Pemerintah Daerah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Pangan jelang Ramadan dan Lebaran

- Editor

Rabu, 16 Maret 2022 - 11:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Siaranindonesia.com-Kalangan legislatif meminta Pemprov Jateng segera melakukan penguatan kerja sama antar pemerintah daerah dan lembaga guna mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang Ramadan hingga Lebaran.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni mengatakan selama bulan puasa, harga pangan harus tetap terkendali. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kestabilan harga kebutuhan pangan tetap terjaga.

“Saat ini, tren kenaikan harga sejumlah bahan pangan mulai terjadi di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga ini merupakan fenomena yang selalu terjadi menjelang Ramdan setiap tahun, “ katanya dalam dialog Prime Topic MNC Trijaya FM bertajuk Stabilisasi Sembako di Solo, Selasa (15/3/2022).

Marnyuni mengatakan dua pekan menjelang Ramadan di beberapa pasar tradisional saat ini harga telur yang sebelumnya dijual Rp20.000 per kilogram sudah mengalami kenaikan menjadi Rp23.000 per kilogram, cabai rawit yang sebelumnya hanya Rp28.000-Rp30.000 per kilogram melonjak hingga Rp60.000 per kilogram.

“Perlu langkah kerja sama yang bisa dilakukan antar pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam mengantisipasi lonjakan harga pangan jelang Ramadhan dengan pendataan untuk pemerataan distribusi aneka komoditas pangan,” tutupnya.

 

 

 

Komentar Facebook

Berita Terkait

RUPS Pengelola RSIA Family Pluit Disoal, Tiga Putusan MA dan Sinar Mas jadi Sorotan
DISPERDAGIN KABUPATEN BANDUNG TERIMA KUNJUNGAN PESERTA KKP SESPIMMA POLRI ANGKATAN KE-76 TAHUN
Dua Tahun Prabowo: Konsolidasi Kekuasaan dan Ujian Kepercayaan Publik
Arah Baru Syarikat Islam: Dari Penguatan Fondasi ke Akselerasi Eksekusi
PB HMI Minta Kepala Bappisus Investigasi Khusus Karhutla di Indonesia
Ulang Tahun Presiden Prabowo Berebut Kue dengan Seorang Balita
Taruna Ikrar Beri Diskresi Khusus Koperasi Merah Putih, BPOM Perluas Akses Obat Aman hingga Pelosok Desa
Kemenhut Koreksi KHDPK di Blok Cisadon, Dugaan Maladministrasi Perlu Diusut

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:48 WIB

Dua Tahun Prabowo-Gibran: Dari Banyak Program Menuju Kemampuan Mengonversi Realitas

Senin, 19 Oktober 2026 - 14:07 WIB

Agenda Reforma Agraria di Tengah Badai Korupsi  

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:47 WIB

Jenderal Suyudi dan Jalan Memulihkan Kepercayaan Polisi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 11:36 WIB

Pancasila, Reformasi, dan IRT: Mencari Kerangka untuk Mengisi Kemerdekaan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 14:16 WIB

BIAS CELIOS DAN KINERJA BAHLIL: Anatomi Metodologis Sebuah Kesimpulan yang Dikemas Sebagai Sains

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:39 WIB

Nobel Ekonomi 2026, Keluarga Jadi Fondasi Stabilitas Nasional

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 00:44 WIB

DANANTARA: MESIN INDUSTRIALISASI ATAU PEDAGANG KOMODITAS?

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:18 WIB

Sufmi Dasco Ahmad dalam Perspektif Fiqih: Politik Maslahah dan Seni Menjaga Titik Temu

Berita Terbaru