Siaranindonesia.com – Krisis iklim telah menjadi momok pertanian global, merubah produksi dan sistem pangan. Saat yang sama permintaan pangan juga terus bertambah, sementara variabel iklim terus berfluktuasi dan kapasitas petani untuk beradaptasi atas perubahan iklim masih rendah.
Peningkatan produksi pertanian akan menemukan tantangan baru, tidak bisa dianggap remeh. Krisis iklim telah terbukti berdampak pada produksi pertanian.
Untuk menyebarluaskan temuan riset tersebut dan input ide-ide dari ragam pihak, DPP Pemuda Tani HKTI bekerjasama dengan Yayasan Indonesia Cerah menyelenggarakan Diskusi Publik, Kamis/19 Januari 2023. Di Hotel Fofyan, Tebet, Jakarta Selatan.
Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI Rina Sa’adah mengatakan bahwa langkah mitigasi dan penanganan dampak krisis iklim pada pertanian relatif rendah dan kalaupun ada belum merata.
“Misalnya ketika La Nina terjadi, sawah yang siap panen terdampak banjir, atau gabah yang dihasilkan memiliki kadar air yang tinggi sehingga berdampak pada harga jual. Sebaliknya ketika El Nino, petani gagal panen dikarenakan sawah tidak mendapatkan pasokan air yang cukup (keterbatasan) terutama saat musim tanam kedua,” ucap Rina Sa’adah.
Dengan demikian, lanjut Rina, tantangan peningkatan produksi pangan beras akan menemukan tantangan baru.
“Krisis iklim telah terbukti berdampak pada produksi dan juga diamini dalam Laporan ini bahwa kenaikan muka air laut terbukti mempengaruhi dengan berkurangnya 3,5 juta ton produksi beras, setara dengan pemenuhan beras untuk 17,7 juta orang,” sambungnya.
Belum lagi, tantangan pendanaan dan dukungan yang tidak memadai untuk mengimplementasikan kebijakan, kampanye, dan menciptakan kesadaran iklim, melakukan penelitian dan memberikan dukungan untuk petani.
Masalah lainnya adalah inkonsitensi kebijakan, kurangnya kemauan politik dan dukungan dari kementrian/lembaga terkait, dan kesulitan meyakinkan pembuat kebijakan karena mereka menganggap pertanian cerdas iklim bukan masalah politik.
“Menurut hemat saya, ada beragam faktor yang membuat perubahan iklim dalam kausalitasnya dengan pertanian di Indonesia, mulai dari arus utama kebijakan pembangunan pertanian, yang belum sepenuhnya mempromosikan pertanian cerdas iklim sebagai paket kebijakan strategis nasional,”katanya.
Hal yang sama juga terjadi di level petani, tingkat kesadaran untuk menanam varietas tanaman yang berbeda dalam satu hamparan juga masih rendah, masih dominan monokultur, konservasi tanah dan air juga masih rendah. Padahal salah satu strategi adaptasi mengurangi dampak variabilitas iklim adalah dengan mengurangi pertanian monokultur atau penggunaan varietas yang toleran pada kekeringan, rendaman dan pemanfaatan varietas unggul rendah emisi.
Tentunya ada banyak variabel lain seperti makin maraknya alih fungsi hutan (illegal loging), pertanian berpindah terkhusus di luar Jawa, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan dan sebagainya.
“Pemuda Tani HKTI berharap Kementerian atau lembaga terkait betul-betul serius untuk memitigasi dan menempuh langkah adaptasi perubahan iklim yang responsive agar produksi pertanian padi tidak jatuh lebih dalam dan kedaulatan pangan nasional terganggu,” ucapnya.
Oleh karena itu, sesegera mungkin Pemerintah harus mempromosikan pertanian cerdas iklim sebagai strategi adaptasi. Untuk itu diperlukan ketersediaan kebijakan, asesmen yang tepat akan tantangan yang dihadapi, dan peta jalan penyerapan pertanian cerdas iklim ke dalam praktik pertanian di Indonesia.
