oleh

Dekopin Sri Untari Rapim Gerakan Koperasi Era Baru

Jakarta – Dekopin yg dipimpin Dr. Sri Untari melesat lebih cepat. Senin, 13 Januari 2020 langsung mengelar Rapat Pimpinan Paripurna. Rapim di awal tahun ini memastikan Dekopin memasuki era baru, ujar Sri Untari Bisowarno.

Dihadiri oleh Ono Surono, Ketua Umum IKPI (Induk Koperasi Perikanan) sekaligus anggota DPR RI ini sangat mendukung Era baru Dekopin ini. “Kita memastikan bahwa gerakan koperasi adalah generasi muda,” ujar Ono. Gerakan koperasi yg dikomandoi Sri Untari memastikan regenerasi itu, karena mempertahankan pembatasan masa jabatan Ketua Umum Dekopin.

Ini bertentangan dg usaha Nurdin Halid mempertahankan kekuasaan setelah 20 tahun bercokol di Dekopin. Upaya untuk merubah Anggaran Dasar oleh kelompok Nurdin yg membatasi masa kepemimpinan Dekopin dua periode, tidak akan semulus harapannya.

Upayanya merubah AD Dekopin yg disahkan Keppres No.6/2011 tidak serta merta dapat diberlakukan sebelum perubahan itu disahkan oleh pemerintah. Artinya, Nurdin Halid yg terpilih di Makassar dalam Munas Dekopin 11 s.d 14 November 2019, berdasarkan AD baru yg belum disahkan pemerintah akan bermasalah, ujar Sri Untari, Ketua Umum Dekopin yg melaksanakan pemilihan berdasarkan AD yg sah.

Hal itu dibenarkan oleh DR. Herman Suryokumoro, MS mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yg juga pegiat Koperasi di Jatim ini menyayangkan pemilihan ketua Umum sebelum AD disahkan pemerintah. Karena Pasal 59 UU No.25/1992 menyebut bahwa organisasi Dekopin harus disahkan oleh pemerintah. Praktek pengesahan Dekopin selama ini dilakukan melalui pengesahan Anggaran Dasar Dekopin melalui Keppres.

Artinya, sebagai organisasi Dekopin yang dimaksud dalam UU 25/1992 tentang Perkoperasian harus disahkan Anggaran Dasarnya oleh pemerintah. Nah, Anggaran Dasar yg digunakan utk memilih Nurdin Halid kembali dalam Munas Dekopin di Makassar, 11 s.d 14 November 2019 adalah AD yg belum disahkan oleh Pemerintah, sehingga mengandung persoalan ttg keabsahan Nurdin sebagai Ketua Umum Dekopin yg sah.

Sementara ada sebagian anggota Dekopin yg tetap berpegang pada Anggaran Dasar hasil pengesahan Keppres No.6/2011 dan melakukan pemilihan Ketua Umum Dekopin dan memilih Sri Untari, sebagai Ketua Umum Dekopin versi Keppres No.6/2011 yang masih sah.

Menurut Sri Untari yg juga Ketua Dekopinwil Jawa Timur ini, Nurdin Halid tidak punya legitimasi lagi mengajukan penengesahan AD mengatasnamakan Dekopin. Karena dia terpilih tidak berdasarkan AD yg disahkan pemerintah berdasarkan UU Perkoperasian.

Dalam sejarahnya, kata Sri Untari yg juga Sekretaris DPW PDIP Jatim ini, kalau ada pengesahan atas perubahan AD Dekopin, itu dilakukan oleh Pengurus Dekopin yg terpilih berdasarkan AD yg disahkan oleh Keppres yg sah. Seperti pengesahan AD Dekopin oleh Keppres No.6/2011 itu diajukan oleh Pengurus Dekopin yg dipilih berdasarkan AD yg disahkan oleh Keppres No.24/1999 sebelumnya.

Jadi Pimpinan Dekopin dipilih dulu berdasarkan AD yg disahkan, baru Pimpinan tersebut menyelenggarakan Munas Perubahan Anggaran Dasar. Nah, Anggaran Dasar yg baru ini harus diajukan oleh pengurus yg sah kepada pemerintah untuk pengesahannya.

Menurut Sri Untari, sebagai organisasi biasa Nurdin bisa saja dan berhak terpilih sebagaimana perkumpulan dan organisasi lainnya. Namun, sebagai organisasi Dekopin sebagaimana dimaksud UU No.25/1992 pasal 57, 58 dan 59 sudah tidak memadai lagi utk mengatasnamakan Dekopin. Jadi, organisasi yg sekarang dipimpin oleh Nurdin Halid adalah perkumpulan biasa yg tidak memenuhi substansi Dekopin sesuai UU No.25/1992.

Dengan demikian, Nurdin Halid dan organisasinya sudah tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengatasnamakan Dekopin sesuai UU. Sementara itu, Dekopin yg masih berpegang pada Anggaran Dasar sesuai Keppres No.6/2011 dan masih berlaku adalah Dekopin yg dipimpin Sri Untari yg sampai saat ini masih berjalan.

Menurut Sri Untari, upaya Nurdin utk membujuk sejumlah pihak agar bergabung dg organisasi mereka tidak akan memperbaiki kesalahan organisasi yg mereka lakukan. Mengesampingkan AD yg disahkan pemerintah adalah kesalahan beramai-ramai yg tdk boleh dilakukan dalam penegakkan hukum. Tidak boleh ada kesepakatan bersama utk melanggar hukum. Kalau melanggar, ya melanggar walaupun dilakukan oleh banyak orang. Itu prinsip hukumnya.

Sementara itu, Sarjono Amsan, Sekretaris Umum INKOPKAR menghimbau pemerintah utk menghentikan segera langkah Inkonstitusional Nurdin Halid dan Kelompoknya. “Kelompok itu hendak menyetir pemerintah utk mengikuti keinginannya mengakangi Dekopin yg sudah seperempat abad ini dikuasainya,” ujar Sarjono. Masa, habis merubah AD yg disahkan pemerintah, hanya karena sdh tidak memenuhi syarat lagi, dia lalu memintah pengesahan lagi. Inikan mempermainkan pemerintah, tambahnya.

Nurdin Halid dan kelompoknya memang memintah pengesahan AD lagi dengan Keppres baru. Padahal, substansi perubahan AD yg dimintakan pengesahannya itu hanya utk tidak membatasi masa jabatan pimpinan. “Ini namanya hendak menyetir pemerintah utk mencapai keinginannya,” ujar Sarjono.

News Feed