Pakar Hukum Bisnis UGM: Kegentingan Perppu Cipta Kerja Merupakan Diskresi Presiden

- Jurnalis

Selasa, 31 Januari 2023 - 20:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com- Persoalan kegentingan memaksa pada UU Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden. Dalam hal ini merupakan upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk ke dalam situasi stagflasi (krisis). Demikian ditegaskan pakar hukum bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Nindyo Pramono kepada media hari ini.

“Tentang kegentingan memaksa tentu merupakan diskresi yang menjadi ruang lingkup kewenangan Presiden. Penetapan Perppu diputuskan Presiden, agar Indonesia tidak masuk ke dalam situasi krisis,” jelas Nindyo.

Untuk itulah, menurut Nindyo, tindakan antisipatif dengan Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tersebut merupakan tindakan yang tepat. “Tanpa harus menunggu untuk terjadi krisis dahulu, baru kita semua ”kelabakan” agar keluar dari krisis. Belum lagi jika terulang situasi _chaos_ seperti 1997-1998,” kata Nindyo.

“Karena saya yakin, jika kita mau berpikir arif dan bijaksana, tentu tak ada satupun anak bangsa yang menghendaki peristiwa 1997-1998 terulang kembali,” imbuhnya.

Nindyo bahkan mencatat, beberapa Perppu sebelumnya juga sama sekali tak menjelaskan soal kegentingan memaksa. Pertama, Perppu Nomor 1/1998 tentang Perubahan UU tentang Kepailitan. Perppu ini lahir di tengah krisis pada 1997/1998 dimana persoalan ‘kegentingan memaksa’ saat itu sangat bernuansa pertimbangan ekonomi.

“Ketika itu Pemerintah menghabiskan dana talangan Rp600 Triliun, tak pernah mengatakan tegas bahwa negara dalam keadaan darurat (_staad noodrechts_),” jelas Nindyo.

Kedua, Perppu No 1/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas juga tak menyebut adanya kegentingan memaksa. Ketiga, Perppu No 1/2004 tentang Perubahan UU No 41/1999. Tak ada satu pun kalimat yang menyatakan adanya kegentingan memaksa sehingga keluar Perppu ini.

Keempat, Perppu No 1/2014 yang membatalkan UU No 22/2014 tentang Pilkada, sama sekali juga tak menjelaskan adanya kegentingan memaksa. Alasan yang dipakai, UU No 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur mekanisme pilkada secara tak langsung melalui DPRD telah mendapatkan penolakan luas dari rakyat.

Di sisi lain Nindyo mengatakan, kehadiran Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai penting bagi kepentingan iklim investasi yang selama ini selalu tertinggal dari negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam.

Hal itu disebabkan karena berbelit-belitnya prosedur perizinan di Indonesia seakan sudah menjadi permasalahan yang tidak menarik minat investasi di Tanah Air.

“Secara obyektif, birokrasi perizinan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan investasi melalui kemudahan berusaha,” kata Nindyo.

Nindyo mengatakan, investor kerap menuntut beberapa fasilitas antara lain, pertama, peraturan perundang-undangan yang konsisten dan menjamin kepastian hukum dalam jangka panjang. Kedua, prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

“Ketiga, jaminan terhadap investasi serta proteksi hukum hak kekayaan intelektual (HKI) dan terakhir sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain komunikasi, transportasi, perbankan, dan asuransi,” pungkas Nindyo.

Komentar Facebook

Berita Terkait

PKBM PRIMAGO INDONESIA ikut Memeriahkan Lebaran Depok 2024 dengan Penampilan Drama Budaya
Inginkan Perubahan, Bima Arya Dukung SS
Ajukan CLTN Supin Suri Mundur Dari Jabatan Sekda
Jamaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 29 Zulkaidah, Ada Sanki Berat Bagi PPIU dan Jamaah Jika Dilanggar
Masuk Kedai Tuli, Kemenag Kota Gorontalo Layak Zona Integitas
Jadikan Undip Milik Bersama, Rektor Suharnomo Jaring Aspirasi Mahasiswa
Jemaah Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
Mohammad Idris: Pemkot Depok Tanggung Biaya Perawatan Korban Kecelakaan Bus 

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 10:11 WIB

MI Mumtaza Islamic School Pondok Cabe Gelar Goes To Jogja bersama Dirgantara AIA Tour Travel

Jumat, 17 Mei 2024 - 21:28 WIB

Ngubek Empang, Tradisi Lebaran Betawi Depok Simbol Kebersamaan

Sabtu, 11 Mei 2024 - 13:34 WIB

SMP Sumbangsih Pasar Minggu Adakan Goes to Bandung Bersama Dirgantara AIA Tour Travel Depok

Kamis, 9 Mei 2024 - 18:32 WIB

SMK Arrahman Depok Kunjungan ke Bandung Bersama Dirgantara AIA Tour Travel

Selasa, 7 Mei 2024 - 10:26 WIB

SMA Pelita Depok Adakan Goes To Bandung bersama Dirgantara AIA Tour Travel

Senin, 12 Februari 2024 - 10:30 WIB

SMK Tirtajaya Depok Kunjungan Industri ke Jogja dengan Dirgantara AIA Tour Travel

Selasa, 6 Februari 2024 - 09:41 WIB

SMK Annur Depok Kunjungan Industri ke Bandung dengan Dirgantara AIA Tour Travel

Senin, 5 Februari 2024 - 13:45 WIB

Umrah Murah Cuma Rp 22 Juta, Begini Syaratnya

Berita Terbaru

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto dalam upacara 17-an bulan Februari dan pembinaan ASN Pemkab Kebumen, di Lapangan Setda Kebumen, Jumat (17/2/2023). (Foto : Kebumenkab.go.id)

Daerah

Bupati Kebumen Sebut Larangan Study Tour Terlalu Berlebihan

Selasa, 21 Mei 2024 - 19:39 WIB

Daerah

Inginkan Perubahan, Bima Arya Dukung SS

Senin, 20 Mei 2024 - 20:39 WIB

Daerah

Ajukan CLTN Supin Suri Mundur Dari Jabatan Sekda

Senin, 20 Mei 2024 - 20:34 WIB