oleh

Bahaya Golput dan Hoaks Jelang Pilpres, UTA’45 Gelar Seminar

JAKARTA, SiaranIndonesia.com – Menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan diselenggarakan pada 13 Maret 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) menyelenggarakan seminar “Mengawal Pilpres dan Pileg 2019 Berjalan Aman, Damai dan Berintegritas”. Kegiatan dilaksanakan di Auditorium Utama Kampus tersebut pada hari Senin 25 Maret 2019, pukul 13:00-15:30 WIB.

Seminar ini ditujukan sebagai respon civitas FISIP UTA’45 Jakarta terhadap aktivitas pemberitaan menjelang Pilpres dan Pileg 2019. Harapannya, mahasiswa harus menggunakan hak suaranya (tidak golput) sekaligus bijak dalam menghadapi situasi politik menjelang Pilpres dan Pileg yang dinilainya semakin memanas.

Seminar diikuti oleh ratusan peserta mahasiswa dari sejumlah kampus yang ada di Jakarta. Hadir sebagai pembicara, Dr. Osbin Samosir, M.Si selaku sekretaris bidang kode etik penyelenggara pemilu bawaslu RI, Dr. Tri Ratnawati selaku dosen FISIP UTA’45 Jakarta, dan Bambang Sulistiono M,Si selaku Akademisi UTA’45 Jakarta. Seminar dimoderatori Restu Rahmawati, S,IP., MA selaku Kaprodi Ilmu Politik UTA’45 Jakarta.

Dr. Bambang Sulistiono M.Si., memulai diskusi mengatakan, selama diselenggarakan Pemilu di Indonesia dinilai cukup baik. Bahkan, lanjutnya, Pemilu pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 dimana pemilu ini dikatakan sebagai pemilu paling demokratis saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Pemilu 1955 dimenangkan oleh PNI. Hingga kemudian saat orde baru partai politik dipangkas dan dipersempit menjadi 3 partai yaitu Golkar, PDIP dan PPP.

Lebih lanjut kata Bambang, pasca reformasi secara menyeluruh tata kelola pemilu diperbaiki dengan mengedepankan asas LUBER dan JURDIL. Demokrasi diimplementasikan dengan mengedepankan nilai-nilai (substansi) kebebasan. Demokrasi diperankan dan dipraktikan dalam metode demokrasi prosedural yaitu one man one vote. Dari mulai pemilihan presiden, pemilihan legislatif, kepala daerah dan DPD.

“Walaupun telah berganti-ganti format atau mekanisme pemilihan seperti dari yang tidak serentak menjadi serentak. Namun perubahan tersebut pada dasarnya merupakan cara pemerintah dalam menciptakan pemilu yang baik dan beradab. Sesuai nilai-nilai demokrasi,” kata Bambang.

Ditegaskan Bambang, poin penekananya adalah pemerintah sudah berupaya dalam menciptakan format demokrasi prosedural (pemilu) untuk menciptakan/ menghasilkan pemimpin yang baik, berkompeten dan berintegritas. Pemimpin yang jauh dari praktik klientelisme/ politik patron klien. Pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Pemimpin yang memang memiliki visi kedepan untuk Indonesia. Demokrasi pada realitasnya mampu menghadirkan sosok yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sehingga, kata Bambang, pentingnya dalam menjaga pemilu agar berjalan aman dan damai. Politik identitasi dan isu sara yang merebak. Termasuk juga berbagai macam berita Hoax dan ujaran kebencian. Ia pun berharap kontestasi politik harus disikapi dengan cerdas. Termasuk harus peka dan lebih sensitif terhadap agenda-agenda politik, dan praktik-praktik politik transaksional. Politik yang destruktif dengan mengkafirkan dan mengadu domba sesama muslim agar dihilangkan.

“Termasuk juga harus lebih jeli dalam menganut ulama. Ulama yang wajib kita panuti adalah ulama yang membuat suasana politik damai dan terntram bukan justru memperkeruh suasana,” pungkasnya.

Dalam kesempatan berikutnya, pemateri kedua, Dr. Tri Ratnawati menegaskan, demokrasi Pancasila adalah sistem yang terbaik diantara yang terburuk sebagai hasil kesepakatan founding father Indonesia. Namun demikian, diakuinya, bukan berarti demokrasi tidak memiliki kekurangan. Demokrasi tetap memiliki kekurangan yang tentunya harus kita antisipasi dengan perbaikan pada mekanisme pemilu dan pendidikan demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut kata Tri Ratnawati, bahwa sejauh ini masalah-masalah yang bermunculan akibat dari proses demokratisasi yang dini di Indonesia adalah ketidakmampuan masyarakat dalam menerjemahkan proses politik yang sedang berlangsung. Artinya, katanya, bahwa kontestasi politik yang memanas membuat masyarakat menjadi komoditas politik yang mudah untuk dimobilisasi.

“Digiring dalam platform identitas seperti identitas agama (muslim). Hal ini tentunya kurang sehat dalam proses pemilu yang berlangsung,” paparnya.

Pendidikan demokrasi, kata Tri Ratnawati, seharusnya mulai dipraktikan oleh partai politik sebagai bentuk sosialisasi politik. Mengingat bahwa Sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi yang harus partai politik laksanakan. Pendidikan demokrasi dimaksudkan agar masyarakat mampu untuk memilah berita-berita yang bermunculan sepanjang momentum pemilu.

