oleh

Rasisme dan Struktural Ketidakadilan di Papua

Siaranindonesia.com, Kerusuhan yang terjadi di sejumlah titik di Papua rupanya menjadi perhatian publik diseluruh tanah air. Pasalnya kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dibeberapa kota Papua seperti di Manokrawi, Sorong dan Jayapura. Ini merupakan buntut dari insiden ucapan rasisme dan penangkapan sejumlah mahasiswa Papua yang ada di Surabaya dan Malang. Hal itu tentu sangat disayangkan karena dapat menyebabkan konflik sosial sesama anak bangsa.

Seharusnya penyelesaian mahasiswa Papua yang diduga membakar bendera merah putih di Surabaya diselesaikan dengan cara damai sesuai hukum yang berlaku. Tapi kendati demikian polisi terkesan melakukan pembiaran sehingga mengakibatakn sebagian oknum untuk mempratikkan main hakim sendiri yang buntutnya dapat merendahkan harga martabat orang papua terus terjadi.

Penanganan isu tentang Papua nampaknya semakin rumit karena pemerintah terkesan mensederhanakan masalah ini menjadi sebatas persoalan keamanan tanpa mempertimbangkan kontek yang luas, yaitu ketidakadilan yang bertahun tahun yang dialami masyarakt papua. Ketidakadilan itulah yang sesungguhnya yang dirasakan masyarakat papua hingga detik ini.

Dari sekian banyak persoalan yang terjadi di Papua salah satunya ketidakadilan hukum yang masih dipelihara oleh negara yang bermental penjajah seperti warisan para belanda yang menjajah Indonesia selama 350 lamanya.

Oleh sebab itu, masyarakat Papua melawan ketidakadilan terhadap negara sebagai mental penajajah yang mencari keuntungan atas nama negara. Tak bisa dipungkiri selama ini sumber daya alam di Papua dari hutan, minyak bumi, tembaga, hingga emas dikeruk tanpa banyak memberi keuntungan bagi masayarakat papua sendiri.

Sudah bukan rahasia publik ditengah kekayaan tanah Papua yang berlimpah tetapi justru menyimpan cerita penuh nestapa. Rentetan ketidakadilan yang ada di pulau cendrawasih tersebut nampaknya semakin merajalela. Tentu kita masih ingat dengan kasus gizi buruk yang terjadi dikabupaten Asmat pada akhir 2017 yang seolah-olah negara lupa terhadap kasus tersebut.

Seperti diungkapkan oleh Natalius Pigai mantan anggota KOMNAS HAM, yang mengatakan bahwa tragedi kemanusiaan di Papua di mulai dari kasus pania 8 Desember 2014 yang sampai saat ini tidak tau kejelasannya. Dimana adanya penahanan,penangkapan,dan pembunuhan terhadap lebih dari enam ribu masyarakat Papua.

Tragedi terus berlanjut dengan rentetan kematian bayi di Papua yang terjadi sepanjang tahun 2015 hingga 2017 yang disebabkan karena kekurangan gizi. Dimana pada saat itu kematian 71 bayi di kecamatan Mbuwa dan kematian 60 bayi di kabupaten Deiya masih menjadi sebuah pertanyaan (portalnegri.com,24/1/2018).

Meyedihkan emang kalau kita merasakan penderitaan masyarakat Papua yang dirasakan bertahun-tahun. Pendidikan yang seharusnya menjadi barometer kesuksesan untuk menyongsong masa depan nampaknya hanya menjadi ilustrasi belaka maka gak heran masyarakat papua melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

Salah satu juga yang menjadi problem utama yang dialami masyarakat papua asli yaitu munculnya stigma yang menganggap masyarakat tersebut ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau refrendum. Hal itulah yang mengakibatkan masyarakat Papua cendrung melakukan perlawanan.

Parahanya stigma tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengecam setiap ada konflik atau protes yang dilakukan masyarakat papua tanpa mendengar alasan yang menyebabkan kenapa masyarakat melakukan hal tersebut?.

Bahkan tak jarang mereka disematkan sebagai kelompok separatis atau anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indinesia (NKRI) tanpa menggali lebih dalam bahwa selama ini yang mereka tuntut yaitu tentang keadilan yang dialami masyarakat tersebut.

Maka sudah seharusnya negara hadir dalam penderitaan yang dialami masyarakat papua. Negara jangan absen untuk memetingkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua supaya tidak terjadi seperti yang tidak diinginkan dan tentu kita berharap ucapan rasisme, diskriminasi serta kerusuhan yang terjadi kemarin di Papua menjadi akhir dari konflik yang ada di pulau ujung timur tersebut.

Penulis:Nawari (Mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Pamulang)*

News Feed