oleh

Kepala Disnaker KUKM Kebumen Dorong Purna PMI Mampu Mandiri di Kampung Halaman

Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker KUKM) Ir. Hj. Siti Kharisah, MM mengemukakan, setiap purna pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah kembali ke kampung halaman diharapkan dapat memberdayakan diri sendiri dan sesama. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi “Penguatan Desa Migran Produktif” (Desmigratif) di desa Jogosimo, kec. Klirong, kab. Kebumen, Senin, 23 November 2020.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk mampu melakukan hal tersebut, diantaranya PMI bisa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan program-program yang diadakan oleh desa dibawah pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Indonesia. Ditegaskan juga, bersama kelompok produksi dan usaha mikro, diharapkan dapat membantu perekonomian warga setempat khususnya purna PMI dengan memberikan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Sehingga mereka tidak perlu merantau lagi ke nehara orang hanya untuk memenuhi kebutuhan primer saja,” harap Siti Kharisah.

Dijelaskan, hingga saat ini sudah cukup banyak kelompok purna PMI yang berlaku produktif atas program-program bimbingan. Seperti dengan aktif membatik bersama kelompok batik tulis, menjahit, bahkan aktif dalam kelompok produksi papan triplek.

Lebih dari itu, pemerintah juga memberikan support untuk purna PMI pelaku usaha mikro dengan suntikan dana berupa uang tunai tiap bulan untuk beberapa periode tertentu. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah daerah berharap agar warga masyarakat lebih termotivasi untuk bekerja di negara sendiri.

Disampaikan juga, bagi purna PMI yang akan kembali sebagai PMI ataupun calon PMI, bahwa tidak dipungkiri sering terjadi adanya oknum nakal yang memanfaatkan kesempatan. Mereka melakukan eksploitasi secara finansial maupun fisikal terhadap PMI yang masih awam. Sehingga, mereka lebih rawan untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ia berharap agar teliti memilih agency, serta lebih menganjurkan untuk melakukan pendaftaran langsung ke dinas penempatan pekerja ke luar negeri setempat.

“Hati-hati memilih agency,” tegasnya.

Diketahui, sebelumnya dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta Tenaga Kerja Wanita (TKW). Hanya saja kemudian istilah tersebut diganti nama dari TKI menjadi PMI. Penggantian nama tersebut disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. // Silvy Kumala Nensi

News Feed