oleh

Pemilihan Umum dan Pastisipasi Aktif

Oleh: Agus Humaidi, SHI, MH (Dosen Universitas Sahid Jaya)

Haruslah dipahami bahwa demokrasi bukanlah dasar, sistem, dan mekanisme pemerintahan yang ideal. Demokrasi diberlakukan dan ditaati bukan karena ideal, melainkan karena merupakan pilihan yang disepakati (resultante) yang dianut dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, demokrasi dengan segala perangkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya haruslah dilaksananakan dengan sebaik-baiknya. Masih banyak jalan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki demokrasi dari waktu kewaktu. Sebab, demokrasi bisa juga dipandang sebagai proses dan bukan suatu yang sudah jadi yang tidak perlu atau bias disempurnakan, pemilu sebagai salah satu alat untuk mengimplementasikan demokrasi pun selalu berjalan dalam proses eksperimentasi yang hampir tak pernah selesaiPenataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi tentu merupakan kajian yangsangat menarik bagi para peneliti, pegiat dan praktisi hukum tata negara, politik, dan pemilu.Sebagai pembelajaran ketatanegaraan, politik, demokrasi atas sistem yang ada saat ini.[1]

Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesiam Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef mengawali kajian penataan demokrasi dan pemilu pasca reformasi dengan mengkaji berbagai pandangan konsepsi demokrasi, konsepsi negara hukum modern, korelasi demokrasi dengan Negara hukum, serta negara hukum Indonesia sebagai ilustrasi pembuka penulis. Dengan maksud akan menjadi acuan teoritis untuk membahas materi berikutnya dalam menggambarkan penataan demokrasi dan pemilu. Ni’matul Huda dan M.Imam Nasef berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu pilihan, demokrasi merupakanasas dan sistem yang paling baik di dalam system politik dan ketatanegaraan yang tidak dapatdibantah oleh siapapun. Ni’matul Huda dan M.Imam Nasef menguatkan justifikasinya denganmenyajikan laporan studi UNESCO pada awal 1950-an yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan idealbagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi ini melibatkan lebih dari 100 orang sarjana Barat dan Timur, oleh karenanya dipandang sebagai jawaban yang sangat pentingbagi studi-studi tentang demokrasi[2]

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara subtansi atau “demokrasi subtansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.Berdasarkan uraian di atas, Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.[3]

Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem Pemilihan Umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi pada umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:

  • Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik)
  • Multy-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau Sistem Proporsional).
  • Sistem distrik
  • Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, bagaimanapun kecilnya selisih kekalahannya.

a. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Distrik

  1. Keuntungan Sistem Distrik

Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus accord.

    • Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.

Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan denga konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya.

    • Bagi partai besar system ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian, sedikit banyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen.

Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. hal ini mendukung stabilitas nasional. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

  1. Kelemahan Sistem Distrik
    • System ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.
    • Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia. Dan jika banyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat mencapai jumlah yang besar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan.
    • Sistem distrik dian  ggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.
  1. Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem proporsional

Sistem ini dianut oleh Indonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi social politik (orsospol). Para pemilih adalah memilih tanda gambar atau lambing sustu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-m,asing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi). Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersagkutan.

Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing-masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk menjadi wakil rakyat duitenukan berdasarkan  nomor urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya aka nada satu calon yang terpilih).

b. Keuntungan dan Kelemahan Sistem Proporsional

  • Keuntungan sistem proporsional
    • Dianggap lebih representative karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan persentase perolehan kursinya di parlemen. Tidak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi.
    • Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai kecil dan golongan minoritas diberi kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Karena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis lebih tertarik pada system ini.
  • Kelemahan
    • Kurang mendorong partai-partai yang berintegrasi satu sama lain, malah sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan diantara mereka. Bertambahnya jumlah partai dapat menghambat proses integrasi diantara berbagai golongan di masyarakat yang sifatnya pluralis. Hal ini mempermudah fragmenrasi dan berdirinya partai baru yang pluralis.
    • Wakil rakyat kurang erat hubungannya dengan konstituennya, tetapi lebih erat dengan partainya (termasuk dalam hal akuntabilitas). Peranan partai lebih menonjol daripada kepribadian seorang wakil rakyat. Akibatnya, system ini member kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melaluin Stelsel daftar (List System).
    • Banyaknya partai yang bersaing mempersukar satu partai untuk mencapai mayoritas di parlemen. Dalam system pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit terbentuknya pemerintahan yang stabil karena harus mendasarkan diri pada koalisi.

