oleh

Dirgahayu ke-74. TNI Profesional Kebanggaan Rakyat

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari perjuangan Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui perjuangan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan landasan militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya, upaya pemerintah untuk menyelesaikan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang demi tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan yang bergerak yaitu TRI sebagai tentara biasa dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan diri sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, TNI menata dirinya, pada saat yang bersamaan juga harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan yang berdimensi politik dan juga dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin dikirim oleh TNI melalui hubungan mereka melalui â € œPolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat :. Sementara tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI melawan pergolakan di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mendukung integrasi nasional.

Sadar akan memberlakukan TNI dalam agresi Belanda, maka bangsa Indonesia akan memberlakukan Perang Rakyat Semesta di mana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk keperluan agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat disetujui oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Sesuai dengan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia dikembalikan ke bentuk Negara sesuai. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah interni Mendorong peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengharuskan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mengumpulkan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut serta dalam pemilihan umum tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian besar anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil / APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia / Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI / Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang mendukung integrasi nasional. Semua pemberontakan dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan kepolisian negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada tahun-tahun berikutnya.

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan perannya, serta tidak mudah disetujui oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun, hal ini menentang berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih diminta menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI untuk kepentingan politiknya.

Upaya PKI membuat gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh G30S / PKI, melanjutkan bangsa Indonesia saat itu dalam pembicaraan yang sangat kritis. Dalam kondisi ini, TNI berhasil mengatasi masalah kritis yang melibatkan kekuatan pendukung bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat Indonesia.

Dalam percakapan yang serba kekacauan itu, ABRI menjalankan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisa. Sebagai kekuatan sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 murni dan konsekwen.

Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin Yang akhirnya berhasil doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma (Cadek). Doktrin ini berimplikasi pada reorganisasi ABRI dan pendidikan serta latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan intervensi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD).

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga berubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI yang menangani sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, bekerja sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk pertahanan militer dan pertahanan dari luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk yang dilindunginya, dan pemulih terhadap keamanan jaringan negara yang berhubungan dengan masalah keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap negara dan membantu pemerintah. Tugas utama dibagi 2 (dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang membahas operasi melawan gerakan, mengatasi pemberontakan bergerak, mengatasi aksi terorisme, mengendalikan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang strategis, menjalankan tugas perdamaian sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, Presiden dan Wakil Presiden mencari bantuan, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya lebih awal sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu kepolisian negara republik Indonesia dalam kerangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mengatur dalam undang-undang, membantu pemerintahan negara setingkat kepala negara dan melibatkan pemerintah yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi masalah bencana alam, pengungsian, dan membantu pertolongan dalam kecelakaan (pencarian dan penyelamatan) serta bantuan pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan bantuan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih melanjutkan reformasi internalnya sesuai dengan pemulihan nasional. TNI tetap pada komitmennya agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan di Indonesia Baru yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1998 sebenarnya TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain:

  • Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI.
  • Kedua, merumuskan paradigma peran baru TNI yang lebih memahami masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma peran baru ABRI Abad XXI.
  • Ketiga, keputusan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1-4-1999 sebagai Transformasi Awal.
  • Keempat, dihapus Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03 /) / II / 1999).
  • Kelima, dihapus Wansospolpus dan Wansospolda / Wansospolda Tk-I.
  • Keenam, penyusutan jumlah anggota F.TNI / Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik.
  • Ketujuh, TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis / Politik sehari-hari.
  • Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan ambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada.
  • Kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu.
  • Kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI).
  • Kesebelas, revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI.
  • Keduabelas, perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos.
  • Ketigabelas, kepala perubahan staf sosial politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster).
  • Keempatbelas, dikeluarkan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim.
  • Kelimabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI.
  • Keenambelas, menerapkan akuntabilitas publik terhadap Yayasan-yayasan milik TNI / Badan Usaha Militer.
  • Ketujuhbelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI.
  • Kedelapanbelas, dihapus Bakorstanas dan Bakorstanasda.
  • Kesembilanbelas, penegasan calon KDH dari TNI harus sudah sejak pensiun penyaringan;
  • Keduapuluh, dihapus Posko Kewaspadaan;
  • Keduapuluhsatu, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI.
  • Keduapuluhdua, likuidasi Organisasi Kaster TNI.
  • Keduapuluhtiga, likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21 / VI / 2005.
  • Keduapuluh empati, berlakunya doktrinTNI Tri Dharma Eka Karma (Tridek) disetujui, Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai dengan Keputusan Panglima TNI nomor Kep / 2 / I / 2007 tanggal 12 Januari 2007.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI menyetujui untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI melalui dengan menyelesaikan reformasi dan keputusan politik negara. (Abdijustisia)

News Feed