oleh

Wakil Ketua Umum ASBIHU NU: Dana Abadi Umat Seharusnya Disalurkan Oleh Kemenag

Jakarta – Hasil investasi pengelolaan dana abadi umat (DAU) kini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sebelumnya, pengelolaan DAU sejak Mei 2005 telah ‘dikunci’ dan tak boleh diotak-atik dan baru dibuka kembali pada acara peluncuran program kemaslahatan BPKH pada Oktober 2018 lalu. Dengan dibukanya pengelolaan DAU, maka kini DAU bisa disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah (ASBIHU) NU, Hafidz Taftazani menyoroti penyaluran DAU yang kini telah dikelola oleh BPKH. Menurutnya, penyaluran DAU lebih afdhol jika melalui Kementerian Agama yang lebih tahu alur keumatan.

“Uang yang ada di BPKH bukan jerih lelah dia sendiri, Kemenag berdarah ngumpulin uang sebanyak itu, maka jika uang hasil mudhorobah akan dibagikan kepada umat semestinya lewat Kemenag karena yang tau alur keumatan ya Kemenag,” ucap Hafidz kepada Majalah Rindu Kabah di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Menurut Hafidz, Kemenag telah lama mengumpulkan dana hingga mencapai triliun rupiah dan dari dulu sebelum dana tersebut dikunci, Kemenag telah menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan umat, baik untuk pembangunan sarana ibadah maupun pondok pesantren.

“Sejak jamannya Menteri Agama Muhammad Tolchah Hasan, itu dana tersebut disalurkan untuk pembangunan masjid, mushola, pesantren dan lainnya,” kata Hafidz.

Program kemaslahatan umat yang ada di BPKH menurut Hafidz sebaiknya diberikan kepada Kementrian Agama dan disalurkan kepada lembaga-lembaga seperti lembaga pendidikan maupun kemaslahatan.

“Karena lembaga-lembaga itulah yang tahu kebutuhan masyarakat itu ada dimana,” pungkas Hafidz.

Sebelumnya, BPKH telah mengeluarkan peraturan BPKH 7/2018 tentang penyaluran DAU. Dalam peraturan tersebut, prioritas kucuran dana kemaslahatan DAU diantaranya untuk kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosiasl, keagamaan, ekonomi umat serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Menurut Anggito Abimanyu selaku Kepala BPKH menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan per 2017, besaran DAU mencapai 3,2 Triliun sementara itu, dana pengembangannya Rp 178 miliar.

News Feed