oleh

BUMN Diminta Gelar RUPSLB, Pengamat INDEF Menilai Ada Unsur Politis

JAKARTA, Siaranindoensia.com-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kementerian BUMN Imam A Putro berberapa minggu lalu.

Pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira menilai bahwa perombakan direksi BUMN dipenuhi unsur politis yang dilakukan mentri BUMN Rini Soemarno. Hal ini karena sebagian besar kinerja BUMN tidak terkait dengan hal itu.

“BUMN jangan dicampuri unsur politik biar gak rusak citranya,” kata Bhima dalam diskusi publik KMI di Hotel Sentral, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Bhima juga meyesalkan BUMN yang hanya dipaksa dengan penugasan yang tidak rasional seperti mengejar peresmian jalan tol dan kareta tanpa memikirkan uang yang ada di BUMN. hal itu pemerintah kurang tepat dalam masalah tersebut.

“Saya melihat BUMN dipaksa dengan penugasan yang tidak rasional,” ungkap alumni UGM tersebut.

Bhima juga menjelaskan bahwa Rini Soemarno salah satu mentri yang dinilai terancam posisinya. Pasalnya dalam beberapa terakhir banyak masalah yang ada di BUMN seperti kasus Garuda Indonesia dan Angkasa Pura.

“Profesionalitas di BUMN mengalami penurunan hal itu mengacu pada masalah yang ada di BUMN sendiri,” pungkasnya.

News Feed