oleh

Kilas Balik Tahun Hijriyah: Sudahkah Pemerintah Berterimakasih Kepada Para Ulama?

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pesantren KH. Hafidz Taftazani memberikan tanggapan kilas balik kehidupan bernegara dan beragama di tanah air. Menurut Kiyai Hafidz, setiap ada satu kelompok muslim yang ada di suatu daerah, mereka untuk kepentingan mereka sendiri, mereka langsung mendirikan mushola tanpa dibiayai oleh pemerintah. Mushola itu dipakai untuk sholat berjamaah dan berkumpulnya orang.

Kepentingan yang lebih mendasar bahwa di mushola-mushola setiap sore terdapat para anak kecil pada kumpul untuk mengaji madrasah diniyah. Mereka mengaji dan belajar tanpa dibiayai oleh siapapun, sang ustad juga datang dengan sukarela untuk memberikan pendidikan keagamaan bagi anak didik kita yang masih balita itu. Sehingga, mereka kelak menjadi anak-anak yang mengerti tentang akidah, kesopanan, etika, dimana seorang ustad dengan sukarela memberikan itu semuanya tanpa pamrih.

Para kiyai membikin dan mendirikan pesantren selalu saja mereka tidak pernah mengganggu kepada pemerintah, tidak pernah minta apapun kepada pemerintah. Mereka mengumpulkan para murid dari manapun, ada pesantren yang jumlah santrinya sebanyak 50 orang, tapi tidak kurang pesantren yang isinya sampai lima ribu santri, bahkan di Situbondo sampai ada yang 27 ribu santri disana.

Semua pesantren dibangun tanpa bersandar, tanpa anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Pesantren-pesantren itu melakukan kegiatan sekolah, belajar-mengajar, dimana disitu seluruh pendidikan ada, baik umum maupun agama, ataupun politik diajarkan di pesantren. Semua melakukan itu tanpa pamrih, kalaupun ada digaji oleh pemerintah itu tidak semuanya digaji oleh pemerintah, kalaupun ada bangunan diberikan oleh pemerintah, itu adalah sebuah sumbangan yang tidak semuanya dari pemerintah.

Di daerah-daerah, para tokoh agama berkumpul mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) ataupun Madrasah Aliyah (MA), dimana setiap kabupaten bisa sampai memiliki hingga 40 sekolah MTs maupun MA. Sementara, pemerintah hanya membikin 3 sekolah negeri, baik Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) maupun Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Para ulama maupun kiyai, mereka yang membikin sekolah MTs dan MA dilakukan secara gotong royong, para ulama melakukan infak untuk mendirikan sekolah tersebut dan membayar guru-gurunya dari apa yang bisa didapatkan dari siswa. Sementara pembangunan tidak seluruhnya dari pemerintah tidak sebagaimana madrasah-madrasah negeri. Mereka lakukan dengan ikhlas tanpa dukungan 100% baik secara moril ataupun materil dari pemerintah.

Para ulama, para pimpinan pesantren, para tokoh agama mendirikan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), mereka membina selama bertahun-tahun, setiap minggu sekali ada bimbingan, dari sana mereka hanya bisa mengambil setinggi-tingginya hanya Rp 2,5 juta. Apa artinya uang Rp 2,5 juta bagi para pimpinan-pimpinan KBIH kalau dia akan berangkat haji mendampingi para jamaahnya dia harus mengeluarkan uang Rp 35 juta?.

Apa artinya duit Rp 2,5 juta yang dikumpulkan dari jamaah dibandingkan dengan apa yang diberikan kepada jamaah setiap minggu sekali dan dibandingkan dengan dia harus berangkat dengan mengeluarkan uang Rp 35 juta?. Isi daripada semua itu adalah sebuah tatanan masyarakat yang agamis.

Jika saja para kiyai, para mubaligh, para ulama, para pimpinan pesantren itu tidak menyatakan bahwa yang namanya judi itu haram, zina itu haram, bahwa yang namanya minuman keras itu haram, mungkin yang terjadi akan lebih besar daripada apa yang terjadi sekarang. Bagaimana orang minum alkohol akan lebih banyak jika masyarakat tidak didasari oleh pendidikan agama yang didapatkan dari mulai ngaji di masyarakat sampai pendidikan di MTs dan MA. Begitu juga di pesantren, jika mereka tidak mendalami apa yang namanya larangan-larangan agama dan negara, mungkin yang akan terjadi di negara ini mungkin saja orang yang minum alkohol lebih banyak.

