dan Brigjen Endar Priantoro selaku Direktur Penyelidikan ke Polri melalui surat rekomendasi Ketua KPK Firli Bahuri untuk promosi jabatan.

“Harusnya kapolri yang meminta, padahal Kapolri tidak pernah meminta promosi kepada mereka, tapi ini sebaliknya Ketua KPK mengembalikan ke Polri dalam rangka promosi, ini sesuatu yang aneh. Apakah Ketua KPK lebih tau di tubuh Polri dibanding Kapolri sendiri?, ” ucapnya, Rabu (15/2/2023).

Hanifa menambahkan, pengembalian pegawai KPK ke instansi hanya bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran kode etik atau masa penugasannya telah selesai.

Ia juga menduga adanya intervensi karena beredar kabar terkait dengan kasus Formula E yang saat ini sedang ditangani oleh KPK.

“Jika penarikan ini ada kaitannya dengan penindakan kasus formula E, maka tindakan Firli merupakan suatu hal yang berbahaya. Sebab, penarikan ini menjadi bentuk persoalan non hukum yang mengintervensi penegak hukum,”ucapnya.

Hanifa juga meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar Ketua KPK menarik kembali surat rekomendasi tersebut.

“Mengingat loyalitas pegawai KPK itu bukan kepada pribadi pimpinan, melainkan kepada sistem, maka mereka harus menolak perintah pimpinan yang bertentangan dengan SOP, peraturan perundang-undangan, maupun kode etik,” sambungnya.

Menurut Hanifa, KPK seharusnya fokus kepada penegakan korupsi agar bekerja lebih efektif dan efisien bukan memperkecil ruang gerak.

“Saat ini kami sedang dalam upaya menguatkan KPK dalam memberantas korupsi,”pungkasnya.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Kemenag: Kuota Prioritas Lansia Sebesar 5 Persen Tidak Terserap Semua
Islamadina Bayana, Aktif Beri Bantuan di Dalam dan Luar Negeri
Menuju Indonesia Emas 2045, Tia Rahmania Sebut Tantangan Perempuan Makin Banyak
Nelayan Tidak Melaut, Babinsa Koramil-02 Penjaringan Ajak Berkebun Urban Farming
Supian Suri Sedang Trending, Difollow Bareng-Bareng
Ketum APTIKNAS: Selamat Ulang Tahun BNPT RI Ke-14
Menteri Agama Lantik Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Menjadi Kepala Kanwil Kemenag DIY
Hattrick, Kemenag di Era Gus Men Raih Tiga Kali WTP

Berita Terkait

Sabtu, 8 Juni 2024 - 15:08 WIB

Relawan Indonesia: Gaza Sangat Membutuhkan Tenaga Medis

Selasa, 4 Juni 2024 - 09:10 WIB

Palestina Kian Memburuk, Menlu Retno Sampai 6 Prioritas Dukungan Indonesia

Rabu, 15 Mei 2024 - 19:24 WIB

Pengaruh AS Melemah, Dunia Butuh Penyeimbang China

Rabu, 8 Mei 2024 - 16:38 WIB

MER-C Desak Israel Segera Hentikan Serangan ke Rafah Gaza Selatan

Minggu, 28 April 2024 - 12:49 WIB

Pengurus Kwarnas Budy Sugandi Hadiri 11th Asia-Pacific Regional Scout Leaders Summit di Bangkok

Minggu, 31 Maret 2024 - 08:52 WIB

Bantu Pengungsi Palestina di Yordania, Para Relawan Indonesia Bentuk Care PETRA

Kamis, 28 Maret 2024 - 00:18 WIB

Resolusi DK PBB Tak Dihirau Israel dan Lanjutkan Pembantaian

Selasa, 5 Maret 2024 - 10:43 WIB

Melihat Wajah Mewah TIMNAS, Misi Lolos Round 2 Kualifikasi World Cup Bisa Tercapai

Berita Terbaru

Daerah

Supian Suri Sedang Trending, Difollow Bareng-Bareng

Kamis, 18 Jul 2024 - 05:34 WIB