oleh

Kebijakan Penanganan Covid-19 Tak Sesuai, Bupati Purbalingga Dinilai Gagap

Kebijakan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi soal penanganan pencegahan Covid-19 kembali menuai sorotan. Sejumlah warga mempertanyakan soal kebijakan tersebut. Misalnya soal pemudik yang masuk akan dipasangi gelang dan jika dilepas didenda 500 ribu. Seorang netizen mempertanyakan hal itu.

“Bener gak sih? Padahal dah banyak banget lho yang pulang,” kata Abi Zaky dalam status di Facebook-nya, Jum’at (27/3).

Hal senada disampaikan Indriyani (54), salah satu warga di Purbalingga. Ia kaget dengan pembagian masker yang dilakukan di atas mobil pemadam kebakaran karena mendatangkan kerumunan massa.

“Kami kira orang Kominfo yang biasa muter keliling. Setelah saya keluar rumah dan diamati, ternyata Bu Bupati,” katanya.

Soal pembagian masker dan mendatangkan kerumunan warga tersebut sudah mendapatkan sorotan dari Aliansi Masyarakat Anti Covid-19 (AMAN Covid-19), Jum’at (27/3).

Menurut pemantauan AMAN Covid-19, sejumlah masker dibagikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dan tim di pasar Segamas, Purbalingga, Jum’at (27/3) pagi sekitar pukul 09.00. Terjadilah kerumuman massa dan desak-desakan antar-warga karena masker tidak dibagikan dari rumah ke rumah.

Koordinator Nasional AMAN Covid-19, Ramadhan Fadlan, pun mendorong setiap kepala daerah mematuhi arahan pemerintah pusat.

“Kita berharap kepala daerah dapat mematuhi arahan pemerintah pusat dalam memutus mata rantai penyebaran virus Korona,” kata Koordinator Nasional AMAN, Ramadhan Fadlan, Jum’at (27/3).

Apalagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Drs. Idham Aziz, M.Si, juga sudah mengingatkan soal ancaraman pidana bagi yang berkerumunan. Hal itu misalnya tertuang dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No.4 Tahun 1984 menyebutkan bahwa “menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancaman pidana penjara 1 tahun.”

Sedangkan Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 disebutkan bahwa “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana penjara 1 tahun dan atau denda paling banyak 100.000.000.”

“Selain himbauan Presiden, ancaman pidana juga ada bagi yang melanggar aturan penanggulangan penyebaran virus Korona,” pungkasnya.

News Feed