oleh

PLT Ketum DPP PPP Suharso Monoarfa Garuk Alis

JAKARTA, SiaranIndonesia.com – Total 18 kali Suharso Monoarfa menggaruk alis dan kepalanya dalam konferensi pers pasca ditunjukknya dia sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP menggantikan Romahurmuzy. Dalam kamus psikologi, menggaruk alis adalah tanda psikologis jika orang tersebut sedang menutupi sesuatu entah sesuatu yang di masa lalu, atau apa yang hendak dia lakukan kedepan. Tanda itu bisa ditafsirkan Suharso dalam kebingungan, karena dia juga menyatakan “kami terkejut”.

Tetapi, setelah beberapa saat, dalam pidatonya, Harso (nama kecil Suharso Monoarfa) juga menggariskan keyakinan yang kuat pada masa depan PPP yang ia sebut sebagai “aset nasional”. Harso berkeyakinan bahwa modal pengalaman, jaringan, jumlah kader, tokoh partai dan basis ideologi akan membawa PPP bisa mengubah musibah menjadi “opportunity”.

SEJARAH

Sebagai orang yang lahir dan menikmati masa remaja di desa Luwoo, Luwoo adalah basis PPP yang paling kuat dan solid di Gorontalo sejak fusi tahun 1973, saya cukup merasakan dan melihat dengan mata kepala bagaimana PPP memperjuangkan politik, “ditekan”, “dipingggirkan” hingga “dihabisi” selama era Orde Baru.

Dalam sejarah PPP di Gorontalo, sejak masuk gelanggang Pemilu tahun 1977, PPP berhasil meraih 102.728 suara, Golkar meraih 125.774 suara, PDI meraih 23.031. Keberhasilan PPP di Pemilu 1977 ini tak lepas dari tangan dingin tokoh Gorontalo Thayeb Mohammad Gobel. Walaupun pada Pemilu 1982, suara PPP di Gorontalo melorot hingga 9 % akibat tekanan rezim kala itu yang menghendaki akumulasi suara pada Golongan Karya. Di Pemilu tahun 1992, PPP “dijungkalkan” hingga 5 %, dan puncaknya pada sisa masa Orde Baru yakni pada Pemilu 1997 hanya meraih 2 %. Namun, pasca Orde Baru, PPP Gorontalo pada Pemilu 1999 meraih 15 %.

JIka pada beberapa hari terakhir ini kita menyaksikan melalui televisi, media sosial dan media cetak soal dinamika yang sangat mengejutkan di tubuh PPP, bagi PPP sendiri ini bukanlah sejarah baru dalam dinamika internal partai. Partai ini telah makan asam garam menjalani jatuh bangun mengelola partai.

Sejak fusi tahun 1973, PPP banyak mengalami turbulensi sebagaimana partai lainnya di Indonesia. Dalam sejarah bisa kita simak ketika Mintaredja (Ketua Umum PPP yang pertama) dijungkalkan Orde Baru dan digantikan Dj. Naro. Lalu dalam sejarah terlihat pula Ismail Hasan Metareum mengalami akhir periode yang “tragis” saat banyak tokoh PPP membentuk partai politik baru seperti KH. Zainudin MZ dan Djafar Badjeber mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR), Matori Abdul Djalil mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sri Bintang Pamungkas mendirikan Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI), Hartono Mardjono, Yusril Ihza Mahendra dan MS Kaban mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB).

Perpecahan itu membuat suara PPP terjun bebas dari separuh menjadi 11.329.905 suara dengan jumlah kursi 58 pada pemilu tahun 1999 dari perolehan pada Pemilu 1997 yakni 25.340.028 suara dengan total 89 kursi. Walaupun kemudian PPP bisa mendudukkan Hamzah Haz (Ketua Umum pasca Metaruem) sebagai Wakil Presiden, namun hal itu tidak menolong, PPP di Pemilu 2004 hanya bisa meraih 9.248.764 suara (58 kursi). Pada putaran berikut di Pemilu 2009, di era kepemimpinan Suryadharma Ali (SDA), perolehan suara lebih menurun menjadi 5.533.214 suara (38 kursi).

Di Pemilu tahun 2014, suara PPP naik hingga 8.157.488 suara (39 kursi) namun hanya bisa berada pada peringkat ke 8 dari total jumlah partai politik. Hasil itu perlu perlu menjadi alarm, sebab perolehan itu adalah hasil kerja politik sebelum Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2014 dan dipidana pada tahun 2016. Pergolakan di tubuh PPP sejak 2014 telah banyak menghabiskan energi politik yang luar biasa.

