oleh

Koordinator Migrant Care Ķebumen Syaiful Anas Berharap Pelayanan Migrasi di Desa Diperkuat

Koordinator Migrant Care Ķebumen Syaiful Anas memaparkan tentang cara memperkuat peran dan eksistensi pelayanan migrasi di desa. Hal tersebut dipaparkan dalam “Penguatan Desa Migran Produktif” di desa Jogosimo, kec. Klirong, kab. Kebumen yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia, Senin, 23 November 2020.

“Sebetulnya banyak desa yang mau untuk diberikan pembelajaran terutama tentang peraturan desa ketika proses imigrasi tapi sayangnya warga belum tau tentang tata cara mengikuti pelatihannya,” ujarnya, Senin(23/11/2020)

Dalam tinjauan praktik, kata Syaiful Anas, migran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sangat lah memprihatinkan. Menurutnya, desa tidak hanya menjadi asal pekerja migran (dalam fase pra pemberangkatan) saja. Tetapi, katanya, juga punya relevansi pada saat/fase bermigrasi dan purnamigrasi. Namun, ujarnya lagi, kapasitas desa (wilayah basis buruh migran) cenderung belum banyak difokuskan untuk mengakomodasi kepentingan pekerja migran.

Oleh karena itu, katanya, momentum otonomi desa melalui UU Desa yang disahkan pada tahun 2014 menjadi peluang bagi banyak instansif berbasis desa untuk memajukan kondisi pembangunan termasuk dalam kepentingan pekerja migran. Pada 2014, Migrant Care menginisasi progam Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Desbumi sekarang ini aktif di 17 desa yang tersebar di 8 kabupaten di Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa timur, NTT dan NTB. Pada 2016 Kemenaker RI menginsiasi progam Desa Migran Produktif (Desmigratif) hingga saat ini. Desmigrartif aktif di 422 desa yang tersebar di 157 kabupaten.

“Dalam kerangka pembelajaran Desbumi menghadirkan layanan responsif bagi pekerja migran di desa. Salah satunya adalah kerangka kemitraan multi pihak memungkinkan desa-desa Desbumi berkembang, bertemunya program-program terkait pekerja migran dan pembangunan desa,” paparnya.

Dalam tinjauan komparatif, lanjut Anas, Desbumi dan Desmigratif mengalami banyak tantangan dan isu isu berkelanjutan yang tak sesuai faktanya. Meski begitu, Desbumi dan Desmigratif juga memperoleh banyak peluang dari tantangan tersebut berdasarkan karakteristik pendekatanya masing-masing.

Tantangan dan isu berkelanjutan berikutnya adalah secara umum, berkelanjutan masih menjadi isu bagi Desbumi dan Desmigrartif. Keduanya ini masih bersifat programatik, belum seutuhnya menjadi bagian dari penyelenggaraan desa (utamanya dalam aksesbiltas dana/dan anggaran desa). Baik Desbumi dan Desmigrartif memperkuat fungsi pendataan serta penggunaan data sebagai basis intervensi .

Pada saat yang sama, dikatakan Anas, upaya mendorong kepemimpinan perempuan ditingkat lokal masih terhambat oleh proses politik ditingkat desa yang belum menganfirmasi suara perempuan (pekerja migran) secara signifikan. Pada tingkat komunitas, isu kaderisasi dan regenerasi menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung keberlanjutan.

Syaiful Anas pun merekomendasikan memperkuat model sinergi desbumi-desmigratif dengan penyesuaian pada modalitas lokal dan dinamika sosial ditingkat desa. Menjaga kualitas peroraganisasian yang mendorong kepemimpinan dan partisipasi kelompok purna migran dalam kerangka pembangunan dan proses-proses politik ditingkat desa. Efektivitas inisatif tingkat desa dipengaruhi secara signifikan oleh kerangka struktural atau regulasi yang memperkuat tata kelola migrasi aman. Misalnya, kata Anas, melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Provinsi tentang Perlindungan Pekerja Migran.

“Meninjau penyelenggaraan Desbumi dan Desmigrartif, Keduanya Mengedepankan kerangka kolaborasi antar pihak multi sektor bahkan antara Desbumi dan Desmigrartif menjadi kolaborasi sebagai kuncinya,” jelasnya.

Dikatakan juga oleh Anas Desbumi terdapat berbagai layanan yang terdiri dari layanan informasi, layanan dokumen, pembentukan peraturan desa, pendataan mobilitas pekerja migran, sosialisasi migrasi aman, pemberdayaan ekonomi dan paralegal. Sedangkan Desmigrartif terdapat berbagai Pilar I diantaranya adalah pusat perinfomasian dan pusat layanan migrasi. Pilar II kegiatan usaha produktif. Pilar III comunity panerting. Pilar IV pembentukan koperasi Desmigratif.

Terlihat hadir di acara, Kepala Desa Jogosimo, kec. Klirong, kab. Kebumen dengan jajarannya. Juga, Ir. Hj. Siti Kharisah, MM (Kepala Disnaker KUKM Kebumen), Endang Worohidayun (Kepala Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Luar Negeri), Maizidah Salas (Koordinator Pendidikan Sosialisasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia), Siti Mardiyah, S.Sos., M.Pd (Ketua PC. Fatayat NU Kebumen), Dadang Tahyu (Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia), Syaiful Anas (Kordinator Migrant Care Kebumen). // Ahmad Sulton

News Feed