oleh

PB HMI Sebut RUPSLB BUMN Momentum Cari Direksi Kompeten

JAKARTA, Siaranindonesia.com-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kementerian BUMN Imam A Putro kepada awak media dalam pesan singkatnya, Senin malam (15/7/2019).

Ketua PB HMI bidang kemitraan BUMN Romadhon, menanggapi perombakan RUPSLB tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat yaitu kompeten dan visioner. Karena BUMN memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara.

“Tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin di BUMN, baik para direktur utama maupun direksi-direksi di BUMN, dengan kondisi BUMN saat ini butuh leadership yang visioner, dan memberikan solusi menguntungkan perusahaan plat merah,” kata Romadhon.

Romadhon juga mangatakan PB HMI wajib mempertanyakan dan mengawal RUPSLB BUMN supaya kontrol secara demokrasi seimbang. Ia juga berharap Rini dalam keputusannya harus jauh dari unsur politis apalagi keadaan BUMN yang dinilai keuangannya semakin memburuk karena bengkaknya utang dan masalah lainnya. 

“Semua bisa cermati kondisi BUMN hari ini dari kasus korupsi, rangkap jabatan, laporan keuangan yang tidak transparan, sampai ada yang melakukan modifikasi laporan keuangan sehingga diberikan sanksi, ini dinilai kinerja direksi BUMN bermasalah artinya banyak direksi yang tidak memenuhi syarat memimpin belum lagi ada direksi yang bermasalah hukum masih dipertahankan,”ungkapnya. 

Romadhon menegaskan, banyak ketidakberesan dari sisi pengelolaan BUMN, membuat posisi Rini Soemarno dikabinet selanjutnya mulai tidak aman alias goyang. Ia juga berharap Soemarno harus berani mengambil keputusan yang tepat dalam hal tersebut. 

“Dengan adanya rencana RUPSLB BUMN, Rini Soemarno harus berani mengambil resiko dan tepat. Jangan karena ada tekanan politis, titipan atau penyelamatan terhadap timses kemenangan pilpres kemaren,” tegasnya

Romadhon menjelaskan BUMN harus bersih dari unsur politis kepentingan serta direktur utama dan direksi harus kompeten. Ia berharap presiden Jokowi dan wakil presiden Ma’ruf Amin harus melihat hal tersebut dengan kehati-hatian. 

“Presiden Jokowi dan wakil Presiden Ma’ruf Amin, harus melihat ini dengan kehati-hatian. Jangan membiarkan praktik penghisapan kue APBN oleh BUMN ini berlarut-larut pada periode kedua kabinet Jokowi,” tutupnya.

News Feed