Jajaran yang Tidak Sanggup Kembalikan Kepercayaan Publik Bakal Dievaluasi Kapolri

- Editor

Rabu, 19 Oktober 2022 - 10:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengingatkan, bila jajarannya tidak sanggup meraih lagi kepercayaan publik, maka sebagai pimpinan, dia tak akan segan melakukan evaluasi terhadap siapa pun.

“Saya akan ikut, saya akan awasi. Dan yang tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu saya akan lakukan evaluasi,” kata Listyo saat melantik 16 perwira tinggi di Mabes Polri.

Listyo menugaskan kepada para kepala kepolisian daerah atau Kapolda itu buat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Saya titipkan kepada rekan-rekan semua kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujar Listyo Sigit Prabowo.

Pada pelantikan itu, ada sembilan Kapolda dan dua penjabat utama di lingkungan Mabes Polri.

“Saya titipkan kepada rekan-rekan semua kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” kata Sigit.

Dia berpesan sebagai insan Korps Bhayangkara, para Kapolda juga pejabat utama Polri yang baru dilantik harus bisa menjalankan tugas pokok melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan sangat baik.

Sembilan Kapolda yang dilantik yakni, Irjen Midi Siswoko sebagai Kapolda Maluku Utara. Irjen Suwondo Nainggolan sebagai Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Irjen Toni Harmanto sebagai Kapolda Jawa Timur (Jatim). Irjen Albertus Rachmad Wibowo sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Berikutnya Irjen Rusdi Hartono sebagai Kapolda Jambi. Brigjen Andi Rian R. Djajadi sebagai Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel). Irjen Setyo Budiyanto sebagai Kapolda Sulawesi Utara (Sulut).

Sementara itu, Irjen Johanis Asadoma sebagai Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Irjen Suharyono sebagai Kapolda Sumatera Barat (Sumbar).

Kemudian, dua penjabat utama Mabes Polri yakni Irjen Pol. Eko Indra Heri sebagai perwira tinggi di Bareskrim Polri. Lalu, Irjen Pol. Risyapudin Nursin sebagai koordinator staf ahli Kapolri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Jumat, 14 Oktober 2022 memanggil 559 prajurit kepolisian yang merupakan pejabat utama Mabes Polri, kapolda, dan kapolres di seluruh Indonesia.

Pemanggilan para perwira tinggi dan menengah kepolisian ke Istana Negara dilakukan setelah dalam beberapa waktu terakhir timbul sejumlah kasus yang mengindikasikan dugaan pelanggaran dan tidak profesionalnya kepolisian.

Sejumlah kasus tersebut dinilai telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sejumlah kasus tersebut, antara lain, kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J yang diotaki Kepala Divisi Propam Polri saat itu Irjen Ferdy Sambo, dan tragedi pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang berujung insiden memilukan dengan 132 korban jiwa.

Komentar Facebook

Berita Terkait

Kepala BPOM Taruna Ikrar Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Resmikan Pusat Tanaman Obat Bahan Alam di Palembang
Keterlibatan Danantara di KSSK Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Nasional
GUNTUR Sultra: Kebijakan Prabowo Beri Kesempatan Setara bagi UMKM Naik Kelas
Generasi Z Junjung Keberagaman, Namun Masih Rentan Terpapar Hoaks dan Konten Kebencian
Puspoll Indonesia: Pelibatan Danantara di KSSK Perlu Dimaknai sebagai Penguatan Koordinasi, Bukan Perubahan Struktur Hukum
Akun Instagram 1 Juta Followers Yunita Kariman Hilang Tanpa Peringatan, Ungkap Bahaya Report Massal
BPOM Perkuat Ekosistem UMK Pangan Olahan, Taruna Ikrar Luncurkan Program SAPA SEMESTA untuk Tingkatkan Daya Saing
Reklamasi Pertambangan Tidak Boleh Berhenti pada Formalitas, Saatnya Menjadikan Kepastian Hukum sebagai Fondasi Pemulihan Ekologis

Berita Terkait

Minggu, 2 Agustus 2026 - 19:24 WIB

Kepala BPOM Taruna Ikrar Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Resmikan Pusat Tanaman Obat Bahan Alam di Palembang

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 10:33 WIB

Keterlibatan Danantara di KSSK Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Nasional

Jumat, 31 Juli 2026 - 12:59 WIB

GUNTUR Sultra: Kebijakan Prabowo Beri Kesempatan Setara bagi UMKM Naik Kelas

Jumat, 31 Juli 2026 - 10:04 WIB

Puspoll Indonesia: Pelibatan Danantara di KSSK Perlu Dimaknai sebagai Penguatan Koordinasi, Bukan Perubahan Struktur Hukum

Jumat, 31 Juli 2026 - 09:44 WIB

Akun Instagram 1 Juta Followers Yunita Kariman Hilang Tanpa Peringatan, Ungkap Bahaya Report Massal

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:45 WIB

BPOM Perkuat Ekosistem UMK Pangan Olahan, Taruna Ikrar Luncurkan Program SAPA SEMESTA untuk Tingkatkan Daya Saing

Selasa, 28 Juli 2026 - 17:08 WIB

Reklamasi Pertambangan Tidak Boleh Berhenti pada Formalitas, Saatnya Menjadikan Kepastian Hukum sebagai Fondasi Pemulihan Ekologis

Senin, 27 Juli 2026 - 18:51 WIB

GUNTUR Sultra Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Perkuat Peran Koperasi dan UMKM Kelola Sektor Strategis

Berita Terbaru