oleh

SGMM Mendesak Polri dan Kemendagri Segera Proses Hukum Gubernur Maluku dan Copot Sekda Maluku dari Jabatannya

Jakarta – Perubahan pola hidup berubah seratus persen akibat masa pendemic Covid-19, mulai dari kesehatan, ekonomi pendidikan, politik hingga sosial budaya masyarakat.

Akibat dari dampak Covid-19 Indonesia terancam mengalami krisis kembar yang menghantam ekonomi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Dalam menghadapai setuasi dan kondisi tersebut, masing-masing pejabat daerah sebagai kepala gugus tugas wajib mengambil kebijakan yang tepat demi keselamatan masyarakat dan menjaga agar stabilitas ekonomi bisa berjalan dengan baik, sesuai intruksi dengan narasi tunggal pemerintah pusat.

Tetapi ada kepala daerah yang melanggar peraturan tersebut yang dinilai sangat fatal. Seperti baru-baru ini tepatnya tanggal 19 Agustus 2020, di gedung DPRD Provinsi Maluku telah terjadi kegiatan berjoget dan bernyanyi tanpa menjalankan protokol kesehatan dengan dengan baik. Kegiatan tersebut juga dihadari langsung oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dan Sekda Maluku Kasrul Serang serta melibatkan masyarakat dalam acara yang berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, Sentral Gerakan Mahasiswa Maluku (SGMM) angkat suara dengan melakukan Aksi pada hari senin, 31 agustus 2020. SGMM menilai tindakan berjoget dan bernyanyi tanpa mempergunakan protokol kesehatan adalah bentuk pelanggaran hukum dan tak menunjukan adanya Sence Of Crisis dimasa pandemic.

Pernyataan langsung disampaikan oleh koordinator aksi Sentral Gerakan Mahasiswa Maluku (SGMM) Bung Enal, mengatakan Pejabat Daerah harus bertanggung jawab penuh dalam peristiwa tersebut.

“Iya menurut kami, kegiatan tersebut sangat memalukan dan sudah jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum sesuai atur dan ketentuan yang berlaku, maka saya sampaikan dengan tegas, POLRI harus mengadili dan proses secara hukum Gubernur Maluku Murad Ismail, dan kami menuntut Mendagri RI agar segera copot Sekda Maluku, Kasrul Serang dari jabatannya,”ungkap Bung Enal.

“Itu dua tuntutan kami dalam aksi yang akan digelar nanti, yang jelas kami tidak main-main, kami juga tidak membawa kepentingan siapun dalam aksi ini, sudah jelas ini tindakan melanggar hukum dan tidak terpuji, jadi kami mendesak POLRI dan Mendagri RI agar proses secara hukum kedua pejabat tersebut. Jangan lagi bersandiwara didepan hukum apalagi sampai melindungi para kepala daerah yg sudah jelas melanggar hukum dan etik,”Tegas Bung Enal selaku koordinator aksi.

News Feed