Siaranindonesia.com – Praktik politik uang atau jual beli suara dengan memberikan sejumlah uang kepada warga supaya memilih nomor yang diminta, dapat menodai proses berjalannya pilkades terutama pada tahap pemungutan suara.
“Sering terjadi itu politik uang yang merusak perolehan suara. Asalnya warga mau pilih calon A jadi berubah milih calon B,” ucap Tedy.
“Masalah politik uang itu bukan hanya di daerah, tapi hampir menyeluruh. Kalau orang yang bersangkutan, yang punya kewenangan dan kebijakan membiarkan, maka orang akan berfikir selama punya uang maka berebut apapun juga bisa, khususnya pada momen pilkades,” tambah Tedy.
Dalam pemaparannya, Tedi menuturkan, Bupati karo, Cory Sriwaty Sebayang harus mempunyai ketegasan dalam menyikapi persoalan pilkades yang banyak diperbincangkan karena dianggap perolehan suaranya tidak murni.
Dia melanjutkan, apabila terdapat kades terpilih yang melakukan praktik jual beli suara hingga menggunakan tindak premanisme pada proses pilkades, maka ujar tedi lebih baik diganti dengan pelaksana tugas (plt) sebagai pemimpin desa yang ditunjuk langsung oleh pihak Pemda Karo.
“Cuman dalam hal ini yang jelas dugaan politik uang membuat orang tidak puas dengan hasil perolehan suara. Dugaan ini harus ditindak sesuai peraturan bupati, kan ada aturannya,” kata Tedy.
“Lebih baik lakukan pemilihan ulang. Kalau seperti itu berani enggak calonnya mengeluarkan biaya untuk pemilihan ulang. Kalau pemenang (calon terpilih) ini murni karena simpatisan, menurut saya dia tidak usah khawatir, gak usah takut. Kalau memang menangnya murni dengan jujur,” tambahnya.
Tedy menyarankan, jika memang tidak dilakukan pemilihan ulang, maka pihak Pemda Karo harus bertindak tegas baik mengganti kades terpilih dengan Pejabat Sementara (Pjs) atau Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa.
Hal itu menurutnya merupakan langkah bijak pihak Pemda Karo dalam menyikapi persoalan dugaan-dugaan kecurangan pada momen pilkades sekaligus meredam emosi dan kebingungan warga terhadap hasil perolehan suara yang juga dianggap tidak murni.