Pendidikan politik juga seperti itu, umat islam dan para kiyai menyatakan bahwa mutlak menghormati negara, hubbul wathon minal iman, kalau tidak ada seruan begitu tidak ada santri yang sarungan yang menyatakan bahwa NKRI harga mati, tapi mereka sudah diberikan dasar itu sehingga secara umum orang menerima Pancasila, orang menerima NKRI karena para kiyai para santri sudah terlebih dahulu menyatakan NKRI, Pancasila harga mati.

Semua yang terjadi di masyarakat kita yang sudah mendarah daging dan sudah menjadi etika di masyarakat dan ini semuanya telah menyelamatkan negara. Pemerintahan Jokowi pada periode pertama mendorong dengan adanya undang-undang pesantren. Hari ini undang-undang pesantren sudah ada, tetapi implementasinya terhadap sumbangan-sumbangan terhadap pesantren itu belum ada, walaupun demikian pesantren tidak pernah surut, mereka tetap menjalankan misi kenegaraan dan keagamaannya.

Jika saja masyarakat Indonesia tidak mendapatkan perhatian dan didikan oleh para ulama yang begitu ikhlas memberikan pendidikan kegamaan, pendidikan kenegaraan tanpa pamrih mungkin saja masyarakat kita sebagaimana dengan kondisi di negara lain. Tetangga kita yang sangat modern mereka minum minuman keras dimanapun berada, di terminal, di bus, di kereta, beberapa negara kita di Asia bahwa mereka menjadi masyarakat yang akhirnya tertinggal karena hari-harinya hanay minuman keras tanpa ada satu petuah agamapun yang menyatakan bahwa minuman keras itu adalah larangan agama dan negara.

Masyarakat Indonesia ini semuaya sudah berperilaku keagamaan, etika-etika yang ada di negara ini lebih banyak dipengaruhi oleh etika-etika keagamaan. Maka pengembangan etika semacam ini oleh para kiyai akan diteruskan tanpa pamrih, para kiyai akan terus meneruskan misi keagamaan dan kenegaraannya melalui pendidikan, melalui masjid, melalui pesantren yang selama ini ada.

Ada Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), ada Universitas Muhammadiyah, mereka biayai sendiri, ada bantuan dari pemerintah tapi tidak sepenuhnya. Mereka melakukan ini semuanya demi apa? demi membangun masyaraka yang beragama, masyarakat agamis, masyarakat yang mempunyai etika agama, masyarakat yang menghargai kepada negara dan politik-politik negara secara umum.

Mereka dirikan dengan cara mereka sendiri, tidak seperti sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah, belum ada muridnya pun mereka sudah mendirikan gedung lengkap dengan segala peralatan dan gurunya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para kiyai, para pimpinan pesantren, mereka bikin dengan apa adanya dengan mengumpulkan dana yang tidak mudah untuk mendapatkannya, bahkan kadang-kadang menggunakan kelas malam bagi para santri yang ingin berkuliah. Sementara sekolah yang didirikan oleh pemerintah, didirikan terlebih dahulu, dibangun kelasnya, diadakan gurunya, baru mendaftarkan muridnya.

Untuk pembangunan selama ini, adakah pemerintah akan berfikir bagaimana untuk menyamakan sekolah-sekolah swasta dengan bantuan-bantuan yang sama dengan sekolah-sekolah negeri? Kapankah pemerintah akan memberikan kemakmuran secara umum sebagaimana diberikan kepada guru-guru yang berada di sekolah negeri?. Ini tentu akan menjadikan kilas balik bagi kita semuanya.

Sudahkah pemerintah memberikan uluran lebih banyak kepada umat Islam khususnya kepada tokoh-tokoh Islam yang telah berjuang untuk membentengi negara dengan ikhlas tanpa pamrih?. Sudah berterimakasihkah pemerintah kepada para ulama?.

News Feed