oleh

Mahasiswa UIN Jakarta Geruduk Rektor

JAKARTA, SiaranIndonesia.com_ Para mahasiswa Sadar Demokrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menggeruduk rektor karena telah mengkebiri hak demokrasi mahasiswa. (19/10/2020)

Proses Paripurna Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan AD/ART menuai polemik.

Siradjuddin mengatakan, proses pembentukan undang-undang yang ada di SEMA U tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan perundang-undangan.
“Proses pembuatan undang-undang yang ada di SEMA -U kemudian disahkan oleh rektor tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta cacat materil maupun formil dalam pembentukan nya” ujar Siradjuddin anggota senat mahasiswa universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Kemudian, Hisbullah Huda Wakil Presiden HMJ Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia mengatakan, bahwa Turunnya mahasiswa UIN Jakarta untuk menduduki gedung rektorat hari ini adalah sebuah pembuktian dan langkah yang tepat. Karena pada saat ini UIN Jakarta sedang mengalami darurat demokrasi. Sudah saatnya menegakkan demokrasi dan menghilangkan oligarki.

“undang-undang adalah hal yang formal serta dibuat dengan pertimbangan serta mempunyai tujuan yang baik, tapi UU dan Ad/ART yang dibuat SEMA U dan rektorat tidak mencerminkan keadilan serta menabrak undang undang lainnya” ujar Asep Supandi, korlap aksi

Ada beberapa kecacatan yang harus kita sampaikan kepada rektor, karena beliau telah mengesahkan dan berarti harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Prosesi persidangan yang tidak qourum, absensi kehadiran tidak ada, proses pengambilan keputusan juga tidak ada serta bentrok dengan AD/ART kemahasiswaan.

Dengan adanya hal tersebut, mahasiswa sadar demokrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuntut rektor untuk mencabut UU dan AD/Art tersebut.

Adapun beberapa tuntutan dari aliansi Mahasiswa Sadar Demokrasi sebagai berikut:

1. Rektor harus bertanggungjawab atas kecacatan dan kebobrokan demokrasi mahasiswa di UIN Jakarta

2. Wakil rektor bidang kemahasiswaan memberikan tindakan tegas kepada Senat mahasiswa universitas (SEMA U) atas pelanggaran yang dilakukan

3. Rektor harus menindaklanjuti atas ketidakmampuan warek bidang kemahasiswaan dalam mengakomodir aspirasi mahasiswa

4. Pembentukan ulang TIM MPM oleh rektor berdasarkan aturan yang berlaku

5. Mengintruksikan kepada SEMA U untuk melakukan ulang proses fit and Propertest kepada calon anggota Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) dan Badan Pengawas Pemilihan Mahasiswa (BPPM) sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis pelaksanaan secara transparan dan terstruktur.

 

News Feed