JIka kita simak sejarah PPP, tampak bahwa ada kegamangan PPP sebagai partai politik dalam menentukan orientasi. PPP terlihat gamang dalam menentukan posisi apakah sebagai partai yang memperjuangkan kebijakan (the policy-seeking party), pengejar suara (the vote-seeking party), atau pengejar jabatan publik (the office-seeking party).

Namun, karena sejarah PPP adalah sejarah fusi, maka tentu ada faksi-faksi “aliran” dalam PPP. Faksi-faksi dalam PPP sangat menentukan perilaku dan kecenderungan orientasi dalam partai, di samping struktur dan organisasi partai. Faksi-faksi inilah yang membuat dinamika PPP sangat tinggi.

Kegamangan PPP dalam menentukan secara serius orientasinya yang membuat PPP di “take over” partai Islam lain pasca Orde Baru. Kegamangan itu pula yang membuat PPP sering cepat “terbelah” jika menghadapi berbagai iven politik di Indonesia..

Pasca Pemilu 2014, PPP mengalami turbulensi yang cukup dahsyat. Mulai dari kisruh internal, pembelahan basis, hingga yang paling anyar adalah ditetapkannya Romahurmuzy sebagai tersangka pada 15 Maret 2019 di Surabaya , tempat ia dulu terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP lima tahun sebelumnya.

SOLUSI

“Saya hadir disini sebagai solusi,” begitu kata Suharso Monoarfa saat menyampaikan pidato perdana setelah rapat Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan yang dihadiri majelis-majelis partai (majelis syariah, majelis pertimbangan, majelis pakar dan mahkamah partai).

Harso selama ini aktif mengelola politik nasional walaupun lebih banyak berada di belakang layar. Ia jarang tampil di media dibanding politisi selebriti lainnya. Ia memilih mengelola politik dengan senyap tanpa bunyi.

Nama Harso sempat naik di media sejak dia menggalang “pembangkangan” kepada Suryadharma Ali (SDA). Hal ini Harso lakukan untuk menyelamatkan PPP sejak SDA ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada tahun Mei 2014, sebulan setelah Pemilu. Dalih Harso benar, bahwa jelang Pemilihan Presiden pada bulan Juli 2014, PPP mesti solid dalam satu barisan tanpa terbebani oleh masalah yang dialami SDA. Perseteruan ini lebih meruncing saat SDA memecat Harso dan jajaran pendukungnya di PPP.

Pasca Pemilu 2014, PPP mengalami turbulensi yang cukup dahsyat. Mulai dari kisruh internal, pembelahan basis, hingga yang paling anyar adalah ditetapkannya Romahurmuzy sebagai tersangka pada 15 Maret 2019 di Surabaya , tempat ia dulu terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP lima tahun sebelumnya.

Sebagai orang yang berpengalaman panjang dalam perpolitikan nasional, Harso kini dituntut untuk membuktikan ucapannya sebagai “solusi”, serta menunjukkan ke publik bahwa PPP adalah “aset nasional” yang bisa dipertahankan. Jika tidak, publik tentu dengan berbagai macam tawaran menarik dari partai-partai lain, khususnya yang berbasis Islam, akan lebih memilih berlabuh di partai lain.

Menuju agenda penyelamatan PPP, ideologi PPP yang selama ini mulai luntur sudah harus diekstrak kembali dalam waktu singkat, ideologi Islam khususnya. Walaupun memiliki ideologi, namun dalam sejarahnya PPP tidak selalu menjadi “pejuang” dari ideologi tersebut. Karena alasan itu pulalah, konflik internal terjadi, baik itu soal visibilitas, kolektifitas, dan hasil.

Sebagai “aset nasional”, PPP juga mesti merumuskan dengan cepat dan mendeklarasikan soal agenda partai dalam hal pemberantasan korupsi, khususnya di lingkup internal. Publik mesti diyakinkan untuk itu.

Dalam perspektif itu, semua elit PPP baik di pusat maupun di daerah harus segera duduk bersama untuk masa depan PPP. Hingga tulisan ini diturunkan, Humprey Djemat telah membuka celah untuk konsolidasi dengan Harso. Humprey paham bahwa semua akan jadi abu jika tidak segera terjadi mediasi hingga konsolidasi. Soal konsolidasi, Harso telah menegaskan itu. Walaupun model konsolidasi yang ia tawarkan masih abstrak, namun dalam jangka pendek ia sudah mesti merumuskan bagaimana dalam tempo 30 hari kedepan PPP bisa “survive”. Butuh kerja keras dan soliditas elit PPP untuk itu, selain keajaiban tentunya.

Oleh: Funco Tanipu (Funco.ID)

 

News Feed