“Termasuk juga agar masyarakat mampu untuk menentukan sikap secara jernih dalam memilih pemimpin,” terang Tri Ratnawati.

Oleh karena itu, Dr. Osbin Samosir M.Si pun menambahkan, sebagai bangsa mengingat dibentuknya sistem negara Indonesia dinilainya buah pemikiran Bung Karno yang telah membandingkan Pancasila dengan berbagai Weltanschauung (pandangan hidup masyarakat terhadap dunia) saat itu. Declaration of Independence di AS, San Min Chu I di Tiongkok, Manifesto Komunis Karl Marx, Materialisme Historis Lenin untuk Uni Soviet yang dibebaskannya dari Tsarisme, Islam yang diterapkan oleh Raja Ibnu Saud di negara Arab yang telah dipersatukannya, National-Sozialismus yang diterapkan oleh Hitler untuk Jerman yang fasis, dan Tenoo Koodoo Seishin yang berlaku di Jepang. Bung Karno berkesimpulan, diusulkan five principles yakni PANCASILA.

Ditegaskan Osbin, konstruksi Negara Indonesia bukan paham Liberalisme, bukan Sosialisme, bukan Etatisme. Konstruksi Negara Indonesia adalah negara kekeluargaan berbasis Ketuhanan. Satu keluarga sebagai keluarga besar, yang memberikan kepada negara mengurusi langit, bumi, air dan segala isinya untuk kepentingan seluruh masyarakat (UUD 1945)

“Mengijinkan perseorangan atau kelompok untuk mengembangkan kesejahteraan pribadi tetapi harus memiliki dampak sosial. Membantu yang lemah, miskin, dan tersingkirkan.  Sebagai keluarga walau kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda pendidikan, berbeda strata sosial,” tegas Osbin.

Oleh karena itu, dikatakan Osbin, mayarakat Indonesia seharusnya bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar sebagai sebuah keluarga, negara dibentuk atas heterogenitas, bukan homogenitas. Dippaparkan, bangsa Indonesia dibentuk oleh berbagai kalangan etnis anggota BPUPKI seperti Jawa, Sunda, Tionghoa, Padang, Madura, Batak, Indo-Belanda, Arab, Banten, Lampung, Ambon, dan Minahasa.

“Pertikaian IJ Kasimo vs  RP Soeroso dari kalangan Muslim sidang Volksraad 3 Agustus 1933, menegaskan bahwa orang-orang Kristen bukan mata-mata kolonial, tapi tulen/pulen mencintai Indonesia. Harga mati!” ujarnya.

Lanjutnya lagi, delapan dari 63 orang Indonesia di BPUPKI beragama non-Islam. Ada orang Tionghoa yang beragama Buddha atau Kristen. Mis: Liem Koen Hian (Banjarmasin), Oey Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw,  Pieter Frederik Dahler, Alexander Andries Maramis, Johannes Latuharhary dari Ambon. Sehingga sudah terang benderang, semua satu keluarga, yaitu Indonesia. Semua tuan rumah, tidak ada yang tamu di republik ini.

Dengan demikian, lanjut Osbin, isu politik identitas adalah upaya menonjolkan primordialisme identitasnya karena merasa kurang/tidak mendapatkan pengakuan, sehingga  perlu legitimasi. Misalnya, kelas sosial (buruh, petani), primordialisme jenis kelamin (perjuangan kaum perempuan 30 persen), primordialisme warna kulit, primordialisme suku, primordialisme  agama. Penguatan identitas adalah hal sangat umum, tidak menjadi masalah. Identitas menjadi masalah, menurutnya ketika isu itu masuk dalam wilayah politik praktis. Dikatakan, hal tersebut berbahaya.

“Konteks Indonesia, dua primordialisme politik  paling sensitif adalah primordialisme suku dan primordialisme agama. Agama menjadi isu primordialisme paling menonjol sudah dimulai sejak masa Volksraad 1933,” paparnya.

Lebih lanjut, ditegaskan, dalam era reformasi tidak menunjukkan kekhawatiran yg mencemaskan. Hal ini menilik partai agamis baik yang moderat maupun yang ideologis agama selama 4 (empat) kali Pemilu Era Reformasi. Telihat selama Pemilu di era reformasi memiliki suara yang memadai dan menciptakan harmonisasi.

Adapun sebelum dialog public, pembukaan seminar dilaksanakan deklarasi bersama yang diikuti semua peserta seminar dengan dipandu oleh Ketua yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Berikut poin deklarasi yang dibacakan dalam seminar meliputi:

1. Kami civitas akademik Unversitas 17 agustus, 1945 Jakarta mendukung penyelengaraan pemilu 2019 agar berjalan sesuai prinsip luber dan jurdil.

2. Mendukung pemilu yang partisipatif dari semua unsur masyarakat

3. Menghindari kekerasan dalam tiap tahapan penyelenggaraan pemilu

4. Menolak tiap upaya menggalang dukungan untuk tidak menggunakan hak suara di pemilu 2019

 

5. Mendukung Pilpres dan Pileg berjalan aman, damai dan berintegritas.

News Feed