Sahabat Ciliwung Depok Keberatan Pernyataan Ecoton, Ajak Bergabung Ketimbang Somasi

  • Bagikan

 

Siaranindonesia– Penggiat dan komunitas yang concern terhadap pelestarian serta pengembangan Sungai Ciliwung keberatan dengan pernyataan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) terkait kondisi Sungai Ciliwung yang tercemar berat dan tidak adanya intervensi dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Salah satunya datang dari Sahabat Ciliwung Depok.

Diketahui, Ecoton telah melayangkan somasi terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada hari ini, 24 Mei 2022 karena ada pencemaran di Sungai Ciliwung.

“Kami keberatan dengan pernyataan yang disampaikan pihak Ecoton dan muncul di sejumlah media,” kata Koordinator Sahabat Ciliwung Depok, Hidayat, Kamis, 25 Mei 2022.

Beberapa di antaranya, sambung Dayat, ikhwal Sungai Ciliwung tercemar berat. Sebab, pada kenyatannya penggiat dan komunitas di Ciliwung, baik mulai dari hulu (Kota Bogor dan Kabupaten Bogor), tengah (Depok) dan hilir (DKI Jakarta) melihat di lapangan sudah banyak perubahan dan perkembangan yang baik di Ciliwung.

“Kami melihat dari indikator hewan biotik, seperti anggang-anggang dan udang biru yang ditemukan teman-teman di Lenteng Agung, itu mengindikasikan bahwa kualitas air mulai membaik,” sambung Dayat.

Kemudian, pihaknya sedang mengubah mindset masyarakat bahwa Ciliwung bukan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terpanjang, dan berupaya agar masyarakat memperhatikan kebersihan serta kelestarian Sungai Ciliwung dengan memberikan informasi positif tentang Sungai Ciliwung yang semakin membaik.

Bahkan, kata Dayat, ada komunitas yang berkeinginan mewujudkan Ciliwung sebagai destinasi wisata alam. Sebab, melihat kondisi saat ini, Ciliwung cukup baik untuk dijadikan wisata alam.

“Kami yang arung jeram, berenang dan beraktivitas di Ciliwung, jujur saja tidak merasakan gatal-gatal dan lainnya. Jika Ciliwung tercemar berat, mungkin kulit kita akan alergi, gatal-gatal, ini berbicara secara awam ya,” beber Dayat.

Namun, ketika berbicara uji mutu air, lanjut Dayat, ada perkembangan yang baik yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) hasil ujinya di beberapa lokasi memasang alat pengecekan mutu air di beberapa titik.

“Mungkin masing-masing lembaga pengujiannya berbeda, seperti teman-teman dari Ecoton, kami tidak paham juga. Yang saya paham, untuk meneliti pencemaran air, misalnya menemukan pembuangan limbah, kita ambil dari yang terdekat dan beberapa meter kedepan, serta dampaknya apa, kami dari Sahabat Ciliwung juga melakukan pengujian itu jika menemukan ada pembuangan limbah ke Ciliwung,” bebernya.

Seperti di Depok, kata dia, pihaknya menginformasikan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok. Bahkan, beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan ada pabrik tahu yang membuang limbahnya ke Ciliwung.

“Setelah dilaporkan ke DLHK dan dinas terkait, kami tidak teriak-terika ke media dan membuat sensasi, kami sampaikan ke pemerintah, tindaklanjutnya mereka menegur hingga akhirnya pihak pabrik membuat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),” kata Dayat.

Bahkan, sebelumnya pihaknya pun menemukan di ada rumah yang membuang kotoran tinjanya langsung ke Sungai Ciliwung. Namun, setelah dilaporkan ke pemerintah. Dan, pihak Pemkot Depok merespon dengan membuatkan septictank komunal.

“Salah satu contohnya di wilayah Kelurahan Pondok Cina. Itu kan bisa dilihat. Jadi pemberitaan yang menyatakan pemerintah tidak membuat tindakan apa-apa, lagi-lagi kami tidak setuju. Mulai dari komunitas yang berada di Bogor, Satgas naturalisasi dan di Depok dengan tim patrolinya, kerjasama pemerintah dengan komunitas serta masyarakat cukup baik. Jika dibilang tidak ada peran, ini seolah-olah mereka menghilangkan peran kami sebagai komunitas dan pemerintah,” ujar Dayat.

Menurut Dayat, apa yang disampaikan Ecoton dan dimuat di beberapa media menjadi sebuah kerugian bagi Sahabat Ciliwung yang sudah Lima tahun lalu menjalankan Program Wisata arung edukasi sungai. Bahkan, pihaknya sudah memberikan kepercayaan kepada masyarakat dengan berpedoman pada kualitas air yang diinformasikan secara online oleh kementerian bahwa kualitas air sudah membaik.

