oleh

Ancaman Paham Radikalisme Terhadap NKRI

JAKARTA, Siaranindonesia.com-Pemerintah secara resmi telah mengeluarkan PERPPU Ormas tahun 2017 perihal pembubaran dan pelanggaran ormas yang berideologi transnasional atau radikal. Terdapat sejumlah ormas yang sudah dicabut status badan hukumnya dan dilarang menggunakan aktivitas kegiatan, salah satunya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia(HTI).

Direktur Eksekutif Said Aqil Institute Imanuddin Rahmat, mengatakan gerakan apapun tidak akan bubar walaupun status hukumnya telah dicabut kalau aktornya masih ada. Karena gerakan tersebut bisa kembali dengan cara mereka sendiri dan itu sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI.

“Gerakan apapun tidak bisa bubar kalau aktornya masih ada,” kata Imanuddin dalam diskusi publik KMI, di Hotel Sentral, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2019).

Sementara itu, mantan Jamaah Islamiyah Nasir Abbas menjelaskan bahwa ada beberapa organisasi yang mempunyai tujuan yang sama dengan HTI atau khilafah walaupun beda latar belakang organisasi seperti Negara Islam Indonesia (NII), Darul Islam (DI) dan Al Jamaah Islamiyah. Ia juga menambahkan tanda-tanda orang yang sudah terpangaruh paham radikalisme diantaranya mudah menjatuhkan vonis kafir terhadap orang lain.

“Negara Islam Indonesia (NII) Darul Islam (DI) Al Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya mereka mempunyai tujuan yang sama dengan HTI atau khilafah,” jelasnya.

Sementara Pengamat Politik UIN Jakarta Dr. Bakir Ihsan mengatakan kampus harus diisi dengan modernisasi agama supaya tidak terpapar dengan paham radikalisme. Ia juga menyarankan untuk memperkaya literasi kebangsaan.
“Solusi kongkrit supaya terhindar dari HTI adalah dengan memperkaya literasi kebangsaan,” pungkasnya.

News Feed