Disini perlunya pendekatan kapasitas dan kerentanan sebagai kerangka kerja yang secara kritis mempertimbangkan peran, tanggung jawab, dan dinamika kekuasaan sembari berupaya memenuhi kebutuhan sosial komunitas tertentu menjadi relevan untuk diangkat menjadi cara pandang pemangku kebijakan termasuk petani. Salah satu kekuatan pendekatan kapasitas dan kerentanan adalah mendorong perspektif jangka panjang – keberlanjutan.
Misalnya bagaimana penerapan inovasi teknologi untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti mengkombinasikan pupuk kimia dan organik, atau pemupukan hijau yang tepat dengan memanfaatkan berbagai sisa tumbuhan atau kotoran hewan. Kombinasi kekuatan petani, penyuluh, dan ilmuwan menjadi sangat penting dalam pengembangan pertanian cerdas iklim.
“Bahwa peta jalan hal yang dapat ditempuh pemangku kepentingan adalah kampanye kesadaran dan advokasi yang kuat untuk menyoroti dampak krisis iklim serta menggarisbawahi manfaat pertanian cerdas iklim.
Hal ini dapat dicapai melalui inovasi media penyuluhan dengan memanfaatkan teknologi seperti memasukan materi penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang pertanian cerdas iklim dan inovasi apa saja yang bisa dilakukan, revisi kurikulum sekolah di semua tingkatan untuk menciptakan pengetahuan yang lebih besar tentang pertanian cerdas iklim.
Menurutnya, sekolah pertanian di sekolah negeri dan swasta patut dipertimbangkan, pengenalan penanaman dan pengelolaan pohon di perguruan tinggi, isu-isu konservasi tanah, konversi limbah, dan peduli lingkungan menjadi bagian dari kurikulum, revitalisasi program pengembangan pertanian dan intervensi kebijakan dan anggaran di semua kantor pemerintahan yang terkait dengan Pertanian, revitalisasi peneliti-penyuluhan-petani, terutama terkait sumber daya manusia, dan pelatihan penyuluh secara berkala, menegakan peraturan yang sudah ada yang mendukung pertanian cerdas iklim dan membuat aturan baru yang lebih komprehensif serta mencegah pertanian berpindah-pindah, dan penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging. Selain itu, penguatan informasi prakiraan cuaca yang memadai melalui media, khususnya dalam kredit karbon dan perubahan pola pikir bahwa pertanian cerdas iklim adalah usaha yang menguntungkan di masa depan.
Tentu juga diperlukan kemitraan dan koordinasi antara pihak, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di masing-masing provinsi, kabupaten/kota dan termasuk organisasi Profesi, Perguruan Tinggi serta Civil Society Organization (CSO) karena kunci keberhasilan ada pada komitmen dan kemitraan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah Adhityani Putri mengatakan, krisis iklim yang mengancam produksi beras dan Kedaulatan Pangan Indonesia dapat dicegah dengan berbagai cara.
“Misalnya dengan mengurangi gas emisi karbon, efek rumah kaca dan lainnya,”ucapnya.
Ia pun berharap, Pemerintah maupun pihak terkait secara cepat untuk menangani krisis iklim yang mengancam produksi beras dan Kedaulatan Pangan.
Dalam acara diskusi publik ini, hadir narasumber
1. Prof. Dr. Edvin Aldrian, M.Sc (Tim Penulis & IPCC WGI)
2. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.PA (Anggota Komisi VI DPR RI)
3. Dr. Mortaza A Syafinuddin Hammada, M. Si (Peneliti Lingkungan & Akedemisi)
4. Dr. Asmarhansyah, S.P. M.Sc (Koordinator Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian/BBSDLP Kementrian Pertanian RI)
5. Dr. Ir. Budi Waryanto, M.Si (Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional RI)
Para narasumberpun menerima penghargaan atas diskusi ini.