“Kami meyakinkan ke sekolah dan masyarakat bahwa Ciliwung bisa digunakan untuk Arung Edukasi. Ini kan upaya kita, jadi wisata air ini bukan hanya arung jeramnya, kami mengajak masyarakat, sambil berwisata mereka memulung sampah anorganik,” terang Dayat.

Ketika ada pemberitaan dari pernyataan Ecoton, pihaknya pun terpaksa menelan pil pahit. Sebab, beberapa sekolah dan kelompok membatalkan Arung Edukasi Ciliwung.

“Buat kami ini kerugian, bukan berbicara materi, tapi kepercayaan yang dipupuk sejak beberapa tahun lalu jadi rusak. Bayangkan, satu perahu bisa lima sampai enam orang, di Arung Edukasi Ciliwung mereka mengangkat sampah anorganik sampai dua karung per perahu,” katanya.

Selanjutnya, ada data 1.332 pohon yang terlilit sampah. Pihaknya tidak menutup mata ada sampah yang tersangkut di pepohonan sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, atau saat pihak Ecoton mengarungi Sungai Ciliwung.

“Apa ini jumlah yang pasti dan mereka hitung benar-benar. Pohon-pohon yang terlilit sampah, jika tidak, itu menjadi berita hoaks yang akhirnya memberikan dampak negatif. Setahu saya, mereka ngarung di wilayah Jakarta dan di sana tiap kilometernya ada petugas PPSU yang digaji Pemda DKI Jakarta, salah satu tugasnya untuk membersihkan itu,” ucapnya.

Kata dia, waktu pihak Ecoton mengarungi Ciliwung, malamnya hujan dan air naik. Biasanya, ada tindakan dari Personel PPSU.

“Kasihan mereka (PPSU) yang sudah berjuang membersihkan, tapi kerja mereka dianggap tidak bekerja, karena hanya seseorang yang menyewa perahu, mengarung dan membuat statement ke mana-mana. Bukan bicara boleh atau tidak, tapi tidak elok lah, ketika mereka memberikan statement dan pemberitaan tanpa melihat kerja teman-teman di Ciliwung,” papar Dayat.

Ketimbang menyebar somasi ke beberapa pejabat atau instansi dan berbicara ke mana-mana, Dayat menyarankan agar pihak-pihak tersebut untuk turut bergabung bersama pejuang-pejuang lingkungan guna melestarikan Sungai Ciliwung.

“Tentu buat Sahabat Ciliwung Depok, kami terbuka bagi siapapun yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk menjaga kelestarian Sungai Ciliwung, kita lebih baik bekerja dan melakukan aksi nyata kemasyarakat, ketimbang menyalahkan pihak-pihak tertentu,” pungkas Dayat.

Sebelumnya seperti dikutip dari Jawapos.com, Pencemaran sampah di Sungai Ciliwung menyebabkan kualitas air menjadi buruk dan tercemar. Ecoton Foundation menilai, buruknya kondisi sungai itu lantaran ketidakhadiran pemerintah. Yakni, Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat. Mereka dianggap tidak serius dalam melakukan upaya penanggulangan dan pengendalian.
Dampak pencemaran itu tentu sangat merugikan. Terutama masyarakat yang bergantung  kehidupannya atas kondisi Sungai Ciliwung.

“Sejak 2019-2022 kami telah melakukan pemantauan di Sungai Ciliwung. Fakta yang ditemukan banyak terjadi pencemaran sungai seperti timbunan sampah. Kami pun telah melakukan pengujian air Sungai Ciliwung di wilayah Bogor hingga Jakarta. Hasilnya, kualitas air buruk dan tercemar,’’ kata Prigi Arisandi, direktur eksekutif Ecoton, Selasa (24/5).

Dia menilai pemerintah pusat dan daerah telah lalai dalam menjalankan kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah di wilayah sepanjang Sungai Ciliwung. Padahal, kewajiban itu telah diatur dalam pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Dalam regulasi itu, lanjut dia, disebutkan bahwa tugas pemerintah pusat dan daerah di antaranya melaksanakan pengelolaan sampah, memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Selain itu, pada pasal 30 ayat 2 menyebutkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur. Demikian juga tanggung jawab pembinaan sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012.

’Bahwa, Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah,’’ ungkap alumnus Biologi Unair Surabaya itu.

Karena dianggap lalai, pihaknya mengambil keputusan untuk melakukan somasi atau peringatan kepada Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat. Harapannya, ada koordinasi sesuai kewenangan masing-masing dalam melakukan beberapa upaya penanganan pencemaran di Sungai Ciliwung.

‘’Semoga saja dengan langkah peringatan ini ada upaya pemulihan pencemaran Sungai Ciliwung sehingga masyarakat benar-benar dapat merasakan kebersihan sungai,’’ tegasnya.

  • Bagikan