oleh

Dalam Rangka Menuju Demokrasi Berkeadaban, IKAMABA dan LII Selenggarakan Pendidikan Politik.

Surabaya – Ruang Seminar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya diramaikan mahasiswa lintas kampus yang hadir dalam rangka dialog Publik dengan tema “Memahami dan Mencegah Potensi Konflik Menjelang Pemilu 17 April 2019”. Acara tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Bangkalan (IKAMABA) bersama Lentera Indonesia Institute (LII) Sabtu (30/03/2019). Dialog tersebut berjalan lancar dan penuh antusisasme dari para perserta. Acara tersebut diisi oleh pembicara Muhammad Nasrulloh Akbar (KPU Jatim), dr. Sukma Sahadewa, SH., MH., M.Sos., M.Kes (Politisi), dan Misdar Mahfudz, S.Sos., M.Sosial (Akademis).

Pembicara pertama Muhammad Nasrulloh Akbar menjelaskan bahwa masyarakat sebagai pemilih di Pemilu kali ini harus paham dengan syarat pemilihan yang sudah diatur dalam undang-undang. Salah satunya adalah harus berumur 17 tahun dan sudah memiliki e-KTP (KTP elektronik) atau jika tidak memiliki KTP boleh menggunakan surat keterangan pemilihan yang diberiakan oleh KPPS. Sementara itu, tahap Pemilu secara sederhana dimulai dari kampanye hingga laporan pengeluaran dana kampanye hingga menjelang hari pencoblosan.

“Selama proses kurun waktu Januari hingga April banyak sekali hambatan-hambatan Kepemiluan terjadi, diantaranya KPPS tidak netral, adanya pelanggaran dan sengketa dalam 3 hal yakni kode etik (perilaku penyelenggara dan moral), pidana (ketika melakukan kampanye tidak sesuai tanggal kampanye) dan persoalan administrasi. Nah, dengan adanya persoalan tersebut, KPU harus mengupgred diri, salah satunya harus memiliki sistem yang kuat agar Pemilu berjalam sukses. Sistem yang dimaksud misalnya KPU memiliki tim yang teruji serta profesional dalam bidangnya, tata kelolah yang rapi dan teratur, koordinasi dengan organisasi masyarakat dan komitmen bersama,” jelas Nasrullah.

Pembicara selanjutnya Sukma Sahadewa menyampaikan konflik akan muncul dengan cepat jika aturan tidak dilakukan dengan baik. Terlebih ditambah dengan adanya demokrasi yang terbuka seperti sekarang ini, konflik pasti akan sering terjadi. Dalam konteks Pemilu, konflik yang sering terjadi adalah konflik vertikal antar partai (suara yang banyak maka menang), dan horizontal (persaingan partai). Dalam era digital ini, Pemilu memunculkan persoalan yang samasekali baru, yang kesemuanya terakumulasi dalam dampak negatif dan dampak positif. Salah satu dampak positifnya adalah hal-hal yang sifatnya mikro bisa dilacak sampai ke akar-akarnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah segala kegiatan baik dan buruk terekam dengan jelas dalam media, dan media ini bisa diakses oleh bangsa lain, dan yang lebih berbahaya lagi kebocoran informasi ini dimanfaatkan oleh bangsa lain secara tidak baik.

“Terkait nilai yang terserang oleh resist dalam hal ini muncul dalam permukaan seperti adanya transaksi politik uang. Selanjutnya terkait lingkungan, masyarakat tidak memiliki feedback terkait aksi dan reaksi terkait pelaksanaan Pemilu. Kurangnya kualitas SDM memunculkan banyak isu booming tidak dipahami dengan baik. Misalnya isu kafir atau isu agama yang sering kali digunakan sebagai komiditas politik untuk memperoleh kemenangan. Politik menjadi penentu kehidupan kita, karena seluruh aktivitas terlaksana akibat produk politik. Maka pemuda harus memiliki literasi yang baik dan intelektual yang baik agar tidak diperbudak oleh bangsa lain, misalnya bangsa Barat,” urai Sukma.

Pembicara ke tiga atau yang terakhir Masdar Mahfudi, memaparkan beberapa faktor penyebab munculnya konflik dalam proses politik, diantaranya karena ada kepentingan tertentu. Kepentingan adalah keinginan-keinginan subjektif atau kelompok untuk mendapat sumber daya. Sedangkan Sumber daya ada dua tentangnya. Pertama, material yang berbentuk uang atau barang. Kedua, Non material yang berbentuk jabatan atau pengakuan-pengakuan yang memunculkan pengaruh kemudian menentukan kebijakan sesuai kepentingan kelompok yang bersangkutan. Non material yang berbentuk jabatan atau pengakuan masyarakat sering kali di salahgunakan untuk kepentingan sendiri dan atau kelompok. Seharusnya, politik menjadi instrumen untuk merealisasikan kepentingan orang banyak.

“Politik identitas (SARA) menjadi persoalan Pemilu saat ini . Black campaign harus dihindari agar menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Konflik sering terjadi di kalangan bawah melalui adanya perbedaan pilihan, adanya intimidasi, bahkan sampai menggunakan fisik dan menekan mental masyarakat umum dengan tujuan memperoleh dukungan suara. Dalam situasi ini ada beberapa solusi yang harus diambil; Pertama bagi peserta pemilu (partai politik) harus melakukan seleksi kandidat dengan teliti. Kedua, Penyelenggara harus memperkuat indenpedensi dan netralitas, sesuai dengan aturan. Ketiga, media meinstrem perlu mengedepankan indepedensi atau tidak menambah bahkan memperkeruh suasana. Keempat, Meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat umum,” jelasnya.

Selesai pemaparan dari pemateri, acara dilanjutkan sesi tanya jawab. Peserta dari berbagai kampus mulai bertanya satu persatu, sampai waktu selesai. Acara tersebut berjalan kurang lebih sampai tiga jam hingga moderator melakukan closing statement dan kemudian diakhiri penutup oleh pembawa acara.

News Feed