PLN Asah Intuisi Masyarakat Melalui Program 35.000 MW

  • Bagikan
Para Pemenang Peserta Lomba Jurnalistik PLN, di Aula Pre Function Lt. 2 PLN Pusat, Kamis (10/08/2017)

JAKARTA, SiaranIndonesia.com – Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Pembangkit Tenaga Listrik Negara  (PLN) bersama Forum Pemuda Indonesia Kreatif mengadakan Dialog dan Lomba Jurnalistik. Melibatkan 146 mahasiswa se-Indonesia, dengan acara mengusung tema “Kerja Bersama Terangi Indonesia” membahas perihal Program 35.000 MW.

Dialog menghadirkan tiga pembicara, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka, Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun dan Kepala Seksi TTL dan Subsidi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM David Fernando Silalahi. Dalam dialognya, Made menjelaskan tujuannya hadir dalam acara tersebut agar mahasiswa dapat mengerti dengan program yang dilakukan pemerintah.

“Ini adalah pertama dari kami bersilahturahmi dengan mahasiswa terkait jurnalistik, bukan hanya itu saya berharap kita dapat mengasah intuisi kita terhadap program pemerintah,” ujar Made, di Aula Pre Function Lt. 2 PLN Pusat, Kamis (10/08/2017)

Sampai saat ini kondisi kelistrikan di Indonesia dalam keadaan cukup baik, terbukti Jawa memiliki cadangan listrik sangat besar, sebanyak 7.432 MW. Selain itu, terlihat jelas peningkatan kondisi listrik di Tanjung Pinang, Bangka, dan Belitung yang kini memiliki cadangan sangat baik, dengan peningkatan lebih dari 50% dari jumlah sebelumnya.

Dalam dua tahun terakhir, sejak 2015-2016 telah diselesaikan pembangunan transmisi total sepanjang 4.875 Kms, dan di tahun 2017 ini PLN telah menyelesaikan transmisi dengan total 1.472 kMS dari target yang ditentukan sebanyak 9.981 MW. Kemajuan Program 35.000 MW  bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat seluruh Indonesia. Saat ini kontruksi yang dilakukan telah mencapai 14.592 MW, ini termasuk pencapaian yang sangat pesat, mengingat desakan Presiden Jokowi yang mengharuskan rampungnya infrakstruktur tersebut.

Hal senada juga disampaikan Benny Marbun terkait kebijakan tarif subsidi, bahwa masyarakat yang layak mendapat subsidi hanya masyarakat yang memiliki stastus sosial rendah atau miskin. Hasil rapat kerja Menteri ESDM dengan komisi VII DPR-RI, September 2016, bahwa Pemerintah menyetujui pencabutan subsidi 900 VA untuk golongan tidak mampu (miskin).

Mengingat awal tahun 2018, masyarakat miskin akan lebih mudah menerima bantuan sosial (bansos) seperti subsidi  LPG, Pangan,  dan keluarga harapan dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS). Dengan tidak bergabungnya PLN dengan saluran subsidi menggunakan KKS, bukan berarti PLN tidak mendukung adanya wadah yang disediakan pemerintah. Melainkan, subsidi tersebut tidak efektif atau tidak jelas pengadaannya untuk saluran listrik, seperti seberapa banyak pemakaian listrik.

 

Kontributor: Alfaddillah

  • Bagikan