oleh

Muasasah Asia Tenggara Tawarkan Haji Tanpa Mabit di Mina, Ini Penjelasan Waketum ASBIHU-NU

Jakarta – Prosesi pelaksanaan ibadah haji telah selesai, jamaah haji asal Indonesia berangsur-angsur pulang ke tanah air. Begitu juga dengan 92 jamaah haji khusus PT Alharamain Jaya Wisata yang tiba di Jakarta di hari Sabtu, 31 Agustus 2019.

Direktur Utama PT Alharamain Jaya Wisata, KH Hafidz Taftadzani mengatakan kepada media tentang penawaran pelayanan Masyair dari Muasasah Haji Asia Tenggara bahwa maktab jamaah haji khusus, pada musim haji tahun ini ditawarkan pelayanan arafah saja tanpa pelayanan di Mina.

Para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) belum ada satu pun yang menanggapi dan menyambut penawaran tersebut.

“Hal ini disebabkan oleh pengertian bahwa selama ini paham yang dianut oleh jamaah haji Indonesia bahwa Mabit (bermalam) di Mina adalah Wajib Haji. Sehingga jika tidak tinggal dan mabit di mina akan dikenakan Dam (denda), bahkan pengertian yang lebih jauh mengarah kepada tidak sah-nya perjalanan haji,” ungkap Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji Umrah Nahdlatul Ulama (ASBIHU-NU).

Menurutnya, penawaran tersebut perlu dipertimbangkan, mengingat berbagai hal diantaranya:

1. Mina dengan tempat yang sangat terbatas, satu maktab melayani 2000-2500 jamaah dengan Kasur berhimpitan dan untuk menempatkan koper kecil pun susah.
2. Keterbatasan MCK, satu maktab 24 kabin/bilik (12 untuk pria dan 12 untuk wanita). Hal ini menimbulkan antrian yang panjang bagi siapapun yang akan menggunakan MCK bain untuk mandi ataupun BAB, karena mandi dan BAB dilakukan dalam satu kabin/bilik.
3. Jamaah haji Indonesia kedepan semakin banyak yang usianya di atas 65 tahun.

“Kondisi tersebut di atas semakin berakibat kepada menurunnya kesehatan setelah pulang dari Arafah-Mina. Bahkan, secara umum jamaah dalam keadaan lelah dan sakit,” jelasnya.

Ia menilai, Bangsa Indonesia yang menganut madzhab Syafi’I dengan pengertian mabit adalah wajib dan dikenakan Dam, perlu melihat kemurahan madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa Mabit adalah Sunah.

“Dengan demikian jamaah tidak perlu Mabit di Mina dan tidak perlu membayar Dam. Cukup bagi jamaah datang ke Mina hanya untuk melempar Jumrah karena semua madzhab menyatakan bahwa melempar Jumrah adalah wajib,” ucapnya.

Pendapat tersebut, menurutnya akan menjadi kontroversi jika digelar dan ditawarkan bagi bangsa Indonesia. Bahkan bisa saja orang yang menawarkan pendapat tersebut akan ditinggalkan jamaahnya.

“Saat ini kita melihat banyak sekali orang yang melaksanakan thawaf dan Sa’i pada malam tasyrik, tentu hal ini dilakukan dengan meninggalkan Mina, karena Mabit tidaklah wajib,” paparnya.

Pendapat ini perlu dipertimbangkan untuk disosialisasikan dan diaplikasikan terutama bagi jamaah yang pemondokan/ hotelnya dekat dengan Mina. Atau bagi para PIHK yang menggunakan pelaksanaan seperti aplikasi diatas maka ia harus meningkatkan kualitas pemondokan/ hotel transit sehingga jamaah betul-betul merasa nyaman karena tidak tinggal berhimpitan di dalam kemah selama di Mina.

“Bagi pemerintah sebagai stakeholder seyogyanya wajib mengumpulkan pendapat para ulama untuk meyakinkan tentang dapat atau tidaknya pelaksanaan ibadah haji tanpa Mabit di Mina,” pungkasnya.

News Feed