oleh

Omnibus Law, KSPSI Pilih Opsi Beri Masukan Dari Pada Aksi di Jalan

JAKARTA, SiaranIndonesia.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasi untuk membuat undang-undang diharapkan memperhatikan serta memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yoris Helmi Salim dalam siaran persnya. Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Yoris Helmi Mengatakan mengaku, lebih memilih memberikan masukan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law kepada DPR dari pada melakukan aksi besar-besaran. Pasalnya Draf RUU tersebut sudah diserahkan ke DPR beberapa hari yang lalu.

“DPR wajib hukumnya memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam proses dan tahapan pembuatan perundang-perundangan yang ada di Indonesia. UU apapun yang sedang dan akan dibahas oleh DPR, tak terkecuali RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, Kulit (TSK) KSPSI Yoris ini menguraikan tentang prinsip-prinsip dasar dalam membuat sebuah Undang-undang tersebut. Misalnya kalau terkait dengan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, maka dalam penyusunan dan pembahasannya harus melibatkan partisipasi stakeholder seperti buruh/pekerja sesuai ketentuan UU No.12 Tahun 2011, pasal 96.

“Dalam membuat sebuah regulasi harus melibatkan semua pihak. Supaya dapat mencipkan Undang-undang yang bermanfaat,” jelasnya.

Selain itu, Yoris juga menjelaskan harus memenuhi atau sesuai dengan ketentuan konvensi 144 Internatuonal Labour Organisation (ILO) dimana pembuatan peraturan termasuk Undang-undang harus melibatkan atau dikonsultasikan pada lembaga kerjasama (LKS) tripartid nasional. Menurut pentolan buruh ini, DPR nantinya dalam membahas RUU ini harus sesuai dengan prinsip dan filosofi dalam pembuatan hukum, dimana produk hukum (UU) yang baru harus lebih baik dari UU yang lama atau UU sebelumnya.

“Bukan hanya sekedar tambal sulam saja. Kurang disini lalu dilengkapi disana, dihapus yang ini tapi nanti muncul di UU lainnya. Dan UU ini nantinya harus berkomitmen untuk membela dan melindungi kaum lemah (buruh),” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Ada 11 klaster yang terdapat dalam Omnibus Law antara lain; Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Kemudahan dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.

News Feed