oleh

Panwascam Kebumen Hentikan Kampanye di Panggung Kehormatan

KEBUMEN, SiaranIndonesia.com – Tahlil Akbar dan Harlah ke-73 Muslimat NU yang digelar di Alun-alun Kebumen dan dihadiri sekitar 3000 jamaah muslimat NU se-Kabupaten Kebumen, Minggu, 03 Maret 2019, ternoda dengan ulah oknum yang diduga melakukan Kampanye Pemilu. Masykur Rozak yang didaulat oleh pembawa acara untuk menyampaikan doa penutup, didalamnya diselipkan orasi politik. Terdapat ajakan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Persiden dan Wakil Presiden tertentu.

Melihat keadaan yang seperti itu, dengan sigap Any Krishnarendra Anggota Panwascam Kecamatan Kebumen Divisi Penindakan, mengambil langkah. Panwascam Kebumen menghentikan orasi politik di atas panggung kehormatan.

“Mohon maaf pak, bapak sudah melakukan kampanye, mengingat izin acara ini bukan kampanye, tolong hentikan orasinya. Bapak kembali saja ke pokok acara untuk menutup acara ini dengan doa sesuai agenda yang disampaikan pembawa acara,” tegur Any di atas panggung kehormatan.

Mendapat teguran seperti itu, Maskur Rozak lantas segera menutup orasinya dan kembli ke pokok acara untuk memimpin doa penutup. Sebelum kejadian, Any juga sudah mengingatkan kembali secara lisan pada pimpinan muslimat NU Kebumen, Ibu Ny. Muthmainnah, bahwa Bawaslu Kebumen telah memberi himbauan untuk tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan itu.

Secara terpisah, Badruzzaman, S.Pd.I Komisioner Bawaslu Kebumen Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga menyatakan bahwa Bawaslu Kebumen sebelumnya telah mengingatkan. Dikatakan, himbauan tersebut secara tertulis untuk tidak ada kegiatan kampanye mengingat penyelenggaaraan kegiatan tersebut tidak ada izin kampanye dari Kepolisian.

“Himbauan tertulis sudah kami layangkan ke Pimpinan Muslimat NU Kabupaten Kebumen, bahkan kami juga sudah sampaikan secara lisan dalam rapat koordinasi dengan panitia penyelenggara untuk tidak ada unsur kampanye masuk dalam acara yang khidmat itu,” ujar Badruzzaman ketika dihubungi via telpon.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Kebumen Divisi Hukum, Data dan Informasi, Nasihudin mengingatkan bahwa Motif yang dilakukan oknum tersebut berpotensi mengarah pada pelanggaran kampanye rapat umum. Untuk kampanye dengan metode rapat umum yang dilakukan sebelum tanggal 24 Maret dan/atau setelah 13 April 2019 berpotensi pelanggaran pidana pemilu dan dapat diancam dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maksimal 1 tahun kurungan dan denda maksimal Rp. 12.000.000- (dua belas juta rupiah).

“Saya berharap pada masyarakat untuk mematuhi himbauan Bawaslu, baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan agar tercipta pemilu yang kondusif dan bermartabat khususnya di Kabupaten Kebumen,” tegasnya.

News Feed