Siaranindonesia.com – Upaya pemberantasan korupsi era Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin masih belum menunjukan performa terbaiknya. Padahal, sebagaimana naskah akademik yang dikeluarkan para ahli dengan judul “Surat Terbuka Kepada Presiden terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi” pembangunan tidak akan tercapai jika praktik korupsi marak di Indonesia.
Tentu kita tau Pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. korupsi terus terjadi menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Anggaran negara yang seharusnya di gunakan untuk kepentingan negara serta untuk kesejahteraan masyarakat masih saja di gerus habis oleh para komperador.
Bung Chairul Selaku Presdium Sentral Kajian Strategis menilai kerugian negara akibat korupsi meningkat sangat signifikan. nilai kerugian negara mencapai Rp 26,83 triliun di tahun 2021 Akhir (Naik 47,6 %), kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif.
Apa kabar KPK bagaimana masalah Pada Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Ditjen KA Kemenhub), Berbagai sektor kebutuhan fisik telah maksimal menyerap dana baik prasarana maupun sarana, namun perbaikan tak kunjung selesai sesuai perencanaan, Justru tingkat kebocoran anggaran diduga semakin tinggi dan tidak jelas pertanggung jawabannya.
Contohnya dugaan korupsi pembiayaan Sarpas pada kereta api Infrastructure Maintenance dan Operation (IMO) serta Publik Service Obligation (PSO) yang pendanaanya trilyunan rupiah.
Siapa Kasatker Pengembangan Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian, bagaimana dengan anggaran Rp 1,65 trilyun yang dikelola.
Siapa David Sujito? … kemana massa yang melukan protes terhadap pembiayaan sarana dan prasarana kereta Api. Mengapa Redup Padahal Protes massa terkait maraknya korupsi yang di lakukan kencang, ketua KPK Perlu di desak agar melakukan audit forensik di tubuh kemenhub khususnya Ditjend perkeretaapian sebagai langkah penyelesaian KKN.
Bongkar Pertemuan Setengah kamar yg di lakukan oleh David Sujito (terkait dengan fee Proyek), dugaan kuat telah menggandakan anggaran pembuatan terowongan kereta api, tetapi ia lolos dari jeratan hukum dan justru diberikan jabatan kembali sebagai Satker saat ini.
KPK, Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Harus di Pressure dengan Aksi Massa Sehingga Bisa turut andil dalam penyelesain Perkara KKN.” Tangkap David sujito