Partisipasi Masyarakat

Suatu pemerintahan disebut pemerintahan yang demokratis jika pemerintahan tersebut menempatkan kewenangan tertinggi berada di tangan rakyat, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dan hak-hak individu harus dilindungi. Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak kelemahan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip di negara-negara yang mengaku adalah negara demokrasi. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi di masing-masing negara bersifat kondisional, artinya harus disesuaikan dengan situasi negara dan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut pandangan Lyman Tower Sargent (1986:43), prinsip-prinsip demokrasi meliputi:

  1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik;
  2. tingkat persamaan tertentu diantara warganegara;
  3. tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui oleh para warga negara;
  4. suatu sistem perwakilan;
  5. suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Bagi Negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana, ada yang mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu. Pemilu adalah sarana yang utama untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pemilu telah dilaksanakan beberapa kali dengan karakter yang berbeda-beda. Pemilu pertama pada Era Orde Lama, yang dilaksanakan pada tahun 1955,demokrasi Negara Indonesia lebih mengarah ke demokrasi liberal. Pada tahun 1955 ada 2 kali periode, Pemilihan pertama pada tanggal 29 September 1955, dimana rakyat Indonesia memilih anggota DPR. Lalu periode Kedua pada tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante yang diikuti dari 30 Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan calon anggota konstituante yang dipilih lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan, tetapi pasca pemilu tersebut kondisi politik Indonesia sarat dengan berbagai konflik. Sehingga jadwal pemilu berikutnya seyogyanya dilakukan pada tahun 1960, tetapi tidak bisa terselenggara. Sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya membubarkan DPR dan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR GR, MPRS yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Pada masa pemerintahan orde lama. Walaupun Pemilu pada tahun 1955 dipandang sebagai Pemilu yang demokratis pada saat itu, tetapi bukan tanpa masalah. Pemilu tahun 1955 melahirkan stabilitas politik, yang justru berujung pada lahirnya otoritarian pada masa demokrasi terpimpin. Berbeda pada pemilu-pemilu era Orde Baru, tak dapat dibantah selalu terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga ada yang mengatakan bahwa Pemilu pada masa Orde Baru hanya untuk menjadi alat untuk memperkuat legitimasi kepada kekuasaaan yang ada.[4]

Melalui kekuatan politik hegemonik dalam konfigurasi politik yang otoriter, Pemerintah Orde Baru telah menciptakan pemilu yang tidak adil sejak awal, karena adanya jatah atau hak pengangkatan untuk sejumlah besar anggota DPR dan DPRD. Dimana dalam pengaturan komposisi keanggotaan lembaga perwakilan yang tidak demokratis itu. Pada era Orba yang hanya diikuti oleh tiga Partai Politik, yaitu: PPP, Golkar, dan PDI, angka partisipasi warga negara hampir mencapai 100 persen, karena doktrin penguasa kepada warga negara bahwa memilih adalah kewajiban. Yang tidak memilih dianggap telah melawan negara (subversi) dan dikriminalkan. Sebagian besar suara digiring lari ke Golkar sebagai penguasa tunggal waktu itu. Dua parpol lain hanya sebagai “pelengkap penderita”. Dalam pelaksanaan pemilunya pun terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikatakan, tidak pernah diselesaikan secara hukum. Menurut Topo Santoso dan Didik Supriyanto dari tahun 1995 hingga 1999 terdapat 5 (lima) kasus pidana pemilu yang disidangkan, namun hanya 3 (tiga) saja yang pelakunya dijatuhi hukuman, kedudukan pengawas dan penegak hukum Pemilu hanya menjadi penghias pesta demokrasi lima tahunan.[5] Hasil Pemilu yang telah direncanakan dan kemudian diumumkan oleh Pemerintah semuanya harus diterima sebagai hasil yang benar, meskipun banyak kasus dan banyak korban dari berbagai pelanggaran. Kemudian pada era reformasi, muncul gumpalan aspirasi dan gugatan kuat agar pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan secara benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga pada Pemilu tahun 1999 terjadilah Pemilu yang relatif fair dan bersih, terutama jika dibandingkan dengan pemilupemilu pada Orde Baru. Tetapi problem atau ancaman bagi penyelenggaraan Pemilu yang membaik itu, mulai muncul lagi di awal era ini, yaitu pelaksanaan Pemilu 1999, muncul permasalahan penerimaan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu karena ada beberapa partai politik yang masih mengangap ada kecurangan. Walaupun penyelenggaraan Pemilu pada saat itu berasal dari wakil partai politik, namun hasil pemilu tidak dapat disahkan karena adanya perbedaan pendapat. Akhirnya hasil Pemilu tahun 1999 disahkan oleh Presiden.[6]

Selain itu dalam pelaksanaan Pemilu pada era reformasi hingga sekarang juga masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran, baik yang terjadi saat kampanye, politik uang, verifikasi, hingga penetapan. Pelanggaran dalam bentuk politik uang secara khusus ditulis oleh Herman Sulistyo dan A. Kadar. Politik uang ini dipraktikan dalam berbagai bentuk, antara lain:

  1. Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan berupa penggunaan keuangan negara untuk tujuan keuntungan langsung maupun tidak langsung partai politik.
  2. Penyaluran dana secara melawan hukum dalam kerangka “bujukan politik” terhadap orang, kelompok atau organisasi, untuk mencapai kemenangan partai politik tertentu.
  3. Pemberian uang dan penerimaan uang yang bertujuan secara tidak sah mempengaruhi proses-proses Pemilu, seperti penentuan calon, pemungutan dan penhitungan suara, serta penetapan hasil Pemilu. [7]

