Pengamat Sarankan Reshuffle Nadiem Makarim dan Moeldoko

  • Bagikan

JAKARTA, Siaranindonesia.com-Isu perombakan atau reshuffle menteri dalam jajaran kabinet Indonesia Maju mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) digabungkan.

Selain Kemendikbud-Ristek, Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi yang telah disepakati oleh DPR bebrapa hari yang lalu.

Direktur Citra Institute Yusa’ Farchan menjelaskan perombakan kabinet tidak sekedar mengakomodasi kepentingan para elite. Mengingat kementerian tersebut berdampak terhadap banyak hidup orang.

“Reshuffle bukan hanya wacana dan urusan kelompok elite tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Sirkulasi dan penyegaran anggota kabinet diperlukan untuk memastikan terselenggaranya good governance berbasis kepentingan publik yang lebih luas,” katanya, Senin (19/4/2021) di Jakarta.

Lebih lanjut, Yusa’ menjelaskan terkait meleburnya Kemendikbud-ristek merupakan momentum Jokowi menggantikan posisi Nadiem Makarim. Pasalnya meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap Nadiem dianggap paling ideal untuk menggantikan posisinya mengingat Ia tidak memiliki visi yang jelas dalam menata ulang sistem pendidikan nasional.

“Terkait Kemdikbud-ristek, jika skenarionya adalah mengganti menteri, justru saya kira inilah momentum yang tepat untuk mengganti Nadiem Makarim. Nadiem layak direshuffle karena tidak memiliki visi yang jelas dalam menata ulang sistem pendidikan nasional sebagai dasar pembentukan karakter bangsa,” katanya.

Yusa’ juga mengatakan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko layak direshuffle karena manuver politiknya akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut Yusa’ keterlibatan pejabat aktif pemerintahan dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai merupakan tindakan yang menabrak batas_batas standar etik moral pejabat publik.

“Soal apakah menterinya Bahlil Lahadalia, atau M Luthfi atau nama lain yang beredar seperti Rapsel Ali (menantu Wapres), tentu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Di luar dua pos kementerian tersebut, saya kira yang perlu dievaluasi adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko,” katanya.

Terakhir, isu perombakan kabinet Indonesia maju pemerintah disarankan juga mendengarkan aspirasi publik walaupun reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

“Artinya, meskipun reshuffle adalah hak prerogatif presiden, namun presiden juga harus mendengar aspirasi dan masukan publik demi terciptanya Indonesia yang lebih baik,” Pungkasnya

  • Bagikan