oleh

Otonomi Daerah dan Implementasinya

SiaranIndonesia.com_Sejak Presiden Suharto turun dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, pemerintah menghadapi tekanan dari berbagai kelompok masyarakat yang tergabung dalam gerakan reformasi untuk melakukan demokratisasi di setiap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tekanan itu kemudian melahirkan pemilihan umum yang bebas, pers yang bebas memperoleh dan menyebarkan informasi, dan secara umum melahirkan kebebasan masyarakat untuk menuntut reformasi lebih luas di berbagai bidang kehidupan.

Suasana ini telah pula melahirkan tekanan kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah

Pemberian otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan amanat dari konstitusi yang lahir dari rahim reformasi. Otonomi daerah diyakini sebagai obat yang mujarab untuk menjalankan roda pemerintahan yang demokratis secara adil dan mearata terhadap seluruh warga negara Indonesia.

Otonomi daerah sendiri berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Dalam terminologi Yunani, otonomi sendiri berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos yang artinya aturan atau undang-undang. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Otonomi daerah itu merupakan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya, mendekatkan sebagian besar urusan pemerintahan untuk dikelola secara baik serta menangani suatu krisis dalam kerangka melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Penegertian tersebut diamini oleh Undang-undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Lahirnya undang undang otonomi daerah merupakan langkah awal untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistis menuju suasana desentralistis dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Kedua UU tersebut lebih lanjut diharapkan dapat menjadi penggerak demokratisasi dengan memberi ruang lebih terbuka bagi partisipasi rakyat di bidang politik, pengelolaan keuangan daerah, dan pemanfaatan berbagai kekayaan daerah lainnya.

Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah guna meperbaiki sistem pemerintahan dan kebijakan yang ada didaerah. Pasalnya, dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk merumuskan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang ada dalam sebuah daerah tersebut. Sehingga pemerintah daerah lebih resfonsif dalam menanggapi berbagai problematika yang berkembang di daerahnya.

Dengan adanya otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintrah daerah diharapkan akan lebih memberi peluang pada perubahan kehidupan pemerintahan daerah yang demokratis untuk mendekatkan pemerintahan dengan rakyatya. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Hakekatnya demokrasi adalah keterlibatan rakyat (partisipasi) baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, maupun dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintahnya. Rakyat dapat terlibat dan melibatkan diri baik dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, dan pelayanan publik, maupun dalam melakukan kontrol efektif terhadap pemerintahnya manakala pemerintah bersikap transparan dan terbuka dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pelaksaanaan otonomi daerah harus dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan otonomi daerah harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasalnya otonomi daerah mempunyai peran penting terhadap penbangunan yang ada di daerah serta dapat membantu pemerintah pusat dalam mesenjahterakan seluruh rakyat Indonesia

Jika penerapan otonomi daerah tidak diletakkan kepada fungsi dan kegunaannya yang wajar, tentunya akan menimbulkan konflik yang tidak saja konflik vertikal, namun juga akan menimbulkan konflik yang sifatnya horizontal. Kedua konflik tersebut pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dan ketidakjelasan bagi masyarakat.

*)Penulis:

Asip Suyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

News Feed