oleh

KMI Tolak Revisi RUU LLAJ dan Wacana Peralihan SIM, STNK dan BPKB oleh Kemenhub

JAKARTA, SiaranIndonesia-Revisi UU nomor 22 tahun 2009 LLAJ dan wacana penerbitan SIM, STNK dan BPKB oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Kaukus Muda Indonesia (KMI).

Ketua KMI Edi Homaidi menjelaskan dengan tegas menolak wacana SIM, STNK dan BPKB yang selama dipegang oleh polri dialihkan ke Kemenhub. Pasalnya wacana yang digulirkan beberapa anggota komisi V DPR itu dinilai sarat akan kepentingan yang tidak produktif.

“Kami menilai ada yang janggal dibalik revisi UU LLAJ ini”, kata ketua KMI, Edi Homaidi, di Kantor KMI, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Lebih lanjut, Edi mempertanyakan manfaat merevisi kewenangan Polri dalam penerbitan SIM, STNK dan BPKB. Apalagi kemudian diusulkan menjadi kewenangan Kemenhub.

“Kami menilai ada sesuatu yang aneh dalam revisi UU ini. Atau mungkin DPR kurang memahami tentang UU 22/2009″, ungkapnya.

Dalam UU 22/2009 kewenangan Polri yaitu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, untuk melaksanakan fungsi tersebut dibutuhkan registrasi dan identifikasi orang maupun kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi.

“Jadi kami berharap DPR untuk membatalkan rencana revisi UU LLAJ tersebut,” jelasnya.

Edi juga menambahkan selama ini rakyat sudah cukup percaya dengan pengolalan SIM, STNK dan BPKB yang diterbitkan oleh kepolisian. Menurutnya tidak perlu pemborosan anggaran lagi untuk mengalihkan penerbitan surat kendaraan kepada Kemenhub.

“Kami pikir masyarakat Indonesia cukup percaya kepada polri dalam pengelolaan SIM, STNK dan BPKB tersebut,” pungkasnya.

News Feed