Bahwa praktek kecurangan tersebut terjadi adalah rendahnya SDM, baik peserta Pemilu itu sendiri, karena sengaja melakukan kecurangan yang memanfaatkan kebodohan masyarakat, kemudian banyaknya ekonomi rakyat yang sangat rendah, sehingga sangat rentan untuk dipengaruhi dengan mengiming-imingkan uang tanpa ada melihat orangnya atau program ke depan untuk bangsa dan negara. Kecurangan yang disebut politik uang (money politic) adalah sangat mempengaruhi hasil pemilu tersebut, baik pemilihan legislatif, maupun Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah. Belum lagi kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Timbul pertanyaan bagaimana serta langkahlangkah apa yang harus dilakukan agar pelaksanaan Pemilu yang disebut Pesta Demokrasi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya sehingga terjaminnya hak-hak demokrasi rakyat? Yaitu dengan Meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan indikator penting untuk memudarkan berkembangnya praktek money politic karena sebagian besar masyarakat hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa menyadari efek yang timbul di masa depan. Praktek money politic dapat menghancurkan masa depan negara ini karena praktek money politic ini akan cukup menguras keuangan suatu partai atau perorangan yang mencalonkan diri pada pemilu sehingga setelah terpilih di pemilu akan memicu niat untuk korupsi. Para pelaku praktek money politic ini memanfaatkan situasi perekonomian rakyat yang semakin sulit sehingga masyarakat jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang diterima sementara ini.

Sebaiknya pemerintah mengadakan sosialisasi pemilu yang bersih dan bebas money politc kepada masyarakat luas agar tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara langsung meningkat. Perlu keseriusan dalam penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat dengan penanaman nilai yang aman, damai, jujur dan kondusif dalam memilih. Hal tersebut dapat membantu menyadarkan masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani tanpa tergiur dengan praktek money politic yang dapat menghancurkan demokrasi dan terjadi pelanggaran hak politik, yaitu hak pilih, karena seseorang mempergunakan hak pilihnya bukan atas dasar kesadaran, melainkan karena adanya bujukan dengan sejumlah uang atau adanya intimidasi dari penguasa untuk dipaksa memilih. Meningkatkan sumber daya manusia ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagimana yang telah dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jika rakyat Indonesia sudah cerdas, sehingga tidak mudah dipengaruhi karena sudah berpikir dan menentukan orang yang akan dipilih memimpin negara ini. Dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka tentu ekonomi juga meningkat, sehingga ketika menyalurkan aspirasinya pada saat pemilihan umum dapat dilaksanakan tanpa ada pengaruh dan juga bagi peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu akan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Idealnya, untuk mewujudkan pemilu yang kredibel dan berkualitas, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warga negara sendiri, tanpa ada rayuan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena Ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat

Kesimpulan

Demokrasi juga harus tetap berjalan dalam hubungan antara warga negara dengan negara. Negara dan para penyelenggara negara terbentuk melalui Pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta sebagai wujud konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama. Disinilah esensi dari demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Disini pula hak berserikat dan mengeluarkan pendapat diperlukan sekaligus bermakna. Hak itu diperlukan dan hanya bermakna pada pemerintahan yang mau mendengarkan suara rakyat.

 

Note

[1] Mahfud MD, Kata pengantar dalam Saldi Isra, PergeseranFungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer

[2] Syamsuddin Haris, Masalah-masalah Demokrasi danKebangsaan Era Reformasi. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2014), hlm. 2-3.

[3] Gatara, Sahid. Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008

http/www.google.com/pemilihan umum/

[4] Aurel Croissant, Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur, Freidrich-Ebert-Stiftung, Singapore, 2002, hal. 102 dan 104.

[5] Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu, Mengawasi Demokrasi, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hal. 156.

[6] Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konpress, Jakarta, 2013, hal. 11

[7] Hermawan Sulistyo dan A. Kadar, Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999, KIPP Indonesia, Jakarta, hal. 4 dan 5.

 

DAFTAR PUSTAKA

  • Aurel Croissant. Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur. Freidrich-Ebert-Stiftung. Singapore. 2002.
  • Hermawan Sulistyo dan A. Kadar. Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999. KIPP Indonesia. Jakarta. 2000.
  • Janedjri M. Gaffar. Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Konpress. Jakarta. 2013.
  • Jimly Asshiddiqie. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat.Pusat Studi HTN FH UI. Jakarta. 2002.
  • Mac Iver. Negara Modern. Judul Asli: The Modern State, Penerjemah: Drs. Moertono. Bina Aksara. Jakarta. 1988.
  • Moh. Mahfud MD. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media. Yogyakarta. 1999.
  • Robert A. Dahl. Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Judul Asli: On Democracy. Penerjemah: A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1999.
  • Saldi Isra. Demokrasi Konstitusional. Konpress. Jakarta. 2013

News Feed