oleh

Mudik Ala Covid_19:Daya Tarik Romantisme Psikologi Serta Spritualisme Masyarakat dan Tantangan Membangun Ketaatan Hukum

SiaranIndonesia.com, Pemandangan menggembirakan adalah kembalinya seseorang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, setelah sekian lama pergi ke kota untuk mencari peruntungan nasib yang lebih baik. Tentulah hal tersebut merupakan gambaran yang kental dan identik dengan tradisi menjelang Idul Fitri. Sebagai tradisi yang telah lama berada dalam sanubari masyarakat Indonesia sehingga dijuluki budaya setiap tahunnya.

Mudik bagi masyarakat Indonesia bukan sekedar kembali kekampung halaman melainkan lebih dari itu kesempatan mudik menjadi media menghilangkan kepenatan beban kerja. Kerasnya kehidupan kota, bisingnya kota, dan berbagai tekanan kerja lainnya membuat para migran ini mengalami stres di tempat kerja, sementara keluarga yang menjadi tempat berbagi rasa jauh darinya. Tenangnya suasana kampung halaman, sejuknya alam pedesaan, ramahnya keluarga dan kerabat menjadi alasan yang tidak dapat ditolak untuk tidak mudik sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa dimensi Pshikologis pada segmentasi ini memiliki daya pikat yang kuat mengingat daya romantisme masyarakat yang bersifat reaktif dimana hal tersebut dipicu dari sisi tarik-menarik antara situasi dan nilai-nilai baru dengan yang lama. Dari Segmentasi lain mudik adalah simbol spiritualsme masyarakat Indonesia yang melihat makna dari Idul fitri yakni kembali ke fitrah atau kesucian dari terselesaikanya ibadah puasa selama satu bulan akan sempurna dengan amal sosial- horizontal dengan wujud hubungan spiritual dengan para leluhur seperti ziarah kubur.

Daya tarik romantisme masyarakat yang mempengaruhi psikologi dan spiritualisme membuat mudik selalu memeiliki ruang dalam hati masyarakat Indonesia serta menciptakan antusiasme tinggi tiap tahunnya, sehingga tidak heran banyak pemudik rela mengeluarkan banyak uang dalam momentum yag dikenal oleh pakar ekonomi sebgai peralihan perputaran uang dari Kota ke Desa. Problematika yang muncul dalam segmentasi ini adalah, Pusat Penelitan Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) setelah melakukan kajian Dari 3.853 responden, sebanyak 43,78% menjawab mereka masih akan mudik meski sadar bahwa kepulangan mereka ke kampung halaman bisa memperluas penularan Covid-19. Menjelaskan hal tersebut Peneliti Pusat Penelitan Kependudukan LIPI, Rusli Cahyadi mengatakan, mudik bukanlah semata-mata sebagai fenomena ekonomi tapi juga sosial. Dalam kondisi sulit pun orang berusaha untuk pulang. Sebab menurutnya, mudik adalah semacam sebuah panggilan (beritasatu.com).

Seperti yang kita ketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar awal pada Rapat Terbatas (ratas) mengenai antisipasi mudik lebaran, Senin 30 April 2020, mengatakan mobilitas orang dalam jumlah yang besar berisiko memperluas penyebaran Covid-19. Sehingga berakibat pengurangan atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mencegah meluasnya wabah Covid-19 di Indonesia. sebgai bentuk tindak lanjut dari hal tersebut pemerintah melegalisasi Pembatasan Sosial Bersekala Besar melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam konteks ini munculah pertanyaan tentang, bagaimana penegakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka lercepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9) terhadap budaya mudik yang tergolong kompeleks ini. Perlu kita ketahui mudik yang sebelumnya penulis juluki dengan daya tarik romantisme masyarakat yang mempengaruhi psikologi dan spiritualisme nampaknya akan semakin kompleks jika kita melihat gejala bahwa ikatan primordial atau ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial yang sangat berpegang teguh terhadap hal-hal yang dibawa sejak lahir baik berupa suku bangsa, kepercayaan, ras, adatistiadat, daerah kelahiran dan lain sebagainya tersebut muncul, dimana hal tersebut lebih terlihat pada masyarakat kota ketimbang ikatan mondial atau ikatan global yang bersifat umum.

Primordial yang lahir denga sifat absolut dan tertutup mampu menciptakan sifat individualisik baik untuk dirisendiri ataupun untuk kelompoknya saja, hal tersebut berimplikasi pada pemaknaan tempat berdomisili oleh masyarakat yang mana menempatkan makna sebuah tempat tinggal sebenarnya adalah desa sementara kota adalah tempat singgah saja, tentulah hal tersebut membuat antusiasme pemudik untuk pulang ke kampung halaman ditengah pandemi Covid-19 tetap tidak rendah. Tentulah kondisi itu juga harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam upaya memastikan efektifitas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9) tersebut.

Memahami konteks tersebut pemerintah harus menyadari bahwa efektifitas hukum kurang lebih dipengaruhi oleh kepatuhan subjek hukum itu sendiri yakni masyarakat. Kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat amat tergantung dengan akses yang diperuntukan untuk mengentahui atau menyalurkan aspirasi mereka, ketiadaan akses tersebut akan membuat masyarakat akan kembali terpaku pada nilai-nilai dan keyakinan yang dikukuhkan secara konservatif didalam komunitasnya yang bersifat primordial tersebut, jiak hal tersebut terjadi maka regulasi yang di buat oleh pemerintah akan dirasa sebagai upaya yang tidak menciptakan kenyamanan dan melahirkan ketidak efektifan regulasi tersebut.

Penulis meyakini bahwa maksud dari regulasi terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9) memiliki maksud baik guna menekan penyebaran Covid-19 di daerah-daerah, serta penulis juga meyakini bahwa kepatuhan hukum masyarakat butuh proses kesepahaman yang jelas. Sehingga penulis memberi masukan kepada pemerintah dalam upaya mendukung terciptanya kesadaran masyarakat yang diharapkan akan berdampak pada efektifitas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9). Dalam hal ini pemerintah harus terlebih dahulu melihat mudik sebagai daya magnet kuat yang sulit dihindari masyarakat dikarenakan Daya tarik Romantisme masyarakat dan mempengaruhi Pshikologi dan Spiritualisme. Atas hal tersebut haruslah pemerintah mengajak tokoh-tokoh terkait yang dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat setempat dan tokoh masyarakat lain, guna membangun kesepemahaman didalam masyarakat guna mengurungkan niatnya untuk mudik ke kampung halaman.

Ikatan primordial yang menjadi identitas mayoritas masyarakat Indonesia dapat di jembatani oleh para tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki hubungan erat atas hal tersebut. Tentulah kesepemahaman akan muncul dengan komunikasi yang baik sehingga tujuan dan kehendak dari produk hukum tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat dimanapun mereka berada.

***

*)Penulis:Muhamad Iqbal (Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang).

News Feed